John Perkins di bagian pendahuluan bukunya Confessions of an Economic Hit Men (EHM) menceritakan tentang perbuatan buruk yang telah mereka lakukan terhadap bangsa-bangsa dan negara lain.
Salah satu contoh tindak keburukan yang mereka lakukan adalah apa yang telah mereka perbuat di negara Ekuador dimana setiap senilai US $100 minyak mentah yang mereka ambil dari hutan hujan Ekuador, perusahaan minyak menerima US $ 75.
Dari sisanya sebesar US $25 , tiga perempatnya dipergunakan untuk menutup biaya militer dan biaya pemerintah lainnya.
Jadi hanya sekitar $ 2,5-3 yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang terkena dampak buruk dari proyek mereka tersebut.
Pekerjaan buruk tersebut kata John Perkins dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang disebut dengan Economic Hit Men (EHM), terdiri dari para profesional berpenghasil sangat tinggi yang tugasnya adalah menipu dan menghancurkan negara-negara di seluruh dunia lewat pengendalian sumber-sumberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa dan negara tersebut.
Jika ada kepala negara yang tidak mau bekerjasama dengan mereka, kata John Perkins yang merupakan bagian dari kelompok tersebut maka mereka tidak segan-segan membunuhnya seperti yang dialami oleh Jaime Roldos presiden Ekuador dan Omar Torrijos presiden Panama.
Apakah negeri kita juga telah menjadi objek dan sasaran dari kelompok-kelompok seperti ini ? Kelihatannya ia, apalagi kalau kita hubungkan dengan analisis Faisal Basri terkait dengan kebijakan hiliriasi nikel misalnya.
Meskipun tujuan dari kebijakan hilirisasi nikel tersebut adalah untuk meningkatkan nilai tambah tetapi kebijakan tersebut lebih banyak menguntungkan China karena hampir seluruh hasil olahan tersebut di ekspor ke China sehingga keuntungan terbesar tetap mereka yang mendapatkan dan negara kita hanya menikmati sebagian kecil saja yaitu sekitar 10 persen, sementara 90 persennya lari ke China.
Apalagi kalau dikaitkan dengan harga maka negara kita jelas-jelas sangat rugi dan dirugikan karena harga bijih nikel oleh pemerintah dibanderol US $ 34 padahal di Shanghai kata Faisal Basri harganya US 80 dolar.
Hal ini tentu sangat kita sesalkan karena kesepakatan dan praktek bisnis yang seperti ini jelas-jelas tidak sesuai jiwa, semangat dan prakteknya dengan yang diamanatkan oleh pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Untuk itu saatnyalah kita menghimbau Presiden Prabowo yang dikenal sangat menjiwai dan bersemangat menegakkan pasal 33 UUD 1945 untuk meninjau ulang semua kontrak tentang sumberdaya alam yang ada bagi disesuaikan pelaksanaannya dengan amanat dari UUD 1945 karena kalau kita bisa melaksanakan pasal 33 UUD 1945 tersebut dengan baik maka negara kita tentu akan menjadi negara kaya sehingga keinginan kita bagi menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat akan dapat dengan mudah untuk dicapai.
Anwar Abbas
Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan
Ketua PP Muhammadiyah
