Jatim, panjimas– Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali, M.Hes menegaskan pemberdayaan UMKM tidak boleh berhenti pada pola bantuan sesaat. Dia mengingatkan, program yang hanya ramai di awal lalu menghilang beberapa bulan kemudian justru melahirkan ketergantungan dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
Pesan itu disampaikan Imam Hambali saat menjadi narasumber dalam Rakerwil Lembaga Pengembang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LP UMKM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Aula Mas Mansur Gedung Muhammadiyah Jatim, Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Senin (16/2/2026).
“Paradigmanya harus berubah. Program UMKM itu integratif, terukur, berkelanjutan, dan berdampak,” tegas Imam Hambali.
Menurutnya, Lazismu Jatim mendorong model pemberdayaan yang tidak sekadar menggelar kegiatan. Sebab, jika program hanya berorientasi aktivitas, UMKM yang disentuh mudah kembali ke titik awal. Modal habis, usaha berhenti, pendampingan putus. Situasi seperti ini, kata dia, sudah terlalu sering terjadi di banyak tempat.
Imam Hambali menilai, program UMKM yang baik harus dirancang sejak awal dengan arah yang jelas. Dia menggambarkan alur penguatan UMKM mesti memiliki tahapan yang runut, mulai dari input, proses, output, hingga outcome.
“Inputnya harus benar-benar kita pilih. Prosesnya konsisten. Outputnya jelas. Dampaknya harus terlihat,” ungkapnya.
Dia menekankan, pendampingan menjadi kata kunci. Lazismu tidak ingin UMKM hanya “sekadar jalan”, tetapi benar-benar tumbuh dan naik kelas. Pendampingan, menurutnya, harus memastikan pelaku usaha memiliki mental wirausaha, disiplin produksi, kemampuan pemasaran, serta daya tahan menghadapi persaingan.
“Pendampingannya harus membuat mereka jadi pebisnis beneran,” katanya.
Dalam paparannya, Imam Hambali menegaskan gerakan ekonomi Muhammadiyah harus berdiri pada prinsip pemberdayaan, bukan ketergantungan. Dia mengingatkan bahwa program berbasis bantuan tanpa penguatan kapasitas hanya akan memperpanjang rantai ketidakmandirian.
“Kita bergerak pada pemberdayaan, bukan ketergantungan,” tegasnya.
Dia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi program dengan pemerintah. Namun, Muhammadiyah tidak bisa menggantungkan penguatan UMKM pada dana pemerintah. Karena itu, Lazismu Jatim memilih memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga internal Muhammadiyah maupun mitra eksternal.
Targetnya bukan sekadar memberi bantuan, tetapi menciptakan ekosistem yang membuat UMKM bertumbuh dalam jangka panjang. Imam Hambali menyebut, kerja kolaboratif diperlukan agar pendampingan berjalan konsisten dan pelaku usaha mendapat akses penguatan yang lebih luas.
Untuk memperjelas, Imam Hambali memberi contoh peluang dari sektor kuliner. Dia menyebut makanan adalah kebutuhan penting dengan pasar besar, namun kompetisinya tinggi. Banyak UMKM kuliner, kata dia, tumbang bukan karena produknya buruk, melainkan karena tidak punya sistem usaha yang kuat.
Dengan pendampingan yang konsisten, pembangunan brand, dan struktur usaha yang rapi, UMKM kuliner dapat naik drastis.
“Kalau mau belajar dan mau lanjut, itu bisa kali sepuluh,” katanya.
Rakerwil LP UMKM PWM Jatim ini menjadi ruang konsolidasi agar gerakan ekonomi Muhammadiyah lebih tajam dalam merancang program. Imam Hambali menegaskan komitmen Lazismu Jatim: UMKM harus tumbuh, naik kelas, dan memberi dampak nyata. Bukan sekadar menerima modal, lalu hilang ditelan waktu.
