Jakarta, panjimas – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan mengani wacana ‘War Tiket Haji’ yang saat ini digaungkan Kemenhaj. Dahnil menegaskan wahwa ide tersebut masih berupa wacana dan tidak akan langsung diterapkan.
“(War Tiket) itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita,” ujar Dahnil saat menyampaikan pidato penutupan Rakernas Konsolidasi Haji 2026 di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Jumat sore (10/04/2026).
Menurut Dahnil, istilah ‘War Tiket Haji ” ini adalah cara mudah untuk menyampaikan rumusan transformasi perhajian agar dapat memperpendek masa tunggu haji yang saat ini masih rata-rata 26,4 tahun.
Sebagai wacana, kata Dahnil, pemerintah masih mencari formulasi agar kebijakan ini bisa diterapkan tanpa harus mengorbankan calon jamaah haji yang sudah mendaftar sebelumnya.
“Ini bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrian bahkan meniadakan antrean,” ujar Dahnil.
Sebagai informasi, wacana War Tiket telah menuai beragam pro-kontra di masyarakat, khususnya media sosial. Sejumlah pihak menganggap penerapan wacana tersebut akan menyulitkan mereka yang berada di desa-desa atau yang masih belum melek teknologi digital.
Selain itu, warganet menanyakan perihal nasib para calon peserta haji yang telah menunggu puluhan tahun serta potensi percaloan haji.
Di sisi lain, pihak yang mendukung beranggapan bahwa War Tiket bisa mengurangi antrean haji utamanya bagi mereka yang sudah memasuki usia sepuh agar bisa berangkat segera.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek legalitas, historis hingga sosiologis jika pemerintah ingin menjadikan wacana perebutan atau “war tiket haji” sebagai sebuah kebijakan.
“Untuk diskusi, saya kira tidak apa-apa, tetapi kalau itu menjadi kebijakan, tentu harus ada aspek-aspek yang perlu menjadi pertimbangan,” kata Marwan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/04/2026).
