Jakarta, panjimas — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Prof. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc, menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan dan konsolidasi aset nasional sebagai fondasi menuju kemandirian ekonomi Indonesia.
Prof. Anggito memulai dengan menjelaskan mandat LPS sebagai penjamin dana masyarakat, baik di bank konvensional maupun syariah.
“LPS itu sangat penting karena Bapak Ibu sekalian yang punya rekening, itu kami jamin. Dana nasabah bank syariah, bank umum, bank digital maupun asuransi itu dijamin oleh LPS,” ujarnya Prof. Anggito saat Munas XI MUI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/11/2025).
Ia menekankan bahwa saat ini LPS mengelola premi penjaminan dari perbankan dan asuransi yang seluruhnya ditempatkan dalam surat berharga negara dan instrumen syariah.
Setiap tahun, LPS memperoleh imbal hasil sekitar Rp30–40 triliun yang digunakan untuk memperkuat penjaminan dan sebagian kecil dialokasikan untuk program pemberdayaan umat.
Prof. Anggito juga mengungkapkan fakta penting mengenai tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
“Saat ini terdapat 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening. Itu sebabnya Presiden menargetkan seluruh penduduk memiliki rekening agar kegiatan sosial, usaha, dan bantuan bisa terhubung dengan sistem,” jelasnya.
Menurutnya, rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat rentan terhadap tawaran investasi ilegal dan produk keuangan yang tidak berizin. Karena itu, ia meminta peran ulama untuk mengingatkan umat dalam khutbah maupun majelis taklim agar lebih berhati-hati.
Prof. Anggito kemudian memaparkan kondisi sektor perbankan yang dinilainya masih belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan.
“Di perbankan kita ada sekitar Rp1.471 triliun uang yang tidak terserap sebagai pembiayaan. Di bank syariah saja ada lebih dari Rp100 triliun yang tidak tersalurkan, padahal banyak sekali UKM yang membutuhkan pembiayaan,” ungkapnya.
Ia menyoroti stagnasi pangsa pasar bank syariah yang selama puluhan tahun masih berada di kisaran 10 persen. Menurutnya, sektor syariah membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih kuat agar mampu bersaing.
Lebih jauh, Prof. Anggito menjelaskan arah baru pembangunan ekonomi melalui pembentukan Dana Tera Dana Energi Masa Depan Indonesia, sebuah lembaga investasi negara (sovereign wealth fund) yang akan mengonsolidasikan aset-aset besar BUMN.
“Indonesia harus memiliki dana besar agar mandiri. Melalui konsolidasi aset, Dana Tera ditargetkan menjadi lembaga investasi kelas dunia seperti yang dimiliki Norwegia atau Abu Dhabi,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa nilai aset konsolidasi tersebut dapat mencapai Rp1 kuadriliun, yang disebutnya sebagai “game changer” untuk membiayai proyek strategis nasional tanpa harus bergantung pada pihak asing.
Sebagai penutup Prof. Anggito menegaskan bahwa kemandirian ekonomi umat hanya dapat dicapai jika sektor keuangan diperkuat dari dua sisi sekaligus: inklusi keuangan masyarakat dan konsolidasi aset negara.
“Kemandirian ekonomi itu dimulai dari kemandirian keuangan. Kalau tabungan kita rendah dan pembiayaan tidak bergerak, maka kita akan terus bergantung pada pihak lain,” pungkasnya.
