Jakarta, panjimas — Suasana Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jumat (21/3/25) pagi terasa berbeda. Di tengah rutinitas birokrasi, sebuah penandatanganan penting berlangsung—bukan sekadar seremoni, tetapi titik awal dari sebuah komitmen bersama antara pemerintah dan tokoh agama untuk masa depan pendidikan Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), M. Anwar Iskandar, menandatangani nota kesepahaman tentang layanan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Sebuah langkah strategis yang tidak hanya mengikat dua lembaga, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi lintas sektor demi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam pidatonya, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang apapun. “Kami berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putri Indonesia untuk mendapatkan pelayan pendidikan, apapun latar belakang ekonominya, agamanya, fisiknya. Semuanya secara konstitusional berhak mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945,” ujarnya dengan penuh penekanan.
Mu’ti menyadari, pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari tokoh agama, menjadi kekuatan tersendiri. “Kami optimistis bahwa program-program yang kami tanamkan di kementerian akan dapat terlaksana dengan baik di masyarakat. Dukungan ulama memiliki pengaruh yang sangat besar,” tambahnya.
Langkah ini juga menjadi bukti bahwa semangat pemerataan layanan pendidikan tak berhenti di atas kertas. Melalui berbagai program seperti pengembangan sekolah di daerah terpencil, pendidikan jarak jauh, hingga pemanfaatan teknologi, Kemendikdasmen mencoba meretas jurang geografis dan sosial yang selama ini menjadi penghambat utama.
Sekretaris Jenderal Kementerian, Suharti, menegaskan bahwa kolaborasi ini akan mencakup aspek-aspek penting, mulai dari inovasi pembelajaran hingga pembangunan karakter. “Kerja sama ini meliputi pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi pendidikan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembangunan karakter dan soft skills, pengembangan inovasi pendidikan, pendampingan kepada masyarakat, serta penyebaran informasi pendidikan,” jelas Suharti.
Di sisi lain, MUI melihat kerja sama ini sebagai bagian dari peran strategisnya dalam membangun masyarakat. M. Anwar Iskandar, menyebut kerja sama ini bukan hanya administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral.
“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerja sama ini sangat penting karena peradaban manusia dan Islam dimulai dari ilmu. Jika kita ingin sukses harus dimulai dengan pendidikan yang bermutu,” ujarnya.
Baginya, pendidikan bukan sekadar alat mobilitas sosial, tetapi pondasi bagi peradaban yang lebih berkeadaban. “Kami tidak bisa bekerja sendiri,” tambahnya, menegaskan bahwa sinergi adalah kunci dalam mengatasi tantangan zaman.
Penandatanganan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja nyata. Nota kesepahaman ini akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang lebih konkret, agar implementasi di lapangan bisa segera dijalankan. Semangat kolaborasi ini diharapkan mampu membawa angin segar dalam upaya besar menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak negeri—dari pelosok Aceh hingga Merauke, dari keluarga mapan hingga yang termarjinalkan.
Karena di balik setiap anak yang mendapat akses pendidikan berkualitas, ada harapan yang menyala untuk Indonesia yang lebih beradab.
