Oleh : Anang Fahmi (Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto)
Venezuela punya 303 miliar barel cadangan minyak—hampir seperlima cadangan minyak dunia. Tapi rakyatnya antri roti. Inflasi mencapai jutaan persen. Rumah sakit kehabisan obat. Listrik padam berhari-hari. Lalu Donald Trump menangkap Presiden Maduro dan blak-blakan bilang: Amerika akan menguasai minyak Venezuela.
Sumatera punya hutan tropis terluas kedua di dunia. Tanah subur. Sumber daya alam melimpah. Tapi rakyatnya merenggang nyawa terseret banjir dan longsor. Ratusan gugur. Ribuan mengungsi. Data pemetaan hutan yang harusnya bisa ungkap siapa yang menebang—terbakar dalam gedung Terra Drone. Dua puluh dua orang ikut kehilangan nyawa.
Ada benang merah antara tragedi di Caracas dan tragedi di Sumatera: kekayaan alam yang seharusnya jadi berkah, malah jadi kutukan. Ekonom menyebutnya “resource curse”—kutukan sumber daya. Tapi istilah itu terlalu steril. Yang sebenarnya terjadi adalah perampokan sistematis yang dilakukan dengan sangat legal dan terorganisir.
Pola Lama: Diundang Masuk, Menguasai Selamanya
Sejarawan UGM Sri Margana menyebutnya “Invited Colonialism”—kolonialisme atas undangan. VOC tidak menaklukkan Nusantara dengan armada perang. Mereka diundang masuk oleh raja-raja yang sedang berperang sendiri. Amangkurat I memanggil VOC untuk lawan Trunojoyo. Pakubuwono II memanggil VOC untuk rebut takhta. Imbalannya? Konsesi dagang, wilayah pesisir, monopoli rempah. Semua legal, hitam di atas putih, ditandatangani raja sendiri.
Tiga abad kemudian, Donald Trump tidak perlu mengirim armada ke Venezuela. Cukup tunggu elite Venezuela berkonflik sendiri—Maduro versus oposisi, krisis ekonomi versus sanksi, kelaparan versus protes—lalu masuk dengan dalih “memulihkan demokrasi.” Hasilnya sama: menguasai minyak. Legal, atas nama hukum internasional, didukung sekutu.
Indonesia? Polanya persis. Kita tidak dijajah perusahaan multinasional dengan senjata. Kita mengundang mereka masuk lewat konsesi legal. Ratusan ribu hektar hutan Sumatera dikonversi jadi sawit. Legal, ada izinnya, ditandatangani pejabat berwenang. Terra Drone dapat kontrak memetakan 600.000 hektar lahan—legal, sesuai tender, bermitra dengan World Bank.
Yang berbeda dari masa VOC: dulu arsip perjanjian tersimpan rapi, kini arsip justru terbakar tepat saat investigasi dimulai.
Venezuela Warning: Ketika Kekayaan Jadi Kutukan
Dampak konflik Venezuela ke ekonomi RI menyimpulkan: “hubungan dagang Venezuela dengan Indonesia sangat kecil… tidak ada efek instan.” Tapi analisis ini melewatkan pelajaran terpenting: Venezuela adalah cermin untuk Indonesia.
Negara dengan cadangan minyak terbesar dunia—tapi 96% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Mengapa? Karena minyak bukan milik rakyat, tapi milik oligarki dan korporasi asing lewat konsesi puluhan tahun. Ketika harga minyak tinggi, uangnya mengalir ke rekening elite. Ketika harga turun, rakyat menanggung krisis. Ketika rezim berganti, yang baru-baru berperang adalah siapa dapat konsesi, bukan bagaimana sejahterakan rakyat.
Sumatera tidak punya minyak sebanyak Venezuela. Tapi punya hutan yang setara berharga. Ratusan ribu hektar dikonversi jadi sawit. Ketika harga CPO tinggi, pengusaha untung besar. Ketika banjir datang karena hutan hilang, rakyat yang meregang nyawa. Ketika ada desakan audit lingkungan, data terbakar.
Ronny Sasmita dari ISEAI bilang Indonesia perlu “mengurangi sensitivitas terhadap harga energi dengan diversifikasi sumber energi.” Nasihat yang sama berlaku untuk sumber daya alam lain: diversifikasi, jangan bergantung pada eksploitasi ekstraktif yang menyerahkan kekayaan alam pada oligarki dan korporasi.
Tapi diversifikasi sulit dilakukan ketika sistem sudah terkunci dalam pola “invited colonialism.” Elite lokal dapat komisi dari konsesi. Korporasi dapat izin puluhan tahun. Keduanya punya kepentingan mempertahankan status quo. Rakyat yang terkena dampak—banjir, polusi, penggusuran—tidak pernah diundang dalam perjanjian.
Gejolak Global, Korban Lokal
Konflik Venezuela bisa “menambah ketidakpastian global yang ujung-ujungnya ikut memengaruhi Indonesia.” Rizal Taufikurahman dari INDEF memperingatkan: lonjakan harga minyak bisa “mendorong inflasi, menaikkan biaya transportasi dan logistik, dan menambah beban subsidi energi pemerintah.”
Tapi analisis ini lagi-lagi melihat dari kacamata elite—inflasi, subsidi, APBN. Tidak melihat dari kacamata rakyat yang hidupnya sudah terjepit bahkan tanpa krisis global.
Rakyat Sumatera yang meregang nyawa bukan karena harga minyak naik. Mereka gugur karena hutan ditebang untuk sawit. Sawit diekspor untuk biodiesel—untuk diversifikasi energi yang katanya mengurangi ketergantungan pada minyak. Ironi tragis: solusi untuk ketergantungan minyak malah menciptakan bencana ekologis yang menghilangkan nyawa rakyat.
Ketika pemerintah bilang bencana Sumatera “belum memenuhi ambang batas” untuk status nasional—padahal ratusan sudah meninggal —ini bukan soal teknis. Ini soal prioritas. Status bencana nasional membuka kewenangan audit lingkungan, moratorium izin, penegakan hukum. Artinya: membuka kotak Pandora konsesi-konsesi yang selama ini dilindungi.
Seperti Maduro yang menolak audit transparansi cadangan minyak Venezuela, elite Indonesia menolak audit transparansi izin penebangan hutan. Seperti data produksi minyak Venezuela yang tidak jelas kemana alirannya, data pemetaan Terra Drone yang terbakar tepat saat dibutuhkan.
Tiga Hal yang Harus Dipelajari
Ronny Sasmita merekomendasikan tiga hal untuk antisipasi gejolak global: jaga stabilitas makroekonomi, diversifikasi energi, kebijakan luar negeri seimbang. Ketiga hal ini benar tapi tidak cukup. Perlu ditambah tiga hal lain:
Pertama, transparansi konsesi sumber daya alam. Semua izin pelepasan kawasan hutan, konsesi tambang, kontrak pemetaan—harus terbuka untuk publik. Bukan tersimpan di server yang bisa terbakar atau cloud yang entah di mana.
Kedua, pertanggungjawaban korporasi. Perusahaan yang dapat konsesi puluhan tahun harus bertanggung jawab atas dampak ekologis. Bukan cuma bayar kompensasi kecil lalu kabur ketika bencana terjadi.
Ketiga, partisipasi masyarakat terdampak. Rakyat yang tinggal di hilir sungai harus punya suara dalam keputusan izin penebangan di hulu. Bukan hanya jadi obyek yang menanggung risiko tanpa pernah ikut dalam perjanjian.
Penutup: Siapa yang Belajar dari Sejarah?
Trump bilang blak-blakan akan menguasai minyak Venezuela. Setidaknya dia jujur. VOC juga jujur—mereka datang untuk dagang dan mencari untung. Yang berbahaya adalah kolonialisme yang bersembunyi di balik legalitas dan prosedur—yang membuat rakyat merasa ini semua wajar karena “sesuai aturan.”
Venezuela yang punya 303 miliar barel minyak hari ini jadi peringatan untuk Indonesia yang punya jutaan hektar hutan: kekayaan alam tanpa kedaulatan rakyat hanya akan jadi kutukan. Rakyat Venezuela antri roti meski negaranya kaya minyak. Rakyat Sumatera berguguran akibat bencana banjir meski hutan mereka jadi sawit “untuk pembangunan.”
Sejarah berulang bukan karena kita bodoh. Sejarah berulang karena yang berkuasa memilih tidak belajar—karena mereka yang untung dari pengulangan itu.
