Jakarta, pajimas – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membahas tentang angka tidak sekolah bersama para Menteri Pendidikan negara ASEAN. Pembahasan itu dilakukan dalam acara ASEAN Ministers of Education Roundtable yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN 2025. Dalam pertemuan itu, Mu’ti menyambut baik inisiasi bersama para Menteri Pendidikan di ASEAN untuk mengatasi masalah angka tidak sekolah.
Selain itu, Mu’ti juga menegaskan, Indonesia berkomitmen terhadap hak atas pendidikan bagi semua orang, sebaga
Lebih dari 250 juta anak-anak dan remaja putus sekolah Serta selaras dengan kerangka kerja global dan regional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2012. Mu’ti juga mengungkapkan ada laporan Pemantauan Pendidikan Global UNESCO 2024 yang menyoroti stagnasi lebih dari 250 juta anak-anak dan remaja putus sekolah.
“Situasi global ini menjadi panggilan kuat bagi kita untuk bertindak. Di wilayah ASEAN, kondisi tersebut merupakan titik balik untuk merefleksikan solusi mendalam berbasis data dan menempuh langkah nyata,” kata Mu’ti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025)
Mu’ti kemudian menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045 berkomitmen untuk menjalankan wajib 13 tahun pendidikan mulai dari anak usia dini demi membangun generasi emas yang unggul.
Kemudian pada 2020, Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkenalkan Strategi Nasional yang merinci kolaborasi antar kementerian dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah angka tidak sekolah.
“Upaya ini kami dorong dengan penguatan data. Kami telah meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan data pendidikan yang terintegrasi dengan informasi sosial ekonomi untuk menargetkan penerima “Program Indonesia Pintar” (Program Indonesia Pintar), yang pada tahun 2024 mendukung lebih dari 18,8 juta siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka,” ujarnya.
Selain itu, seiring dengan pesatnya perkembangan transformasi digital, Kemendikdasmen juga meluncurkan aplikasi Rumah Pendidikan yang bisa diakses secara daring dan luring untuk menekan angka tidak sekolah.
“Berbagai upaya tersebut menjadi wujud komitmen kami dalam memperluas akses dan pemerataan layanan-layanan pendidikan,” ungkapnya.
Kemendikdasmen, lanjut Mu’ti, juga memperluas layanannya melalui program pendidikan nonformal, seperti pusat pembelajaran masyarakat dan inisiatif kewirausahaan. Baca juga: Resmi Ditutup, Inilah Hasil Konferensi Perburuhan Internasional Sesi Ke-113 Kemudian memberikan dukungan penting kepada anak jalanan, pekerja anak, dan anak-anak yang terkena dampak pernikahan dini atau kerentanan sosial lainnya.
Upaya-upaya ini semakin diperkuat melalui inisiatif seperti “Sekolah Rakyat”, model sekolah asrama berbasis komunitas, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan holistik bagi anak-anak kurang mampu.
