Banjarmasin, panjimas – Tujuan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Lalu jika tujuan tersebut sudah tercapai, apakah Muhammadiyah ingin mewujudkan negara Islam?
Pertanyaan itu dijawab oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto tidak. Sebab dalam bernegara Muhammadiyah memiliki pandangan, negara Pancasila darul ahdi wasy syahadah.
Pernyataan ini merupakan komitmen Muhammadiyah, bahwa negara Pancasila sudah merupakan kesepakatan dan konsensus anak bangsa, dan Muhammadiyah terikat dengan ketentuan dan kesepakatan itu.
“Bagi Muhammadiyah, negara Pancasila itu sebagai wasilah – media untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tidak perlu mencari alternatif sistem pemerintahan yang lain,” kata Agung pada (14/11).
Dalam Kongres Cabang, Ranting, dan Masjid 2025 yang diselenggarakan LPCRPM PP Muhammadiyah di Banjarmasin itu Agung menambahkan, Muhammadiyah tidak hanya mengakui saja, namun juga memberikan pembuktian.
“Sehingga karenanya menjadi kewajiban orang Muhammadiyah untuk mengerahkan segenap daya dan upaya, bagaimana caranya agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” katanya.
Usaha tersebut kata Agung tidak mudah, karena yang hidup di Indonesia tidak hanya para pejuang kebaikan/kebajikan, tapi di dalamnya juga ada sebagian berposisi sebagai pejuang kemungkaran atau keburukan.
Saat ini, sambungnya, menjadi arena kompetisi antara kebaikan dan kemungkaran. Di banyak lini, kompetisi ini masih terus terjadi. Lebih-lebih di lini politik, kompetisi antara pejuang kebajikan dan kemungkaran seolah abadi.
“Nah, orang Muhammadiyah harus berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai ladang kebajikan,…. Maka semua aspek semua bidang harus dimasuki, itu menjadi tugas bersama warga Muhammadiyah,” tuturnya.
Oleh karena itu, Agung Danarto meminta supaya warga Muhammadiyah untuk berbagi peran dalam usaha menciptakan atau membuktikan – untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Pembagian tugas ini tidak hanya untuk tingkat PP, tapi juga harus dilakukan oleh Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting, bahkan pengurus Masjid Muhammadiyah untuk berperan dalam usaha itu
