Jakarta, panjimas — Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah dan sekolah keagamaan, termasuk dari lembaga swasta. Hal ini disampaikan Wamenag saat menerima audiensi dari pengurus Forum Guru Passing Grade Kemenag Swasta (Status P) Tahun 2023 di Kantor Kemenag Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wamenag menyatakan bahwa penyesuaian honorarium dan kepastian karier guru merupakan prioritas utama. Ia mengungkapkan bahwa isu kesejahteraan guru telah dibahas secara intensif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang berlangsung kemarin.
Validasi Data sebagai Langkah Awal Strategis
Wamenag menggarisbawahi pentingnya validasi data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, Kemenag tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap total jumlah guru mulai dari jenjang RA, MI, MTs, hingga MA, baik di sektor negeri maupun swasta.
“Kita harus kupas tuntas dan validasi data. Berapa yang sudah PPPK, berapa yang sudah inpassing? Dari situ kita tahu angka pastinya, termasuk guru-guru yang gajinya masih di bawah standar, ada yang Rp300 ribu, bahkan hingga Rp150 ribu,” tegas Wamenag.
Data valid tersebut, lanjut Wamenag, akan menjadi modal utama untuk bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan. “Ini langkah positif untuk mengatasi persoalan yang selama ini belum terselesaikan secara sistematis,” imbuhnya.
Turut hadir Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pendidikan, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kementerian, Nona Gayatri Nasution, Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pengawasan dan Pengendalian ASN Junisab Akbar, Tenaga Ahli Menteri Agama Jaka Setiawan, serta para pengurus dan anggota Forum Guru Passing Grade Kemenag Swasta (Status P) Tahun 2023.
Ketua Forum Guru Passing Grade Kemenag Swasta (Status P) 2023, Dwi Aryani, memaparkan bahwa saat ini terdapat 31.629 guru yang telah lulus nilai ambang batas (passing grade) pada seleksi PPPK 2023 namun tidak masuk dalam formasi. Pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan peningkatan status mereka untuk berpeluang diangkat menjadi PPPK.
Merespons hal tersebut, Wamenag menjelaskan bahwa meskipun anggaran spesifik untuk 31.629 guru tersebut belum masuk dalam pagu awal, Kemenag tengah mengupayakan tambahan anggaran melalui mekanisme lobi ke Kementerian Keuangan setelah mendapat lampu hijau dari DPR.
“Kita pastikan dulu datanya. Setelah pasti, kita masukkan ke dalamnya (skema anggaran). Kami memikirkan semuanya, bukan hanya yang passing grade, agar hasilnya adil bagi semua,” jelasnya.
Senada dengan Wamenag, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag, Wawan Djunaedi, memberikan pencerahan mengenai perbedaan komposisi pendidik di Kemenag dibanding instansi lain. Ia menyebutkan bahwa 85% satuan kerja pendidikan di Kemenag adalah swasta, sedangkan negeri hanya 15%. Kondisi ini berkebalikan dengan Kemendikdasmen.
“Secara komposisi kita berbeda, jadi jangan dibanding-bandingkan. Namun, Pak Menteri dan Pak Wamen terus mendorong formasi PPPK bagi guru passing grade. Salah satu bukti keseriusannya adalah dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk menangani persoalan ini secara khusus,” terang Wawan.
Wamenag menegaskan bahwa pembentukan Panja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR RI adalah langkah politik yang sangat serius.
“Panja itu jawaban politik yang tidak main-main untuk menyelesaikan persoalan. Sebelum Panja berjalan, kami pastikan data guru Kemenag sudah valid. Kami dan DPR serius menyelesaikan persoalan Bapak dan Ibu. Semoga Allah menolong kita semua,” pungkasnya
