Yogyakarta, panjimas – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa nilai-nilai dasar tauhid memiliki korelasi kuat dengan dokumen-dokumen fundamental negara, termasuk Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurut Mu’ti, sejumlah rumusan dalam dokumen negara sejatinya mencerminkan nilai tauhid. Ia mencontohkan alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
“Jika manusia bertauhid, maka ia tidak akan menindas manusia lainnya. Sebab keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai ciptaan Allah,” ujarnya saat menyampaikan materi Pengajian Ramadan 1447 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Ahad (22/2).
Mu’ti menambahkan, tauhid melahirkan kesadaran untuk tidak hidup secara egoistis. Orang yang bertauhid, katanya, tidak ingin bahagia sendirian, melainkan mengupayakan kebahagiaan bersama.
“Kalau manusia itu bertauhid, dia tidak ingin bahagia sendirian, tapi ingin bahagia bersama. Istilah populernya, berbagi masa depan gemilang,” tuturnya.
Ia juga mengaitkan nilai tauhid dengan sila-sila dalam Pancasila, khususnya sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Menurutnya, tauhid yang dimaknai sebagai unity of the purpose of life akan terejawantah dalam semangat saling menolong dan bekerja sama untuk mewujudkan keadilan sosial yang nyata.
“Ekspresinya adalah keinginan kuat kita bersama untuk saling berusaha dan saling tolong-menolong agar tercipta keadilan sosial dalam kehidupan yang konkret,” jelasnya.
Atas dasar itu, Mu’ti menyimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila memiliki spirit Qur’ani dan nilai-nilai Islami.
“Di sinilah, ketika di Muktamar kita dengan sangat tegas menyebut Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wasy-Syahada,” tegasnya.
