Jakarta, panjimas – Tulisan ini menekankan pentingnya memahami 2 hal dalam menjaga moral bangsa; pertama adalah kedaulatan moral; yang kedua adalah kebijakan untuk menjalankan affirmasi dalam wilayah kekuasaan berdasarkan nilai-nilai etika, karena nilai etika lebih tinggi dari norma hukum yang berlaku.
Oleh sebab itu bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kedaulatan adalah konsep yang merujuk pada kekuasaan tertinggi yang sah atas suatu pemerintahan atau negara, yang memiliki hak eksklusif untuk menguasai wilayah dan masyarakatnya, serta bebas menentukan kebijakan yang pro kepada kesejahteraan rakyat untuk menegakkan kedaulatan negara.
Sebaliknya kedaulatan negara bisa tersandra kerena banyak faktor diantaranya kebijakan ekonomi yang tidak kuat membela kepentingan rakyat, misalnya fundasi nilai tukar rupiah yang rapuh karena faktor geopolitik global.
Pasca Idul Fitri 1446H nilai tukar rupiah tertekan ke Rp16.718 per dolar AS pada Rabu (2/4). Media nasional CNN Indonesia menyoroti faktor lemahnya “Rupiah Tergelincir” ke Rp16.718 per Dolar AS Gara-gara “Tarif Trump” Mata uang Garuda lesu 20 poin atau minus 0,12 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.
Sedangkan kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp16.566 per dolar AS pada perdagangan terakhir sebelum libur lebaran, Kamis (27/3). Dibandingkan di Asia pelemahan terhadap dolar AS, Indonesia lebih memperlihatkan kelemahan di sebagian besar mata uang Asia, misalnya ringgit Malaysia 0,4 persen, Baht Thailand melemah 0,02 persen, yen Jepang minus 0,15 persen, dan lira Turki negatif 0,07 persen.
Dalam kondisi apapun seperti yang dihadapi Nabi Musa dalam kondisi sulit kita terus berdoa sejalan dengan
Al-qashash Ayat 24:
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
Artinya: Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
Mengembalikan Kepercayaan
Kepercayaan merupakan harga mahal seperti yang dilakukan Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, menyebut bahwa tahun 2025 harus menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia berharap penegakan supremasi hukum sebagai awal membangun kepercayaan Prabowo di mata publik. Untuk itu LPKAN meminta para menteri yang diduga terlibat korupsi harus dibersihkan dari Kabinet Merah Putih agar tidak menodai semangat pemerintahan yang baru,” ujar Sekjen LPKAN Indonesia, Abdul Rasyid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2025).
Dalam konteks ini Amirsyah Tambunan selaku Sekjen MUI mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk membersihkan kabinet dari dampak korupsi sebagai langkah kongkrit memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran.
