Karanganyar, panjimas – Mendikdasmen RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti secara resmi memulai transformasi besar pada wajah pendidikan di Kabupaten Karanganyar melalui program revitalisasi massal satuan pendidikan Muhammadiyah. Agenda peresmian tersebut dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Gondangrejo pada Jumat, 16 Januari 2026, sebagai langkah nyata pemerataan kualitas sekolah di daerah.
Program ini menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur pendidikan yang modern guna menunjang kompetensi siswa di era persaingan global. Melalui revitalisasi ini, sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah se-Kabupaten Karanganyar diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan prima yang memadukan kecanggihan fasilitas dengan kekuatan karakter moral.
Menteri Abdul Mu’ti menegaskan kualitas bangsa di masa depan sangat bergantung pada apa yang terjadi di dalam ruang kelas saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mendorong agar setiap lembaga pendidikan tidak hanya mengejar target kelulusan akademik, tetapi juga serius dalam membentuk integritas dan empati sosial para siswanya.
“Pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan kepedulian sosial. Muhammadiyah telah lama menjadi mitra penting pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut,” ujar Prof. Dr. Abdul Mu’ti.
Dikesempatan yang sama, Bupati Karanganyar Rober Christanto menyambut baik akselerasi pembangunan sektor pendidikan ini sebagai modal utama kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar meyakini sekolah yang berkualitas akan menjadi magnet bagi peningkatan indeks pembangunan manusia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Revitalisasi satuan pendidikan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperkuat peran lembaga pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berakhlak mulia,” kata Bupati.
Adapun, kegiatan yang dirangkaikan dengan Pengajian Triwulan ini dihadiri oleh ribuan pendidik serta tokoh masyarakat se-Kabupaten Karanganyar. Peresmian ini menandai komitmen baru antara pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun kedaulatan bangsa dari tingkat kabupaten.
