Bandung, panjimas – Kolaborasi strategis antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
Hal itu disampaikan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Aanya Rina Casmayanti saat berdialog dengan jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat di Bandung, Rabu (22/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Aanya yang akrab disapa Teh Aanya mendengarkan langsung pemaparan berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan Muhammadiyah.
“Lebih dari satu abad, Muhammadiyah telah menjadi pilar penjaga moral bangsa dan pelopor kemajuan. Kini, saatnya kita bersinergi lebih erat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa DPD RI membutuhkan masukan dari organisasi masyarakat yang memahami langsung persoalan di lapangan. “Bersama, kita bisa mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sekretaris PWM Jabar, Dr. Iu Rusliana, memaparkan kekuatan jaringan Muhammadiyah di provinsi ini yang mencakup 27 pimpinan daerah, lebih dari 300 cabang, dan 954 ranting hingga pelosok desa.
“Kami hadir di semua lini kehidupan. Dari PAUD hingga universitas, dari rumah sakit hingga panti asuhan, dari pelatihan kerja hingga pendampingan UMKM,” ujarnya.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabar, Inding Yusuf, menjelaskan bahwa generasi muda Muhammadiyah berkomitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui aksi nyata.
“Kami, para pemuda Muhammadiyah usia 18–40 tahun, adalah pemegang mandat Indonesia Emas 2045. Kami tidak hanya berwacana, tetapi bergerak nyata,” katanya.
Program yang dijalankan mencakup pelatihan kerja untuk mengatasi pengangguran, pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di 27 kabupaten/kota, serta pengelolaan lahan wakaf produktif.
Dari kalangan pelajar, Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jabar, Ali, menyampaikan keprihatinan atas rendahnya angka partisipasi pendidikan dan tingkat literasi.
“Tingkat partisipasi sekolah di Jabar untuk tingkat SMP dan SMA masih jauh dari harapan. Begitu pula dengan tingkat literasi, baik literasi harfiah maupun literasi ekologi,” ungkapnya.
Muhammadiyah menindaklanjuti kondisi itu melalui program literasi di 500 ranting, eco workshop lintas agama, dan kegiatan anti-stunting di berbagai daerah.
Peran perempuan Muhammadiyah juga mendapat perhatian. Perwakilan Pimpinan Wilayah Aisyiyah, Ia Kurniati, menegaskan kontribusi mereka dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“80 persen anggota kami adalah guru dan tenaga kesehatan. Kami menggerakkan Program Keluarga Sakinah, Qoryah Toyibah, dan Gerakan Aisyiyah Cinta Anak,” katanya.
Ia menambahkan bahwa program-program tersebut dijalankan secara mandiri tanpa dukungan dana pemerintah
“Kami hanya memohon, jika negara bisa mendukung, program-program kami akan lebih terakselerasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan Sekretariat DPD RI Jawa Barat, Herman Hermawan, memastikan tindak lanjut dari seluruh masukan yang diterima.
“Kami telah mencatat semua masukan berharga ini. Ini akan menjadi bahan utama Bu Aanya dalam setiap sidang di Jakarta,” katanya.
Ia juga menyampaikan kesiapan DPD RI mendorong kementerian terkait untuk mengadopsi program unggulan Muhammadiyah dan memperluas kerja sama sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Wakil Ketua PWM Jabar, Dr. Ayi Yunus, menutup kegiatan tersebut dengan keyakinan bahwa sinergi antara DPD RI dan Muhammadiyah akan membawa dampak positif bagi Jawa Barat.
“Kami percaya, kolaborasi ini akan membawa berkah bagi Jawa Barat. IPM Jawa Barat yang saat ini di peringkat 10 nasional, harus bisa naik ke 5 besar,” ujarnya.
Pertemuan yang dihadiri pimpinan ortom Muhammadiyah, antara lain Pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah, IMM, IPM, dan Tapak Suci itu menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kerja sama dalam program sosial, literasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Teh Aanya menegaskan kembali, “Muhammadiyah adalah bukti bahwa civil society yang kuat adalah pondasi bangsa yang besar. Mari kita teruskan estafet perjuangan membangun Indonesia yang bermartabat, berdaulat, dan berkeadilan
