Jakarta, panjimas – Kementerian agama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tujuang pendampingan ini untuk mencegah dan mengentaskan terjadinya korupsi dalam penyelenggaran ibadah haji.
Menteri Agama Nazaruddin Umar bersama Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan Kepala Badan Pengeloloa Keuangan Haji (BPKH) mendatangi KPK di Gedung Merah Putih, Kamis (23/1/2025).
Nazaruddin menyampaikan, kehadirannya ke KPK, dalam rangka meminta kepada KPK memberikan pendampingan pelaksanaan haji, mulai dari pendaftaran, pengadaan operasional di Arab Saudi, hingga penyediaan hotel dan transportasi untuk para jamaah.
Menurut Nazuruddin, Kementerian Agama telah menyampaikan kepada KPK apa saja yang akan menjadi potensi masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Selaku penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji, Kemenag berharap dengan adanya pendampingan dari KPK, dapat mencegah korupsi
“Khusus menghadapi pelaksanaan ibadah haji, Kemenag bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji” ujar Nazarudin.
Nazaruddin menambahakan dalam penyelenggaraan ibadah haji Kementrian Agama berobsesi akan membuat para jamaah menjadi tersenyum.
Senyum di awal biayanya murah, senyum di tengah saat menjalankan ibadah para peserta puas atas pelayanan dari panitia, dan ketiga senyum diakhir para jamaah menjadi haji yang mabrur.
