Jakarta, panjimas -Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencanangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan.
Kegiatan itu digelar di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (1/4).
Pencanangan ini menjadi titik mula gerakan kolaboratif selama April 2026, yang memadukan dialog kebijakan, kampanye edukatif, penguatan literasi, diseminasi praktik baik, aktivasi edukatif, bedah buku, serta kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat bertema pemberdayaan perempuan melalui pendidikan.
Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin dalam laporannya mengatakan kegiatan ini mengusung tema “Pemberdayaan Perempuan: Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.
Tema tersebut menekankan bahwa pendidikan merupakan jalan utama membuka akses perempuan terhadap pengetahuan, kepercayaan diri, keterampilan hidup, kepemimpinan, serta ruang pengambilan keputusan.
“Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia diperkuat, partisipasi perempuan dalam pembangunan diperluas, dan keluarga serta masyarakat didorong menjadi lebih berpengetahuan, berdaya, dan berkeadaban,” kata Hafiz.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam memperkuat peran perempuan sekaligus menghapus berbagai stigma yang masih menghambat kesetaraan.
Perempuan harus mendapatkan ruang aktualisasi yang lebih luas dan kesempatan mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya.
“Ini dijamin oleh konstitusi dan menjadi komitmen kami di Kemendikdasmen,” ungkap Abdul Mu’ti dalam sambutannya.
Dia juga menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi perempuan, mulai dari kendala teologis, budaya, hingga stereotip, yang menempatkan mereka sebagai kelompok subordinat. Mu’ti mengatakan bahwa pandangan seperti perempuan hanya berperan di ranah domestik harus dihapuskan melalui pendidikan.
“Masih ada anggapan perempuan itu ‘konco wingking’, hanya di dapur, kasur, dan sumur. Ini yang harus kita selesaikan bersama. Pendidikan harus menjadi alat untuk menghapus mitos-mitos tersebut,” katanya.
Mendikdasmen juga mengkritisi mitos yang menyebut kecerdasan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Dia menilai anggapan tersebut tidak berdasar dan justru bertentangan dengan banyak fakta mengingat banyak yang memiliki kemampuan luar biasa, termasuk di bidang matematika dan kepemimpinan. Oleh karena itu, stigma-stigma seperti ini tidak boleh terus hidup dalam sistem pendidikan Indonesia
Kemendikdasmen menempatkan pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan sebagai jawaban atas tantangan nyata yang masih dihadapi perempuan. Mulai dari keterbatasan akses pendidikan, dukungan yang belum merata untuk bercita-cita tinggi, stereotip gender, hingga ancaman kekerasan di ruang fisik dan digital.
Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai sarana utama pemberdayaan perempuan melalui penguatan karakter, literasi, dan kesetaraan gender agar perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam ranah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahasa.
Momentum Hari Kartini dalam kegiatan ini dimaknai sebagai agenda pendidikan dan penguatan karakter bangsa yang hidup. Kemendikdasmen menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini perlu dihadirkan kembali melalui gerakan gemar belajar, literasi, bermasyarakat, dan aksi nyata.
Arah ini sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro yang menempatkan pendidikan sebagai kunci utama pemberdayaan perempuan serta menegaskan perempuan sebagai subjek pembangunan, pelaku perubahan, dan kekuatan kemajuan bangsa.
Pencanangan ini juga menjadi sarana membangun jejaring kerja lintas kementerian dan lembaga. Kemendikdasmen, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpustakaan Nasional, unit utama, unit pelaksana teknis, sekolah, keluarga, masyarakat, media, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi perempuan didorong bergerak dalam satu arah kebijakan yang saling menyambung dan saling menguatkan.
Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 1993-1998 Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, serta Penasihat DWP Kemendikdasmen
