Oleh : Anang Fahmi (Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto)
Dalam ilmu fisika ada hukum yang tak bisa dilanggar: energi tidak bisa hilang, hanya berubah bentuk. Tapi di Ngada, NTT, seorang bocah bernama YBS—anak kelas IV SD berusia 10 tahun—hilang begitu saja dari sistem kita. Bukan karena hukum alam, melainkan karena Rp 10.000 untuk buku dan pena yang tak pernah terwujud.
YBS ditemukan menggantung diri di pohon cengkih. Sehari sebelumnya, ia meminta uang kepada ibunya untuk membeli keperluan sekolah. Ibunya, MGT (47), seorang janda dengan lima anak yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, menjawab jujur: mereka tidak punya uang. Bahkan untuk nominal yang bagi sebagian orang hanya setara uang parkir sekali.
*Potensi yang Terbuang Sia-sia*
Bayangkan sebuah baterai ponsel yang dibuang sebelum sempat diisi. Atau panel surya yang dibiarkan rusak sebelum menghasilkan listrik. Itulah yang terjadi pada YBS. Di usia 10 tahun, dengan seluruh masa depan terbentang di depan mata, ia seharusnya menjadi bagian dari generasi penerus bangsa. Tapi sistem kita gagal menjaganya.
Sistem pendidikan Indonesia punya “bahan bakar” raksasa: anggaran 20% dari APBN, ratusan triliun rupiah setiap tahun. Tujuannya sederhana: tidak ada satu pun anak yang kehilangan akses pendidikan karena masalah uang. Tapi kenyataannya? YBS meninggal karena Rp 10.000. Ini seperti mobil mewah dengan tangki penuh, tapi mogok karena tidak bisa menyalakan mesin.
*Tarikan Kemiskinan yang Mencekik*
YBS hidup dalam kondisi yang dalam ilmu fisika mirip dengan “lubang hitam”—sesuatu dengan daya tarik begitu kuat hingga tidak ada yang bisa lepas. Ia bahkan tidak tinggal bersama ibunya. Untuk mengurangi beban keluarga, bocah itu diminta tinggal terpisah di pondok bersama neneknya yang berusia 80 tahun.
Kemiskinan menarik YBS semakin dalam. Semakin keras ia berusaha bertahan, semakin berat beban yang harus ditanggung. Dan pada Kamis sore itu, beban itu akhirnya terlalu berat untuk dipikul seorang anak berusia 10 tahun.
*Anggaran Raksasa yang Menguap*
Pertanyaan besarnya: ke mana anggaran pendidikan yang ratusan triliun itu pergi? Habib Syarief, Anggota Komisi X DPR, bertanya dengan tegas: “Anggaran pendidikan dari APBN itu besar, harusnya kebutuhan dasar pendidikan seperti buku dan alat tulis bisa terpenuhi.”
Anggaran itu ada dalam dokumen, ada dalam laporan, ada dalam pidato pejabat. Tapi tidak ada di tangan MGT yang membutuhkan Rp 10.000. Uang itu menguap di tengah jalan—terserap birokrasi berlapis, terbuang dalam rapat-rapat tanpa hasil, hilang dalam sistem yang tidak pernah menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengakui dengan jujur: “Ini kegagalan sistem yang ada di pemerintah provinsi, Kabupaten Ngada sampai ke tingkat bawah.” Ratusan triliun rupiah berubah menjadi dokumen administrasi, bukan buku di tangan anak-anak.
*Dua Dunia dalam Satu Negara*
Di Jakarta, Rp 10.000 adalah uang parkir atau seteguk kopi. Di ruang rapat ber-AC, para pejabat membahas program-program besar dengan anggaran miliaran. Di Ngada, Rp 10.000 adalah perbedaan antara harapan dan kematian. YBS tidak punya waktu menunggu program besar. Ia butuh solusi hari itu juga—dan solusi itu tidak pernah datang.
Inilah realitas Indonesia: dua dunia yang begitu berbeda dalam satu negara. Yang satu bicara dalam miliaran, yang lain merenggang nyawa karena puluhan ribu.
*Sistem dalam Kekacauan Total*
Mengapa sistem kita gagal? Karena berada dalam kondisi chaos sempurna. Data tentang siswa miskin tidak pernah akurat. Bantuan tidak sampai ke yang paling membutuhkan. Guru tidak punya mekanisme untuk mendeteksi siswa yang sedang di ujung tekanan mental. Dan ketika tragedi terjadi, respons datang terlambat—YBS sudah meninggal sebelum sistem bereaksi.
Untuk memperbaiki sistem yang kacau, butuh energi besar yang terorganisir: data yang akurat dan real-time, bantuan yang tepat sasaran, pengawasan ketat di setiap level. Tapi energi yang ada malah terbuang dalam rapat koordinasi tanpa aksi, laporan yang hanya jadi arsip, dan anggaran yang mengalir tanpa pengawasan.
*Efek Berantai yang Mengerikan*
Kematian YBS bukan peristiwa tunggal. Ia memicu reaksi berantai. Empat adik dan kakaknya—berapa yang akan bertahan di sekolah? Berapa yang akan mengalami trauma serupa? Berapa anak miskin lain di NTT dan seluruh Indonesia yang saat ini berada di kondisi sama, menghitung hari sebelum mereka menyerah?
Setiap anak yang hilang adalah potensi masa depan yang tidak pernah terwujud. Dokter yang tidak sempat praktik, guru yang tidak pernah mengajar, pemimpin yang tidak pernah memimpin. Generasi kita kehilangan bagian penting dari dirinya—satu per satu, diam-diam, di tempat-tempat yang jauh dari sorotan.
*Reaksi yang Terlalu Lambat*
YBS meninggal Kamis, 29 Januari. Gubernur NTT menyatakan “kegagalan sistem” Rabu, 4 Februari—enam hari kemudian. Dalam enam hari itu, jenazah sudah dikubur, keluarga sudah berduka, media sudah memberitakan ke seluruh negeri.
Dalam ilmu fisika, aksi dan reaksi terjadi hampir bersamaan. Dalam sistem birokrasi kita, reaksi datang setelah semua terlambat. Ini bukan sistem yang responsif—ini sistem yang baru bergerak setelah korban berjatuhan.
*Yang Seharusnya Mustahil*
YBS adalah anomali yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Dengan anggaran ratusan triliun, seorang anak mendapat Rp 10.000 untuk buku seharusnya hal yang pasti, otomatis, tidak perlu dipertanyakan. Tapi probabilitas itu ternyata nol. YBS meninggal.
Masalahnya bukan pada kebijakan—konstitusi, undang-undang pendidikan, komitmen 20% APBN sudah jelas. Yang cacat adalah pelaksanaan di lapangan. Energi raksasa tidak sampai ke ujung sistem. Seperti kabel listrik yang putus di tengah jalan—di pembangkit ada energi melimpah, di rumah-rumah gelap gulita.
*Masih Bisakah Diperbaiki?*
YBS tidak bisa dikembalikan. Masa depannya yang hilang tidak bisa dipulihkan. Tapi sistem masih bisa diperbaiki—jika ada kemauan politik yang kuat, anggaran yang tepat sasaran, pengawasan ketat di setiap level, dan monitoring real-time untuk memastikan tidak ada lagi anak yang jatuh di celah sistem.
Habib Syarief benar: “Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi tanpa kecuali.” Caranya? Sistem harus bekerja dengan efisien maksimal, pemborosan minimum, dan zero tolerance untuk uang yang hilang tanpa jejak. Rp 10.000 untuk buku dan pena. Dalam skala APBN ratusan triliun, ini hampir tidak berarti apa-apa. Tapi dalam skala hidup YBS, ini adalah segalanya—perbedaan antara hidup dan mati. Kita gagal mengubah angka kecil dalam anggaran besar menjadi harapan dalam kehidupan kecil seorang anak.
Gubernur NTT menyebutnya “tamparan keras bagi kemanusiaan kita.” Tapi ini lebih dari tamparan. Ini bukti sistem kita gagal total di level paling dasar—gagal melindungi anak yang meminta Rp 10.000.
Dan sementara para pejabat masih berdebat tentang siapa yang bertanggung jawab, di suatu tempat di Indonesia, mungkin ada anak lain yang sedang meminta Rp 10.000 untuk buku. Apakah kali ini sistem akan bereaksi sebelum terlambat? Ataukah kita akan menunggu korban berikutnya sebelum akhirnya sadar bahwa nyawa anak-anak tidak bisa terus dipertaruhkan dalam sistem yang gagal?
Dalam ilmu fisika, jika eksperimen terus gagal, kita perbaiki metodenya—bukan teorinya. Teori kita tentang pendidikan gratis sudah benar. Saatnya memperbaiki cara kita melaksanakannya, sebelum lebih banyak energi potensial bernama anak-anak Indonesia terbuang sia-sia.
