Jakarta, panjimas – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sejumlah pernyataan sikap yang dideklarasikan bersama sejumlah tokoh lintas agama untuk menjaga kondisifitas masyarakat saat ini.
Pernyataan sikap itu disampaikan langsung bersama tokoh lintas agama dalam kegiatan Silaturahmi Majelis Agama-agama di Gedung MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (2/9/2025).
Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan, keberadaan tokoh lintas agama harus memahami betul kondisi masyarakat. Kehadirannya harus memberikan solusi dari persoalan saat ini.
Tidak hanya itu, kata dia, majelis agama-agama harus memberikan sikap untuk mengadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Tujuannya, tuntutan masyarakat dapat disampaikan secara kritis tanpa anarkis.
“Bagaimana kita bisa memahami situasi hari ini, menghadirkan solusi, dan memberikan pernyataan majelis agama-agama ini untuk menenangkan rakyat ini yang sedang panas,” Buya Sekjen MUI memberikan pengantar.
Di sisi lain, ia juga menegaskan, kekerasan dan anarkis belakangan memang bukan konflik antaragama, tetapi tokoh lintas agama mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan seruan perdamaian sebagai jalan keluar.
“Saya tidak mengatakan bahwasannya ini adalah sesuatu yang terjadi antaragama, tidak. Tidak ada seperti itu. Nah, ini sesuatu yang memang tiba-tiba terjadi,” ucap Sekjen MUI
Dengan itu, MUI bersama sejumlah tokoh lintas agama menyampaikan 9 pernyataan sikap sebagai bentuk upaya menjaga kondisifitas publik, di antaranya sebagai berikut :
- Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan turut berbelasungkawa yang sedalam dalamnya atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa yang terjadi belakangan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dan para korban mendapatkan kedamaian dan surga di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.
- Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informası, terutama yang beredar melalui media sosial, pesan berantai, atau berita yang belum jelas kebenarannya guna menjaga kondisi damai sebagai model utama menjaga kehidupan bersama.
- Mengingatkan kepada semua pihak tentang bahaya benturan, adu domba. Karena itu mari kita saling mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap segala bentuk upaya adu domba antar agama, antar suku, maupun antar golongan, serta benturan antara masyarakat dan aparat keamanan.
- Mari kita sampaikan aspirasi dan pendapat dalam bingkai kebenaran, kasih sayang, dan keadilan. Perbedaan adalah bagian darı demokrasi, tetapi jangan sampai diperalat untuk merusak persatuan dan kesatuan.
- Menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme, adu domba di media sosial, juga perusakan fasilitas umum, maupun tindakan kekerasan yang mencederai ajaran agama dan nilai luhur bangsa. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi, namun harus diwujudkan dengan cara damai, bermartabat, dan beradab demi menjaga kehormatan rakyat dan bangsa.
- Mengajak aparat bertindak adil dan bijaksana bersama pemimpin eksekutif, legislatif yudikatif, serta aparat keamanan untuk mendengar aspirası rakyat dengan hati yang bijaksana dan penuh welas asih
- Kami mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak bertindak berlebihan serta mengedepankan dialog serta mediasi dalam menangani situasi yang berkembang sehingga dapat mewujudkan rasa aman dan nyaman.
- Kami mengajak seluruh umat beragama untuk memperkokoh persatuan, toleransi, dan solidaritas. Hanya dengan kebersamaan tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan, kita dapat menjaga bangsa tetap rukun, tenteram, dan harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berharap peristiwa ini menjadi cermin bagi para pemimpin bangsa untuk melakukan evaluasi dan refleksi bersama, agar kita mampu menjalankan kepemimpinan yang adil, tulus, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan kepemimpinan yang berbelrasa dan berkeadilan, masyarakat akan merasakan hadirnya negara yang mengayomi, melindungi serta menghadirkan kedamaian
- Kami tokoh lintas agama mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, tindakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain
