Oleh : Mohammad Nur Rianto : Al Arif merupakan dosen dan peneliti di UIN Syarif Hidayatullah dan CSEAS Indonesia
Dunia sedang menghadapi turbulensi ekonomi yang kian kompleks dan multidimensi. Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, perubahan iklim yang kian ekstrem, perlambatan ekonomi China, serta tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat telah menciptakan tekanan berat bagi ekonomi global.
Indonesia, sebagai bagian dari ekosistem ekonomi internasional, tentu tidak kebal terhadap guncangan ini.
Namun di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan mendasar, yaitu kemana arah ekonomi Indonesia akan bergerak? Apakah Indonesia mampu bertahan, tumbuh, bahkan bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru, atau justru terseret dalam arus ketidakpastian global?
Tulisan ini mencoba menakar arah ekonomi Indonesia di tengah gejolak global dengan menelaah data makroekonomi terkini, membaca potensi risiko dan peluang, serta menawarkan langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Gejolak geopolitik yang tengah berlangsung di Timur Tengah (konflik Iran-Israel), Perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, serta tensi AS-China dalam isu perdagangan dan teknologi menciptakan ketidakpastian global yang akut.
Harga komoditas energi, terutama minyak dan gas, menjadi sangat fluktuatif, menciptakan tekanan inflasi di banyak negara berkembang.
Menurut IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2025, IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun ini menjadi 2,8 persen, dari sebelumnya 3,3 persen.
Pemangkasan ramalan pertumbuhan ekonomi IMF ini didasari dari perang dagang melalui pengenaan tarif tinggi oleh Amerika Serikat (AS) dan seluruh negara mitra dagangnya, hingga kebijakan publik yang tak pasti kerap dikeluarkan para pemimpin negara-negara.
The Fed telah mengerek suku bunga sebesar 525 bps sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. Kemudian suku bunga ditahan pada level 5,25-5,50 persen pada September 2023-Agustus 2024.
The Fed mulai menurunkan suku bunganya pada September 2024 dan terakhir menahan suku bunganya di level 4,25-4,50 persen di bulan Juni 2025 ini.
Kondisi ini mengakibatkan arus modal global kembali ke Amerika Serikat. Akibatnya, banyak mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, mengalami depresiasi terhadap dollar AS.
Ini menekan beban utang luar negeri dan meningkatkan biaya impor. Di sisi lain, dollar AS yang kuat menyebabkan harga komoditas strategis seperti minyak, pangan, dan bahan baku industri menjadi lebih mahal bagi negara pengimpor neto seperti Indonesia.
Kondisi ini dapat menciptakan risiko inflasi yang diimpor (imported inflation). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama tahun 2025 berada di angka 4,87 persen (yoy). Angka ini menunjukkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Sektor jasa seperti transportasi, logistik, dan pariwisata mulai menunjukkan pemulihan pasca-pandemi. Sektor pertambangan juga menopang kinerja ekspor, terutama batu bara dan nikel.
Namun, pertumbuhan ini belum cukup inklusif. Ketimpangan wilayah dan sektoral masih terasa. Industri manufaktur, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, justru stagnan. Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia belum mampu melakukan transformasi struktural secara utuh.
Target Visi Indonesia Emas 2045 yang memiliki tujuan agar Indonesia dapat masuk dalam tataran negara maju di tahun 2045 mengharuskan memiliki pertumbuhan ekonomi di kisaran 7 – 8 persen. Apabila di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto momentum tersebut terlewat, maka target Indonesia Emas 2045 akan semakin menipis untuk dapat dicapai.
Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin utama pertumbuhan (berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB) mulai menunjukkan pelemahan. Fenomena Rojali (rombongan jarang beli) menjadi refleksi nyata melemahnya daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menahan konsumsinya karena kondisi ketidakpastian yang terjadi saat ini.
Ini membuat masyarakat menahan belanja. Pemerintah memang telah menyalurkan bantuan sosial, namun sifatnya jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan struktural seperti penciptaan lapangan kerja dan upah layak. Di sisi fiskal, pemerintah menghadapi tekanan dari dua sisi, penurunan pendapatan dan kenaikan belanja
Defisit APBN 2025 dapat melebar dari target awal sebesar Rp 616,2 triliun (2,53 persen dari PDM) menjadi sebesar Rp 662 triliun (2,78 persen dari PDB). Utang pemerintah terus meningkat. Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun sejak Januari hingga akhir Maret 2025.
Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 430,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 7.144,6 triliun. Bank Indonesia memastikan struktur utang Indonesia masih dalam batas aman. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,6 persen dengan 84,7 persen di antaranya berupa utang jangka panjang.
Meskipun masih di bawah batas aman, tren kenaikan utang yang konsisten setiap tahun mengindikasikan ruang fiskal yang makin sempit. Ketergantungan terhadap pembiayaan utang, apalagi dari sumber luar negeri, memperbesar risiko eksternal. Saat ini terdapat beberapa risiko struktural yang mengintai perekonomian Indonesia.
Risiko struktural pertama berkenaan dengan deindustrialisasi dini dan ketergantungan pada sumber daya alam. Indonesia tengah mengalami fenomena deindustrialisasi dini, yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebelum sektor tersebut mencapai kematangan.
Data BPS menunjukkan kontribusi industri pengolahan hanya sekitar 17,50 persen terhadap PDB pada 2025, jauh dari target ideal negara industri sebesar 25-30 persen. Kondisi deindustrialisasi, terutama pada industri padat karya, apabila tidak dapat diantipisasi oleh pemerintah, maka akan berdampak kepada kebijakan efisiensi perusahaan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja.
