Jakarta, panjimas – Indonesia sebagai negara majemuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga persatuan sekaligus mengembangkan peradaban yang inklusif. Di tengah dinamika sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks, peran strategis organisasi keagamaan menjadi penting dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan serta menghidupkan semangat keislaman yang moderat dan progresif.
Salah satu organisasi yang memegang peran krusial tersebut adalah Muhammadiyah. Tidak hanya sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah juga hadir sebagai pilar integrasi nasional dan motor kemajuan peradaban yang berlandaskan ajaran Islam.
Hal ini disampaikan oleh Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Organisasi, Ideologi, Kaderisasi, dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah, dalam Diskusi Kader IMM bertajuk “Menjaga Bara di Tengah Zaman: Mencari Format Baru Kaderisasi IMM” yang berlangsung pada Kamis (10/7) di Ruang Sidang Utama Gedung AR. Fachruddin A Lantai 5, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
“Muhammadiyah telah menjadi bagian penting dalam proses pendirian dan integrasi NKRI. Bahkan dalam Muktamar ke-47 ditegaskan bahwa Muhammadiyah tidak hanya menerima NKRI sebagai hasil konsolidasi, tetapi aktif memperjuangkan agar negara ini berfungsi sesuai nilai-nilai Islam,” terang Agung.
Berjuang Wujudkan Negara Berbasis Nilai Islam
Agung menyebut bahwa meskipun NKRI hari ini telah cukup baik sebagai tempat untuk berbangsa dan bernegara, perjuangan untuk menjadikannya lebih adil dan beradab harus tetap dilakukan. Muhammadiyah, katanya, terus bergerak di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yakni masyarakat adil, makmur, dan diridhai Allah SWT.
“Masyarakat Indonesia mendambakan kondisi yang aman dan sejahtera. Tapi peradaban yang adil dan makmur tidak akan hadir dalam waktu singkat. Bahkan bisa jadi memerlukan perjuangan lintas generasi. Muhammadiyah harus hadir secara aktif di seluruh lini kehidupan kebangsaan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, kehadiran kader Muhammadiyah di lembaga-lembaga strategis negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, menjadi penting. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang menjunjung nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan publik.
Kritik Konstruktif dan Intelektual Progresif
Dr. Agung juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai pendukung pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak kritik konstruktif. Para kader harus mampu membaca fenomena sosial-politik secara kritis dan responsif.
“Kader Muhammadiyah tidak boleh pasif. Spirit Islam dimulai dari perintah ‘Iqra’, yang menandakan bahwa membaca dan memahami realitas adalah pondasi perubahan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya membentuk generasi Muhammadiyah yang haus ilmu pengetahuan, progresif secara intelektual, dan solutif secara tindakan. Menurutnya, memajukan peradaban adalah bagian dari ibadah yang abadi selama hidup di dunia.
Menjadi Pilar Peradaban Islam di Indonesia
Dengan demikian, Muhammadiyah bukan hanya organisasi dakwah dan sosial, tetapi juga kekuatan peradaban yang berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Melalui nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan transformatif, Muhammadiyah diyakini mampu membawa Indonesia menuju masyarakat yang berkeadilan, berkemajuan, dan diridhai Allah SWT.
