Kawasan hutan secara hukum dikuasai oleh negara. Tapi oleh negara atau pemerintah pengelolaan kawasan hutan tersebut tidak diberikan kepada rakyat tapi diserahkan kepada pihak asing atau para pemilik kapital sehingga akibatnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan berupa pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang ada.
Sebenarnya pihak pemerintah telah membentuk satgas penertiban kawasan hutan tapi tampaknya mereka tidak berdaya dalam menghadapi keinginan dari pihak pengusaha sehingga terjadilan bencana dan malapetaka berupa banjir bandang yang telah mengakibatkan ratusan jiwa melayang dan ratusan rumah rusak hancur dan rata dengan tanah. Ini salah siapa ?
Pertama hal ini tentu merupakan kesalahan pemerintah yang telah membuat kebijakan dan tidak bisa mengawasi implementasinya dengan baik. Kedua adalah kesalahan pihak pengusaha yang hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kemashlahatan bagi orang lain dan lingkungan. Hal ini tentu sangat kita sesalkan .
Untuk itu kita meminta kepada pihak pemerintah bagi meninjau ulang kebijakan dan implementasi dari ketentuan yang telah dibuatnya dan kepada pihak pengusaha kita harapkan agar mereka tidak berlepas tangan tapi harus bertanggung jawab terhadap masalah yang ada.
Anwar Abbas
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
