Anang Fahmi (Pusdiklat BAZNAS – Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto)
Perspektif Fisika tentang Kebijakan Fiskal dan Zakat
Ketika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 disahkan pada 30
Desember 2025, banyak yang melihatnya sebagai regulasi teknis perpajakan biasa. Namun analisis fisika, melihat sesuatu yang jauh lebih fundamental: sebuah mekanisme konversi energi sosial yang brilian. Regulasi ini mengintegrasikan pajak dan zakat dalam sistem yang, jika dipahami dengan prinsip fisika, mirip dengan bagaimana alam mengubah energi potensial menjadi energi kinetik.
Energi Potensial: Kekayaan yang Tersimpan
Dalam fisika, energi potensial (Ep = mgh) adalah energi tersimpan yang dimiliki benda karena posisinya. Semakin tinggi posisi benda, semakin besar energi potensialnya. Analoginya sempurna dengan struktur ekonomi masyarakat: mereka yang berada di “posisi tinggi” secara ekonomi memiliki “energi potensial finansial” yang besar.
Zakat dan pajak adalah mekanisme untuk mengonversi energi potensial ini menjadi energi kinetik pembangunan. Permenkeu 114/2025 mengatur bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hingga sesuai kewajiban agama, sementara sumbangan untuk bencana nasional, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan olahraga dibatasi maksimal 5% dari penghasilan neto tahun sebelumnya.
Dalam bahasa fisika: energi potensial (kekayaan) tidak boleh hanya “tersimpan di ketinggian”. Ia harus dikonversi menjadi energi kinetik (gerakan nyata) untuk menggerakkan roda pembangunan.
Energi Kinetik: Gerakan Nyata Pembangunan
Energi kinetik (Ek = ½mv²) adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Dalam konteks sosial-ekonomi, energi kinetik adalah dana yang sudah bergerak aktif membangun: membangun sekolah, poliklinik, infrastruktur pasca bencana dan pembinaan usaha mikro.
Permenkeu 114/2025 memberikan contoh konkret. PT DND yang memberikan Rp70 juta untuk pendidikan dan Rp50 juta untuk bantuan bencana pada 2026 hanya dapat membebankan maksimal Rp100 juta (5% dari penghasilan neto 2025 sebesar Rp2 miliar). Ini adalah “batas kecepatan maksimal” yang diizinkan sistem—mencegah kecepatan terlalu tinggi yang bisa mengganggu stabilitas fiskal negara, namun cukup untuk menggerakkan sektor sosial.
Yang menarik, zakat tidak dibatasi persentase kaku—hanya dibatasi “tidak boleh menyebabkan rugi fiskal”. Ini seperti sistem pegas dalam fisika: fleksibel namun tetap dalam batas elastisitasnya.
Hukum Kekekalan Energi: Dana Tidak Hilang, Hanya Berpindah
Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Dalam ekosistem fiskal-zakat, prinsip ini berlaku sempurna.
Ketika seseorang membayar zakat Rp100 juta, uang itu tidak “hilang” dari ekonomi. Ia berpindah ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kemudian ke mustahik (penerima zakat). Permenkeu 114/2025 Pasal 15 menegaskan: penerimaan zakat oleh penerima yang berhak dikecualikan sebagai objek pajak. Artinya, energi finansial ini mengalir tanpa “gesekan pajak” di sisi penerima—efisiensi maksimal.
Begitu pula dengan sumbangan untuk bencana, pendidikan, atau kesehatan. Energi finansial mengalir dari sektor produktif ke sektor pembangunan sosial. Lembaga penerima harus mencatat nilai perolehan sesuai nilai buku pemberi (Pasal 16), memastikan “konservasi energi” dalam sistem akuntansi.
Efisiensi Sistem: Meminimalkan Gesekan
Dalam fisika, gesekan adalah musuh efisiensi—ia mengubah energi mekanik menjadi panas yang terbuang. Dalam sistem pajak-zakat, “gesekan” adalah birokrasi berbelit, korupsi, atau tumpang tindih kewajiban.
Permenkeu 114/2025 mengurangi gesekan dengan cara cerdas. Pertama, integrasi sistem: zakat yang dibayar pegawai melalui pemberi kerja dapat langsung dikurangkan dalam penghitungan PPh 21 (Pasal 12 ayat 3). Tidak perlu proses ganda. Kedua, digitalisasi: laporan penerimaan zakat disampaikan elektronik melalui Portal Wajib Pajak (Pasal 21). Ketiga, satu bukti pembayaran berlaku untuk keperluan pajak dan agama.
Hasilnya? Sistem dengan gesekan minimal. Energi potensial kekayaan berubah menjadi energi kinetik kesejahteraan dengan efisiensi tinggi.
Energi Mekanik Total: Sinergi Pajak dan Zakat
Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan kinetik. Dalam sistem yang ideal tanpa gesekan, energi mekanik total tetap konstan—hanya berpindah antara potensial dan kinetik.
Sistem pajak-zakat dalam Permenkeu 114/2025 menciptakan “energi mekanik sosial” yang optimal. Pajak memastikan negara memiliki energi kinetik untuk membangun infrastruktur besar. Zakat dan sumbangan agama memastikan ada jalur langsung dari orang berkemampuan ke yang membutuhkan—bypass birokrasi.
Keduanya tidak bersaing, tapi komplementer. Seperti dalam sistem mekanik di mana energi potensial dan kinetik bekerja bersama menggerakkan mesin, pajak dan zakat bekerja bersama menggerakkan pembangunan.
Kasus Bencana Alam: Konversi Energi Darurat
Pasal 3 ayat (1) huruf a mengatur sumbangan bencana nasional dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam konteks bencana, ini adalah mekanisme konversi energi darurat.
Bencana menciptakan “defisit energi” luar biasa—infrastruktur hancur, mata pencaharian hilang, trauma kolektif. Dibutuhkan “energi kinetik” masif dalam waktu singkat. Regulasi ini memungkinkan mobilisasi cepat energi potensial (kekayaan masyarakat dan korporat) menjadi energi kinetik (bantuan konkret) tanpa menunggu proses anggaran negara yang panjang.
Namun ada syarat: sumbangan harus melalui badan penanggulangan bencana atau lembaga berizin. Ini adalah “katup pengaman”—memastikan energi tersalur efisien, bukan terbuang karena salah arah atau penipuan.
Kesehatan dan Pendidikan: Investasi Energi Jangka Panjang
Pasal 3 mengatur sumbangan untuk fasilitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur sosial (termasuk poliklinik) dapat dibebankan. Dalam terminologi fisika, ini adalah investasi untuk meningkatkan “kapasitas energi potensial” generasi mendatang.
Anak yang mendapat pendidikan berkualitas adalah “energi potensial manusia” yang suatu hari akan berubah menjadi “energi kinetik produktif”. Masyarakat sehat adalah sistem dengan “gesekan rendah”—energi tidak terbuang untuk mengurus penyakit yang bisa dicegah.
PT MN dan PT MB yang bersama membangun poliklinik Rp 3 Milyar (contoh Lampiran A nomor 5 PMK 114 Tahun 2025) sesungguhnya sedang membangun “pembangkit energi kesehatan” yang akan terus menghasilkan manfaat—seperti pembangkit listrik yang terus mengonversi energi.
Prinsip Non-Displacement: Energi untuk Semua Lapisan
Pasal 14 dan 15 mengatur pengecualian pajak untuk hibah kepada keluarga sedarah, badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi, dan usaha mikro-kecil. Ini adalah prinsip “distribusi energi merata”.
Dalam sistem fisika yang sehat, energi tidak boleh terkonsentrasi di satu titik—akan terjadi ketidakstabilan. Energi harus terdistribusi. Regulasi ini memastikan “energi finansial” bisa mengalir ke semua lapisan tanpa hambatan pajak ganda, selama tidak ada konflik kepentingan.
Penutup: Sistem Energi Sosial yang Berkelanjutan
Permenkeu 114/2025 adalah, dalam bahasa fisika, desain sistem energi sosial yang brilian. Ia mengakui bahwa masyarakat memiliki energi potensial (kekayaan) yang harus dikonversi menjadi energi kinetik (pembangunan). Ia menyediakan jalur dengan gesekan minimal. Ia memastikan hukum kekekalan energi berlaku—tidak ada yang hilang, semuanya mengalir produktif.
Untuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan bencana, sistem ini memberikan “percepatan”—dalam pengertian fisika literal (a = F/m). Dengan semakin besar “gaya” (sumbangan dan zakat) dan semakin efisien sistem (massa organisasi yang ramping), percepatan pembangunan akan semakin tinggi.
