Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif (Ketua PDM Jakarta Timur)
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana legalisasi judi kembali mencuat ke ruang publik Indonesia. Dengan dalih potensi penerimaan negara dari sektor ekonomi digital dan pengendalian praktik judi ilegal yang sulit diberantas, sebagian pihak mulai mendorong agar negara membuka ruang bagi legalisasi judi—khususnya judi daring (online).
Namun, wacana ini segera memantik gelombang penolakan, terutama dari kalangan tokoh agama, masyarakat sipil, dan akademisi. Pasalnya, di balik iming-iming ekonomi, tersimpan persoalan serius yang mengancam moralitas, sosial kemasyarakatan, dan integritas generasi bangsa.
Artikel ini berupaya membedah lebih dalam wacana legalisasi judi dari berbagai sisi: ekonomi, sosial, hukum, dan utamanya dari sisi moral dan agama. Dengan pendekatan populer dan reflektif, tulisan ini juga menjadi panggilan moral agar bangsa Indonesia tidak tergelincir pada kebijakan pragmatis yang mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa.
Judi bukanlah praktik baru. Dalam sejarah panjang umat manusia, judi selalu hadir dalam berbagai bentuk—mulai dari permainan tradisional hingga taruhan digital.
Dalam konteks Indonesia, judi pernah dilegalkan secara terbatas dalam bentuk lotre (misalnya SDSB—Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) pada era Orde Baru, namun dihentikan karena desakan masyarakat dan ulama akibat dampak sosial yang luar biasa negatif.
Secara definisi, judi adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi, di mana hasilnya bergantung pada keberuntungan semata, bukan kerja keras atau kemampuan.
Dalam Islam, judi (maysir) secara tegas diharamkan karena mengandung unsur merugikan, menimbulkan permusuhan, dan melalaikan manusia dari kehidupan yang produktif. Dalam konteks Pancasila, judi jelas bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Pihak yang mendorong legalisasi judi umumnya mengajukan argumen pragmatis: potensi pemasukan negara, pengurangan judi ilegal, penciptaan lapangan kerja, dan pengaturan yang lebih baik melalui sistem legal. Negara bisa mendapat pajak miliaran rupiah dari operator judi legal, seperti yang terjadi di Makau, Singapura, Genting Highlands di Malaysia atau Las Vegas.
Selain itu, ada yang berpendapat karena judi sudah marak secara ilegal, maka lebih baik dilegalkan agar bisa diawasi. Kemudian, judi dianggap sebagai bagian dari hiburan yang bisa dikendalikan, seperti di banyak negara maju.
Namun argumen-argumen ini mengandung bahaya besar jika tidak disikapi hati-hati. Mengandalkan judi sebagai sumber penerimaan negara sejatinya adalah bentuk eksploitasi terhadap kelemahan masyarakat, bukan solusi pembangunan.
Judi bukan kegiatan ekonomi produktif, tetapi justru merampas nilai kerja keras, memicu konsumsi destruktif, dan memperlebar kesenjangan sosial.
Dampak negatif judi sangat luas dan multidimensional. Negara-negara yang melegalkan judi bahkan mengakui bahwa mereka harus membayar harga sosial yang mahal.
Banyak penjudi akhirnya terlilit utang, menjual aset, dan kehilangan pekerjaan karena ketergantungan. Ketika uang habis, kekerasan rumah tangga, pencurian, dan kriminalitas meningkat.
Selain itu, studi menunjukkan bahwa kecanduan judi menjadi salah satu penyebab utama keretakan rumah tangga dan perceraian.
Kemudian judi memicu stres, depresi, hingga bunuh diri. Judi legal maupun ilegal kerap menjadi pintu masuk bagi praktik pencucian uang, korupsi, hingga sindikat kriminal lintas negara.
Dalam Islam, judi (maysir) dilarang tegas dalam Al-Qur’an. Bukan hanya karena merugikan pelaku, tetapi juga karena menumbuhkan permusuhan, kemalasan, dan harapan palsu.
Agama-agama lain pun sepakat bahwa judi adalah praktik amoral yang merusak tatanan hidup.
Dalam perspektif Islam, judi adalah perbuatan haram yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an:
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al Maidah: 90)
Legalisasi judi tidak hanya menabrak nilai-nilai agama, tetapi juga mengkhianati moralitas publik.
Ketika negara justru memfasilitasi perbuatan yang merusak umat, maka runtuhlah legitimasi etika dari kekuasaan itu sendiri.
Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari legalisasi judi adalah kerusakannya terhadap generasi muda. Anak-anak dan remaja yang terekspos aplikasi judi online akan terbentuk menjadi generasi impulsif, konsumtif, dan tidak tahan kerja keras.
Lebih parah lagi, mereka bisa menjadi pelaku atau korban perdagangan data pribadi, eksploitasi digital, hingga kriminal siber akibat keterlibatan dalam ekosistem judi online.
Pendidikan yang selama ini berupaya membangun karakter dan nilai kerja keras bisa hancur hanya karena judi difasilitasi oleh negara. Ini adalah bentuk pembiaran terhadap dekadensi moral dan hilangnya orientasi hidup generasi penerus bangsa.
Tugas negara dalam konstitusi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam aspek moralitas. Negara tidak boleh bersikap netral terhadap tindakan yang jelas-jelas merusak rakyat.
Jika negara justru melegalkan judi demi pemasukan, maka negara telah berubah menjadi “makelar dosa” yang menggadaikan moral demi uang.
Wacana legalisasi judi bukan semata urusan hukum dan ekonomi, tetapi menyangkut jati diri bangsa. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang membiarkan rakyatnya kalah oleh godaan harta instan, tetapi bangsa yang membimbing warganya menuju hidup yang bermartabat, adil, dan beradab.
Dalam menghadapi tantangan zaman, Indonesia membutuhkan kebijakan yang berpijak pada nilai, bukan sekadar angka. Mari bersama menjaga moralitas umat, menyuarakan kebenaran, dan menolak segala bentuk legalisasi kemaksiatan. Jangan sampai negara ini mencatat sejarah kelam karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama dan hati nurani.
