Oleh : Mohammad Nur Rianto Dosen dan Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah dan CSEAS Indonesia
Panjimas – Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei, bukan sekadar seremoni atau napak tilas sejarah. Ia adalah momen refleksi kolektif bangsa Indonesia atas perjuangan panjang menuju kemerdekaan, serta panggilan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme, kemandirian, dan keberdayaan dalam menjawab tantangan zaman.
Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi dunia, semangat kebangkitan hari ini perlu diarahkan pada upaya strategis, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan sebagai fondasi kebangkitan ekonomi Indonesia. Kedaulatan pangan bukan sekadar soal swasembada beras atau stok gudang logistik.
Ia mencakup hak negara dan rakyat untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri, berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha tani lokal, serta memastikan akses pangan bergizi bagi seluruh warga negara.
Mengapa kedaulatan pangan ini penting? Karena bangsa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan terus bergantung pada negara lain. Pada akhirnya, rentan terhadap krisis, manipulasi harga global, dan fluktuasi geopolitik.
Sebaliknya, kedaulatan pangan adalah pilar utama bagi kemandirian ekonomi nasional.
Indonesia dikenal sebagai negeri agraris yang subur dan kaya hasil bumi. Namun ironinya, sebagian besar kebutuhan pangan pokok masih mengandalkan impor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2024, Indonesia masih mengimpor lebih dari 4,52 juta ton beras, 11,46 juta ton gandum, serta komoditas strategis lain seperti kedelai, gula, dan jagung.
Ketergantungan ini menunjukkan lemahnya sistem produksi dalam negeri, mulai dari terbatasnya lahan pertanian produktif, ketidakstabilan harga pupuk dan benih, hingga rendahnya regenerasi petani.
Meskipun pada periode Januari – Juni 2025, diperkirakan Indonesia akan mengalami surplus beras sebanyak 3,33 juta ton. Petani dan nelayan, yang seharusnya menjadi pahlawan pangan, justru berada pada posisi paling rentan.
Upah yang tidak sebanding, akses pembiayaan yang sulit, serta tekanan perubahan iklim semakin memperparah situasi mereka.
Padahal, jika diberdayakan secara maksimal, sektor pertanian dan kelautan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kokoh.
Pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan konflik geopolitik lainnya telah mengganggu rantai pasok global, termasuk pangan. Harga gandum, beras, minyak goreng, dan komoditas strategis lain melonjak drastis.
Kondisi ini menjadi pengingat pahit bahwa ketergantungan pada impor adalah risiko nyata. Namun, sekaligus menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan secara serius.
Krisis global adalah momentum untuk reorientasi kebijakan—dari konsumsi ke produksi, dari impor ke penguatan lokal, dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi agraris berkelanjutan. Kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari sawah dan laut, bukan dari pusat perbelanjaan atau pasar modal.
Kedaulatan pangan bukan tugas sektor pertanian semata. Ia memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Setidaknya ada lima pilar utama dalam membangun ekosistem kedaulatan pangan. Pilar pertama ialah reformasi agraria dan akses lahan.
Petani kecil perlu dijamin hak akses terhadap lahan produktif. Percepatan redistribusi tanah, pemberantasan mafia tanah, serta perlindungan terhadap tanah pertanian dari alih fungsi menjadi hal mutlak.
Pemerintah juga perlu mendorong skema pertanian berbasis koperasi atau korporasi petani agar skala ekonomi dan efisiensi dapat tercapai. Pilar kedua ialah berkenaan dengan saran produksi yang terjangkau. Subsidi pupuk dan benih harus tepat sasaran.
Selain itu, inovasi teknologi pertanian presisi, digitalisasi pertanian, dan penggunaan benih unggul lokal perlu diperluas. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset sangat penting dalam mendorong inovasi ini.
Pilar ketiga ialah pembiayaan dan asuransi pertanian yang inklusif. Akses petani terhadap pembiayaan murah harus diperkuat melalui KUR pertanian, fintech syariah, dan skema asuransi pertanian. Risiko gagal panen dan fluktuasi harga akan lebih terkendali jika ada jaring pengaman yang memadai.
Pilar keempat ialah penguatan rantai pasok dan infrastruktur pangan. Distribusi hasil pertanian sering kali terhambat karena buruknya infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sistem logistik.
Pemerintah perlu berinvestasi pada cold storage, pasar tani digital, dan transportasi desa-kota agar nilai tambah tetap di tangan petani
Pilar terakhir ialah kampanye konsumsi pangan lokal dan bergizi. Konsumsi masyarakat juga harus berubah. Ketergantungan pada makanan instan, gandum, dan impor perlu dikurangi.
Edukasi konsumsi pangan lokal—beras merah, singkong, sagu, jagung, ikan laut, sayuran lokal—menjadi strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan. Indonesia tengah menikmati bonus demografi: mayoritas penduduk berada dalam usia produktif.
Ini peluang emas, namun juga tantangan besar jika tidak dikelola. Kedaulatan pangan bisa menjadi ladang kerja baru bagi generasi muda. Namun syaratnya, sektor pangan harus di-rebranding—bukan lagi sebagai pekerjaan “kampungan”, tapi sebagai profesi mulia dan menjanjikan.
Program petani milenial, inkubasi agribisnis, sekolah lapang pertanian, hingga platform pertanian digital perlu diperluas dan difasilitasi. Anak muda harus diberi akses, modal, dan teknologi agar tertarik membangun kedaulatan pangan dari desa-desa.
Kedaulatan pangan bukan tujuan akhir, melainkan kendaraan menuju kebangkitan ekonomi nasional yang berdaulat dan inklusif. Jika Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, kita akan menghemat devisa impor, menekan inflasi pangan, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi perdesaan.
Lebih jauh lagi, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Dengan 74.000 desa, 17.000 pulau, dan iklim tropis yang memungkinkan panen sepanjang tahun, peluang ekspor produk pangan organik, rempah-rempah, makanan olahan, dan hasil laut sangat besar.
Pernah Cukup Namun semua itu tidak mungkin tercapai tanpa keberpihakan politik yang kuat, tata kelola yang bersih, dan partisipasi masyarakat yang luas.
Lebih dari seabad yang lalu, para tokoh perintis kebangkitan nasional seperti Dr. Soetomo, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara menggagas pentingnya kemandirian bangsa dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kini, semangat itu perlu diwujudkan dalam konteks baru: kedaulatan pangan di era global.
Kebangkitan hari ini bukan lagi melawan kolonialisme fisik, tapi ketergantungan ekonomi. Bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan, tapi keberdayaan. Bukan hanya soal simbolik nasionalisme, tapi aksi nyata membangun kedaulatan ekonomi dari akar rumput.
Momen Hari Kebangkitan Nasional adalah waktu yang tepat untuk menyatukan langkah, menyusun strategi, dan memperkuat komitmen kolektif dalam membangun Indonesia yang berdaulat pangan dan bangkit ekonominya. Kedaulatan pangan bukan hanya agenda sektor pertanian, tapi agenda nasional yang harus melibatkan seluruh komponen bangsa.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang kaya sumber daya, melainkan yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kemakmuran rakyatnya
