YOGYAKARTA, panjimas – Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, memberikan arahan strategis dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyerahan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Pengawasan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) Zona 1 yang meliputi DIY dan Jawa Timur.
Dalam arahannya, Hilman menekankan pentingnya tata kelola profesional sebagai fondasi utama Muhammadiyah dalam mengelola berbagai program strategis, termasuk keterlibatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengapresiasi kesiapan Muhammadiyah yang sejak awal telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan partisipasi yang optimal dalam program tersebut.
Menurut Hilman, Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam agenda-agenda pembangunan nasional. Sebagai organisasi yang memiliki pengalaman panjang dan jaringan pendidikan, kesehatan, serta sosial yang luas, Muhammadiyah harus hadir sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Bahkan sejak dua minggu setelah pelantikan kepala negara, tepatnya November 2024, dan sebelum ada satu pun dapur berdiri, kita sudah rapat untuk mempersiapkan desain, skenario, dan proses yang bisa dibilang panjang dan rumit ini. Tujuannya agar Muhammadiyah tidak hanya menjadi penonton atau sekadar penampan yang minim keterlibatan, sementara kita memiliki ribuan sekolah dengan sekitar 1,2 juta siswa,” jelas Hilman dalam agenda yang digelar di Aula Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (16/6).
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan dana publik harus diiringi dengan penguatan tata kelola dan sistem pengawasan yang ketat. Menurutnya, besarnya dana yang dikelola berpotensi memunculkan moral hazard maupun praktik-praktik yang dapat merugikan organisasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.
“Jumlah uangnya besar, maka moral hazard-nya tinggi. Karena itu kita harus menjaga betul tata kelolanya. Saya sudah meminta seluruh jajaran direksi menyiapkan instrumen governance, tata kelola, dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hilman menjelaskan bahwa Muhammadiyah kini menargetkan DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai pilot project dalam pengembangan ekosistem pendukung BPPGM. Pengembangan tersebut tidak hanya berfokus pada operasional dapur, tetapi juga mencakup sistem belanja, distribusi, serta rantai pasok yang melibatkan berbagai potensi ekonomi di lingkungan Persyarikatan.
Menurutnya, program ini dapat menjadi momentum bagi Muhammadiyah untuk membangun model ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada aspek pelayanan gizi semata, tetapi juga mampu menggerakkan sektor ekonomi umat.
Pada kesempatan yang sama, Hilman juga menyoroti pentingnya penguatan sektor bisnis Muhammadiyah. Ia menilai bahwa selama ini Muhammadiyah telah berhasil mengembangkan berbagai amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, namun masih perlu melakukan percepatan dalam pengembangan sektor bisnis sebagai penopang kemandirian organisasi.
“Dalam perspektif saya, kita ini sudah tertinggal sekitar 50 tahun dalam berbisnis karena terlalu banyak fokus pada sektor sosial. Karena itu perlu akselerasi. Bisnis harus menjadi bagian penting yang memperkuat kemandirian Muhammadiyah,” ungkapnya.
Hilman menambahkan bahwa penguatan bisnis tidak dimaksudkan untuk menggeser orientasi dakwah dan pelayanan sosial Muhammadiyah, melainkan menjadi instrumen yang menopang keberlanjutan gerakan. Melalui tata kelola yang profesional, sistem pengawasan yang kuat, serta pengembangan badan usaha yang sehat dan produktif, Muhammadiyah dapat semakin mandiri dalam menjalankan misi keumatan dan kebangsaannya.
Persyarikatan juga optimistis dapat menghadirkan model tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah memperkuat kemandirian organisasi, memperluas kemanfaatan bagi masyarakat, serta berkontribusi aktif dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional.
