Jakarta, panjimas— Paramadina Institute of Ethic and Civilization (PIEC) Universitas Paramadina kembali menyelenggarakan Kajian Etika dan Peradaban ke-45 di Hotel Ambhara Jakarta dengan tajuk “Beyond Growth: Mencari Paradigma Pembangunan Berbasis Keadilan, Kemashlahatan Publik, dan Keberlanjutan Ekologis”.
Kajian kali ini mengundang dua narasumber Prof. Dr. Didin Damanhuri, DEA (Guru Besar Ekonomi IPB dan Universitas Paramadina) dan Dr. Andrinof A. Chaniago, M.Si (Dosen FISIP Universitas Indonesia) yang dimoderatori Joko Arizal (Dosen Universitas Paramadina).
Dalam pemaparannya, Prof. Didin menguraikan bahwa konsep “pertumbuhan” pada dasarnya bukanlah sesuatu yang netral dari beban ideologis. Konsep itu berakar dari tradisi liberalisme hingga neoliberalisme yang menekankan kebebasan individu, terutama kebebasan mengakumulasi modal dalam konteks pembangunan.
Di sini, istilah yang lazim digunakan ialah Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB yang berisi catatan kekayaan nasional diukur dari produk barang dan jasa dalam setahun, baik dilihat dari sisi pendapatan maupun penawaran.
Setidaknya ada tiga model orientasi pembangunan di negara berkembang: pertama, GDP oriented, seperti diterapkan Indonesia pasca reformasi; kedua, growth through equity, yaitu pertumbuhan dicapai melalui pemerataan, sementara GDP hanya faktor indikatif, sebagaimana Malaysia di masa Mahatir Muhammad; dan ketiga, growth with equity, yaitu pertumbuhan bersama pemerataan, seperti di zaman Suharto.
“Pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi hanya mendatangkan trickle-up yang menguntungkan pemodal, bukan trickle-down effect yang menetes ke masyarakat bawah, seperti jargon pembangunan berbasis liberalisme. Akibatnya, ketimpangan dan ketidakadilan semakin tajam baik pada ranah ekonomi, sosial, hukum, maupun ekologi. Kebakaran hutan yang terjadi belakangan ini merupakan implikasi dari model GDP oriented itu, ujar Didin.
Untuk memecah kebuntuan itu, Didin mendorong pergeseran paradigma dari GDP ke GNH (Gross National Happiness) yang diterapkan di Bhutan. Setidaknya ada empat pilar GNH, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan sosial-ekonomi yang berkesinambungan, ketahanan dan perlindungan budaya, ketahanan dan pemeliharaan lingkungan. Dari empat pilar tersebut dijabarkan menjadi sembilan poin sasaran (indikator), yaitu kesehatan psikologis, kesehatan fisik, pendidikan, pemanfaatan waktu, ketahanan dan keanekaragaman budaya, tata kelola pemerintahan, ikatan komunitas, ketahanan ekologi, dan standar hidup.
Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Andrinof Chaniago, menekankan pada pentingnya peninjau kembali tujuan dan strategi pembangunan. Sasaran puncak pembangunan nasional jangka panjang adalah manusia, masyarakat dan bumi. Pembangunan itu membentuk individu-individu warga negara yang berkualitas, dan/dengan perilaku sosial dan bangunan sosial yang berkualitas dalam lingkungan bumi yang berdaya secara berkelanjutan”
Dalam pengamatan Andrinof, hasil pembangunan yang berkualitas dapat dicapai dengan menciptakan pertumbuhan riil jangka panjang sekurang-kurangnya dua dekade (20 tahun) ke depan dengan capaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun. Pertumbuhan tinggi itu hanya mungkin jika re-industrialisasi berjalan. Di samping itu, bersamaan pertumbuhan ekonomi yang harus diraih rata-rata 6% per tahun, satu dekade pertama pembangunan harus memberi prioritas pada: pertama, penguatan produktifitas pada usaha-usaha produksi oleh unit-unit usaha kecil; kedua, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang menyebar; ketiga, mendirikan pusat-pusat inovasi yang mendukung pelaku industri; dan keempat, membangun mental wirausaha dan mental kerja keras pada penduduk usia anak-anak, remaja, mahasiswa dan pemuda.
“Namun, hal itu perlu diperkuat melalui jalan penataan antar sektor ekonomi, sosial dan wilayah. Selain itu, jalan kelembagaan berisi regulasi-regulasi yang sinkron dan solid dan organisasi yang menumbuhkan dan menempatkan aparatur berdasarkan merit system. Dan yang terakhir, jalan kepemimpinan yang berorientasi pada pembelajaran kolaboratif dan inklusif. Karena itu, kepemimpinan yang ideal menurut Plato, seorang filsuf Yunani, adalah menenpatkan filsuf sebagai pemimpin. Jika tidak bisa, maka pemimpin harus bersama filsuf dalam menentukan arah kebijakan,” kata Andrinof.
Kajian yang berlangsung selama 2 jam ini dihadiri oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum. Para peserta cukup antusias menyampaikan keresahannya tentang situasi pembangunan mutakhir dan mengajukan beberapa pertanyaan.
