Jakarta, panjimas — Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam, serangan siber, hingga ketegangan geopolitik global, Indonesia dinilai perlu segera memperkuat sistem kedaruratan nasional berbasis edukasi, budaya kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam program Ruang Publik TVMu yang tayang Sabtu (31/01), dipandu Arina Nurrohmah, dengan menghadirkan Ketua Lembaga Resiliensi Bencana/Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah Budi Setiawan, Ketua PCIM Jepang Muhamad Firdaus, serta diaspora Indonesia di Belanda sekaligus mantan wartawan Jakarta Post Callista Wijaya.
Arina membuka diskusi dengan menyoroti bagaimana Jepang dan Belanda telah membangun budaya kesiapsiagaan warganya sejak dini—mulai dari bencana alam hingga ancaman nonmiliter—sementara Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membumikan kesadaran tersebut.
Indonesia Masih Lemah pada Budaya Siaga
Budi Setiawan menegaskan, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan memiliki risiko gempa besar serta tsunami, khususnya di pantai selatan Jawa dan barat Sumatra. Namun pengalaman berulang menghadapi bencana belum sepenuhnya membentuk budaya kesiapsiagaan.
“Masyarakat kita sudah sering mengalami bencana, tapi belum menjadikannya sebagai kebiasaan untuk mempersiapkan diri. Edukasi harus terus dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah jangan sampai kewaspadaan berubah menjadi kepanikan,” ujar Budi.
Ia mencontohkan sejumlah peristiwa, mulai dari Palu hingga Sumatra, ketika listrik padam dan fasilitas terputus, kepanikan justru memperparah situasi. Menurutnya, mitigasi bukan sekadar menyampaikan ancaman, tetapi juga membekali warga dengan pengetahuan praktis: sumber air alternatif, penerangan darurat, hingga cara memasak sederhana ketika gas dan listrik terhenti.
Budi juga menekankan pentingnya tas siaga bencana di setiap rumah, berisi air minum, bahan makanan pokok untuk beberapa hari, identitas pribadi, uang tunai secukupnya, senter, dan alat komunikasi. Tas tersebut idealnya diletakkan dekat pintu agar mudah dibawa saat evakuasi.
Selain itu, ia menyoroti modal sosial bangsa Indonesia berupa gotong royong yang perlu dihidupkan kembali melalui penguatan RT/RW, Dasa Wisma, dan tokoh masyarakat. Masjid dan tempat ibadah, menurutnya, dapat diformalkan sebagai titik kumpul darurat karena relatif merata dan memiliki fasilitas dasar.
“Kesiapsiagaan itu harus menjadi budaya, bukan sekadar seremoni. Pemerintah perlu hadir sampai tingkat paling bawah, memfasilitasi titik kumpul, dapur umum, dan jalur informasi yang tepercaya,” tegasnya.
Belajar dari Jepang
Dari Jepang, Muhamad Firdaus menjelaskan bahwa kesiapsiagaan di Negeri Sakura dibangun melalui latihan berkala sejak usia sekolah hingga lingkungan kerja. Simulasi gempa dilakukan setiap tahun, sehingga warga terbiasa menghadapi situasi darurat tanpa panik.
“Kalau terjadi gempa, semua sudah tahu harus apa: berlindung di bawah meja, membuka pintu, dan tidak berlarian. Kompor gas mati otomatis, jadi tidak perlu panik ke dapur,” jelas Firdaus.
Pemerintah daerah di Jepang juga membagikan buku panduan dan perlengkapan darurat kepada setiap rumah tangga, termasuk makanan instan siap konsumsi, air minum, charger darurat, hingga panel surya kecil. Warga—baik lokal maupun asing—berhak mendapatkan tas kedaruratan secara gratis melalui kelurahan.
Selain itu, sistem peringatan dini terintegrasi dengan ponsel, televisi, dan pengeras suara lingkungan. Jika terjadi gempa, tsunami, atau ancaman misil, alarm akan berbunyi serentak, disertai instruksi evakuasi yang jelas.
Firdaus merangkum tiga kunci utama kesiapsiagaan Jepang: pelatihan rutin yang serius, persiapan logistik sejak awal, dan dukungan fasilitas dari pemerintah—ditopang oleh perubahan pola pikir masyarakat.
Belajar dari Belanda
Sementara itu, Callista Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah Belanda sejak akhir 2024 telah mengirimkan buku panduan kepada seluruh rumah tangga. Panduan tersebut mengimbau warga untuk mampu bertahan setidaknya 72 jam pertama dalam kondisi darurat, seperti pemadaman listrik, krisis air, atau serangan siber.
Isi panduan meliputi daftar kebutuhan dasar: air minum (sekitar tiga liter per orang per hari), radio untuk menerima informasi saat internet mati, kotak P3K, serta makanan tahan lama. Pemerintah juga aktif menyebarkan edukasi melalui media sosial para wali kota.
Meski demikian, Callista mengakui kesiapan masyarakat belum sepenuhnya merata. Ia mencontohkan saat air keran sempat tercemar di Utrecht, kepanikan tetap terjadi dan air mineral langsung habis di supermarket.
“Pesannya tetap sama: siaga itu penting, tapi jangan panik. Perhatikan juga tetangga dan lingkungan sekitar. Hadapi bersama-sama,” ujarnya.
Menutup diskusi, Budi Setiawan menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk membangun sistem kedaruratan terpadu. Ia mendorong formalisasi titik kumpul, penguatan peran komunitas, serta penyebaran informasi yang akurat agar hoaks tidak memperkeruh keadaan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran berharga: tanpa persiapan, masyarakat mudah panik dan mengambil keputusan tidak rasional.
Firdaus menambahkan, langkah paling mendasar adalah menyelamatkan diri sendiri, lalu membantu sekitar. “Karena kita tidak tahu kapan bencana datang, maka yang bisa kita lakukan adalah bersiap sejak sekarang,” ujarnya.
Program ini menegaskan bahwa kedaruratan bukan semata persoalan bencana, melainkan soal kesiapan, pengetahuan, dan kepedulian sosial. Jepang dan Belanda menunjukkan bahwa ketangguhan dibangun melalui latihan, disiplin, dan budaya sadar risiko—pelajaran penting bagi Indonesia untuk membangun masyarakat yang lebih siap dan tangguh menghadapi krisis.
