Oleh : Anang Fahmi ( Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto)
Al-Ghazali menyebut penyakit itu ‘ujub. Ibnu Taimiyah menyebutnya kegagalan maslahah. Keduanya, dari abad yang berbeda, sedang berbicara tentang cara Indonesia merespons krisis geopolitik paling berbahaya dalam satu generasi ini.
Ada tiga cara salah dalam membaca sebuah krisis. Pertama, berpura-pura tidak memihak siapa pun dan menyebut itu kebijaksanaan. Kedua, memihak berdasarkan solidaritas identitas lalu menyebut itu prinsip. Ketiga, berlari ke arah mana pun yang tampak paling aman lalu menyebut itu pragmatisme.
Indonesia, dalam merespons perang Iran–AS–Israel yang meletup pada awal 2026, tampaknya sedang berjalan di antara ketiga jalan sesat itu tanpa sepenuhnya sadar bahwa tidak satu pun dari ketiganya adalah strategi.
Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang jauh lebih sulit dan jauh lebih bermartabat: kejujuran struktural — kemampuan untuk membaca di mana sesungguhnya posisi Indonesia dalam distribusi kekuatan global, dan apa yang benar-benar bisa dilakukan dari posisi itu, tanpa ilusi dan tanpa kepanikan.
‘Ujub: Penyakit yang Membunuh Kebijakan
Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin memperingatkan tentang ‘ujub — rasa bangga diri yang membuat seseorang tidak mampu melihat kelemahan pandangannya sendiri. ‘Ujub bukan sekadar kesombongan personal. Dalam konteks kenegaraan, ia adalah kondisi di mana sebuah bangsa terlalu percaya pada narasi tentang dirinya sendiri hingga kehilangan kemampuan membaca realitas secara jernih.
‘Ujub netralisme adalah ketika Indonesia merasa bahwa posisi “tidak memihak” sudah cukup sebagai respons strategis terhadap krisis yang dampaknya sudah menyentuh dapur rakyat, harga BBM, ongkos pupuk, dan stabilitas rupiah. Selat Hormuz yang terancam tertutup bukan hanya masalah Iran dan Amerika. Ia adalah masalah Indonesia yang mengimpor hampir separuh kebutuhan energinya dari kawasan yang sama. Netralitas aktif yang tidak dibarengi kalkulasi kapabilitas nyata adalah retorika yang nyaman tapi tidak melindungi siapa pun.
‘Ujub solidaritas identitas adalah ketika simpati keagamaan atau kesamaan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dijadikan kompas tunggal kebijakan luar negeri. Iran adalah sesama Muslim. Palestina adalah luka bersama. Tapi kebijakan luar negeri yang semata berjalan di atas emosi identitas — tanpa kalkulasi kepentingan nasional yang dingin dan jujur — tidak akan melindungi satu pun rakyat Indonesia dari dampak krisis pangan dan energi yang sedang bergerak cepat ke arah kita.
‘Ujub pragmatisme kepanikan adalah ketika setiap pergeseran kekuatan global segera dijawab dengan berlari ke arah pemenang yang tampak paling kuat saat itu. Ini bukan realisme. Ini adalah oportunisme yang tidak punya cukup kepercayaan diri untuk membela kepentingan nasional jangka panjang.
Al-Ghazali menyebutkan obat bagi ‘ujub adalah murāqabah — mengawasi diri sendiri secara terus-menerus, termasuk mengawasi cara berpikir dan kepentingan tersembunyi yang menyusup ke dalam setiap analisis dan setiap keputusan. Dalam konteks geopolitik, murāqabah berarti bertanya dengan jujur: apakah respons kita terhadap krisis ini benar-benar didasarkan pada analisis kepentingan nasional yang jernih, atau kita sedang digerakkan oleh tekanan opini publik, euforia identitas, atau ketakutan diplomatik?
Maslahah sebagai Kompas Geopolitik
Ibnu Taimiyah, yang bukan hanya ulama tapi juga pemikir tata negara yang hidup di tengah invasi Mongol dan perang Salib, selalu menguji setiap kebijakan dengan satu pertanyaan: apa dampak nyata yang bisa diukur dari setiap pilihan terhadap perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama umat?
Lima perlindungan ini — yang dalam ilmu ushul fikih disebut al-kulliyat al-khams atau dharuriyat — bukan konsep teologis semata. Dalam tangan Ibnu Taimiyah, ia adalah instrumen analisis kebijakan yang amat konkret. Dan jika instrumen ini diterapkan pada situasi Indonesia hari ini, hasilnya memperlihatkan skala krisis yang sesungguhnya:
Perlindungan jiwa (Hifdz An-Nafs): harga pangan naik karena gangguan rantai pasok global. Petani kecil yang bergantung pada pupuk impor melalui kawasan Teluk mulai menghadapi pilihan pahit: kurangi penggunaan pupuk dan terima hasil panen yang lebih rendah, atau beli pupuk mahal dan terima margin yang menghancurkan.
Perlindungan harta (Hifdz Al-Maal) : rupiah tertekan seiring lonjakan harga minyak. Subsidi energi membengkak. Ruang fiskal menyempit. Setiap rupiah yang terkuras untuk menutupi deviasi harga energi dari asumsi APBN adalah rupiah yang tidak lagi tersedia untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Perlindungan akal (Hifdz Al-Aql) : informasi tentang krisis ini bergerak dalam kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya, tapi kedalaman analisisnya tidak bergerak ke arah yang sama. Publik dibanjiri opini, tapi kering dari pemahaman struktural tentang mengapa krisis ini terjadi dan apa yang benar-benar bisa dilakukan Indonesia.
Perlindungan keturunan (Hifdz An-Nasl) : generasi muda Indonesia yang sudah menghadapi krisis lapangan kerja kini berhadapan dengan situasi di mana harga kebutuhan pokok melonjak, energi mahal, dan masa depan ekonomi yang semakin tidak pasti.
Perlindungan agama (Hifdz Ad-Din): bukan dalam arti teologis sempit, tapi dalam arti yang Ibnu Taimiyah maksudkan: kemampuan sebuah komunitas untuk mempertahankan tatanan sosialnya, sistem nilainya, dan kapasitasnya untuk hidup bermartabat. Semua itu terancam ketika fondasi ekonominya diguncang krisis yang tidak diantisipasi dengan serius.
Kejujuran Struktural: Apa Artinya dalam Praktik?
Kejujuran struktural bukan berarti lemah. Ia berarti tahu persis di mana kita berdiri dan dari posisi itu menentukan apa yang bisa kita lakukan secara nyata — bukan apa yang ingin kita klaim bisa kita lakukan.
Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kita memiliki posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua. Kita adalah produsen komoditas penting dunia. Tapi kita juga mengimpor hampir separuh energi dari kawasan konflik, bergantung pada pupuk dari negara-negara Teluk, dan memiliki cadangan devisa yang tidak tak terbatas untuk menanggung guncangan berkepanjangan.
Dari peta inilah, dan hanya dari peta inilah, kebijakan luar negeri dan kebijakan ketahanan nasional harus dibangun. Bukan dari narasi heroisme yang tidak punya kapabilitas pendukungnya. Bukan dari tekanan opini publik yang berubah setiap minggu. Bukan dari kalkulasi jangka pendek yang mengorbankan kepentingan jangka panjang.
Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah hidup di dua zaman yang berbeda, tapi keduanya menghadapi satu tantangan yang sama: bagaimana sebuah komunitas mempertahankan kejernihan berpikir di tengah krisis yang serba mendesak dan penuh tekanan. Keduanya sampai pada jawaban yang juga sama: dengan murāqabah — mengawasi diri sendiri — dan dengan maslahah — selalu mengembalikan setiap keputusan pada satu pertanyaan: apakah ini benar-benar melindungi kehidupan nyata manusia?
Indonesia tidak bisa mengubah arah perang Iran–AS–Israel. Tapi Indonesia bisa menentukan apakah ia akan meresponsnya dengan ‘ujub atau dengan kejujuran. Dengan ilusi atau dengan kapabilitas nyata. Dengan retorika atau dengan strategi.
Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Dan waktu untuk memilihnya tidak sebanyak yang kita kira.
