Panjimas – Angka-angka dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode November 2025 hingga Januari 2026 begitu mencengangkan. Lebih dari 1.200 orang meninggal, ratusan hilang, dan hampir 5 juta jiwa terdampak hanya dalam tiga bulan. Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, hingga Jawa—hampir seluruh Nusantara menangis diterjang banjir dan longsor.
Tapi di balik angka-angka ini, ada cerita yang lebih dalam. Setiap wilayah yang terdampak sebenarnya punya kearifan lokal yang selama berabad-abad telah mengajarkan cara hidup berdampingan dengan alam. Para “Phusikoi Nusantara”—sebutan untuk pemikir dan praktisi kearifan lokal tentang alam—telah mewariskan pengetahuan yang kini seperti terlupakan.
*Sumatera: Ketika Hutan Berbicara, Tapi Tak Ada yang Mendengar*
Bencana terbesar terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 1.177 orang meninggal, 148 hilang, dan ratusan ribu mengungsi akibat banjir bandang dan longsor yang dipicu hujan ekstrem dan siklon tropis Senyar. Ini bukan sekadar bencana alam biasa—ini adalah titik puncak dari diabaikannya keseimbangan ekosistem.
Masyarakat Aceh tradisional mengenal konsep “meugoe” dalam sistem pertanian—cara berladang berpindah yang membiarkan hutan beregenerasi. Mereka paham bahwa hutan di lereng gunung adalah “hutan lindung” yang tidak boleh disentuh karena fungsinya menyimpan air dan mencegah longsor. Ada istilah “uteun tutong” (hutan tutupan) yang sakral bagi kehidupan di bawahnya.
Di Sumatera Utara, suku Batak Toba punya filosofi “Habonaron do bona” yang salah satu maknanya adalah menjaga keseimbangan dengan alam sebagai sumber kehidupan. Mereka mengenal zonasi lahan: “lumban” (permukiman di tepi danau), “sosor” (lahan pertanian), dan “dolok” (hutan di puncak gunung yang tidak boleh dibabat).
Sementara masyarakat Minangkabau punya sistem “nagari” yang mengatur tata kelola sumber daya alam secara komunal. Ada “ulayat”—tanah adat yang dikelola bersama dengan aturan ketat soal pemanfaatan hutan dan air. Konsep “alam takambang jadi guru” mengajarkan bahwa alam yang terbentang adalah guru—kita harus belajar dari isyarat-isyaratnya.
Tapi kini? Hutan Sumatera berkurang drastis untuk perkebunan sawit, karet, dan pembangunan. Ketika hujan ekstrem datang, tidak ada lagi akar pohon yang menahan tanah, tidak ada lagi kanopi hutan yang memperlambat laju air hujan. Yang tersisa adalah tanah gundul yang langsung meluncurkan air dan lumpur ke pemukiman di bawahnya.
*Sulawesi Utara: Pulau Kecil, Kearifan Besar*
Kepulauan Sitaro—Siau, Tagulandang, Biaro—mungkin jarang terdengar, tapi bencana banjir bandang yang merenggut 16 nyawa pada 5-7 Januari 2026 adalah pengingat pahit. Pulau-pulau kecil ini punya kerentanan khusus: lahan terbatas, lereng curam, dan sistem hidrologi yang sensitif.
Masyarakat Sangihe-Talaud, termasuk Sitaro, tradisional punya sistem “mapalus”—gotong royong dalam mengelola lahan. Mereka membangun teras-teras di lereng gunung untuk mencegah erosi, menanam pohon pelindung di sekitar mata air, dan menjaga hutan di puncak gunung sebagai “tangkuban” atau tudung yang melindungi pulau.
Ada pula tradisi “tulude”—upacara tolak bala yang sesungguhnya adalah ritual perawatan lingkungan. Sebelum musim tanam, masyarakat membersihkan sungai, memperbaiki terasering, dan memeriksa saluran air. Ini bukan sekadar spiritual, tapi praktik konkret manajemen bencana.
Ketika tradisi ini memudar, ketika terasering tidak lagi dirawat, ketika hutan puncak dibuka untuk lahan pertanian, pulau kecil seperti Sitaro menjadi sangat rentan. Hujan lebat langsung menjadi banjir bandang karena tidak ada lagi sistem penahanan alami.
*Papua Pegunungan: Mendengar Suara Gunung*
Banjir dan longsor di Papua Pegunungan pada Januari 2026 mengingatkan kita bahwa wilayah ini punya karakteristik unik. Curah hujan sangat tinggi, lereng sangat curam, dan tanah mudah longsor. Tapi masyarakat adat Papua telah hidup di sini ribuan tahun dengan aman.
Suku-suku di Papua punya konsep “hon” atau tanah yang hidup. Mereka percaya tanah punya roh dan harus diperlakukan dengan hormat. Makanya ada aturan ketat soal membuka hutan: hanya di tempat tertentu, dengan ritual tertentu, dan tidak boleh di lereng curam atau dekat sungai.
Sistem pertanian “kebun campur” Papua adalah contoh cemerlang adaptasi dengan alam. Mereka tidak membersihkan lahan total, tapi menanam beragam tanaman dengan pola berlapis. Pohon besar tetap berdiri, semak-semak dibiarkan tumbuh di sela-sela, umbi-umbian ditanam di permukaan tanah. Hasilnya? Akar tanaman mengikat tanah, sehingga longsor jarang terjadi.
Tapi ketika pola pembangunan modern masuk—jalan tembus, pembukaan lahan skala besar tanpa mempertimbangkan kontur—sistem ekologi rapuh Papua langsung terganggu.
*Kalimantan: Ketika Sungai Marah*
Banjir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan bukanlah hal baru, tapi intensitasnya kini semakin meningkat. Ironisnya, masyarakat Dayak adalah ahli dalam mengelola ekosistem sungai dan lahan basah.
Mereka punya “tembawang”—kebun hutan yang dikembangkan di sekitar bekas permukiman lama. Ini adalah hutan buatan yang berfungsi ganda: sumber pangan dan penyangga ekosistem. Pohon-pohon besar di tembawang menyerap air hujan dan melepaskannya secara perlahan ke sungai.
Ada pula sistem “belangiran”—cara membuat kanal-kanal kecil di lahan gambut untuk mengatur ketinggian air. Saat musim hujan, air berlebih dialirkan ke sungai. Saat kemarau, air ditahan di lahan. Sistem ini mencegah banjir sekaligus kebakaran gambut.
Konsep “tanah ulen” atau tanah keramat yang disebutkan sebelumnya juga krusial. Hutan-hutan tertentu, terutama di hulu sungai, adalah zona larangan yang tidak boleh dibuka. Fungsinya sebagai spons raksasa yang menyerap air hujan.
Ketika hutan Kalimantan ditebang untuk tambang dan perkebunan, ketika lahan gambut dikeringkan, ketika tembawang ditinggalkan, sungai-sungai kehilangan kendali. Air hujan langsung mengalir deras tanpa tersaring, sungai meluap, dan banjir terjadi.
*Jawa Barat: Pranata yang Terlupakan*
Banjir di Cirebon yang menerjang ribuan warga adalah ironi tersendiri. Jawa Barat adalah wilayah dengan sistem pranata alam yang sangat canggih. “Pranata mangsa”—kalender pertanian Jawa—adalah hasil pengamatan ratusan tahun terhadap pola iklim.
Petani tradisional Sunda tahu persis kapan “kemarau ketiga” yang sering memicu hujan lebat tiba-tiba. Mereka punya sistem “leuweung larangan” (hutan larangan) di hulu sungai Citarum dan sungai-sungai besar lainnya. Mereka juga membangun “situ” (danau buatan) sebagai penampung air sekaligus pengendali banjir.
Filosofi “silih asah, silih asih, silih asuh” sesungguhnya juga berlaku pada alam: saling meng asah pengetahuan tentang alam, saling mengasihi dengan merawatnya, saling mengasuh dengan menjaganya untuk generasi mendatang.
Tapi kini situ-situ ditimbun jadi permukiman, hutan larangan dijadikan villa dan perkeb unan teh, sistem irigasi tradisional diabaikan demi sistem modern yang lebih “efisien” namun tidak adaptif dengan karakter lokal.
*Benang Merah yang Putus*
Dari Aceh sampai Papua, ada benang merah yang putus: hubungan timbal-balik antara manusia dan alam. Para phusikoi Nusantara—baik itu tetua adat, petani tradisional, maupun nelayan tua—adalah pewaris pengetahuan tentang “arche” atau prinsip dasar alam di wilayah mereka.
Mereka tahu bahwa alam punya batas toleransi. Hutan tidak boleh dibabat total. Lereng curam tidak boleh dibuka. Lahan gambut tidak boleh dikeringkan. Sungai perlu ruang meluap. Ini bukan takhayul, tapi sains empiris yang diuji ribuan tahun.
Bencana yang kita alami adalah akibat dari diabaikannya pengetahuan ini. Kita mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kita membangun tanpa memahami karakter lokal. Kita mengeksploitasi tanpa memikirkan regenerasi.
Data BNPB yang mencatat 274 kejadian bencana dalam satu bulan (November 2025) dengan hampir 5 juta jiwa terdampak bukan hanya angka statistik. Itu adalah tangisan bumi yang meminta kita kembali pada keseimbangan.
Mungkin sudah saatnya kita tidak hanya mengandalkan teknologi mitigasi bencana, tapi juga menghidupkan kembali kearifan lokal yang telah terbukti ampuh selama ribuan tahun. Karena pada akhirnya, para phusikoi Nusantara telah mengajarkan satu hal: alam akan selalu menemukan keseimbangannya—dengan atau tanpa kita di dalamnya.
