Jakarta, panjimas – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal bukan persoalan keagamaan, melainkan strategi penting dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
“Sertifikat halal, produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu atau mungkin, mohon maaf, bahasanya ada yang mengatakan ini islamisasi, bukan. Tapi ini pertarungan dagang, global, dan ekonomi,” ujar Tito dalam keterangan resminya.
Atas apa yang disampaikan Mendagri tersebut, Kepala BPJPH Haikal Hassan mengapresiasi sikap dan langkah yang disampaikan oleh Tito sebagai bagian dalam mendukung program menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Salah satunya adalah penguatan UMKM di daerah dengan sertifikasi halal.
“Saya selaku Kepala BPJPH menaruh hormat dan dan sangat mengapresiasi pak Tito selaku Mendagri yang mendorong Pemda di seluruh Indonesia untuk dukung sertifikasi halal bagi UMKM, inilah sinergi dan kolaborasi yang positif antara Kementerian dengan lembaga pemerintah seperti BPJPH,” ujar Haikal Hassan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, disusul oleh Pakistan dan negara
Namun, kata dia, produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. “Negara Brasil itu nomor satu eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah negara-negara produsen halal yang besar,” jelas Tito.
Tren konsumsi produk halal juga meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi pasar yang sangat potensial. Namun, ironisnya, produsen halal terbesar dunia justru berasal dari negara lain.
“Jadi, sudah menjadi persaingan global. Oleh karena itu, kami mendorong (masyarakat) Indonesia untuk mengonsumsi produk halal dalam negeri, produk sendiri,” ucapnya. Kondisi tersebut, kata Tito, menjadi tantangan bagi Indonesia agar mampu memperkuat produksi halal dalam negeri.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Ini perlu melibatkan seluruh pemda supaya kita menikmati produksi (halal) dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar,” tegasnya
