Merujuk buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia (2026)
Oleh : Anang Fahmi ( Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto )
Dunia saat ini diatur oleh tiga kekuatan raksasa yang saling berkelindan: Kekuatan Negara (81 Triliun USD), Kekuatan Modal (78 Triliun USD), dan Kekuatan Teknologi (6 Triliun USD). Ketiganya bukan sekadar angka statistik — mereka adalah arsitektur kekuasaan global yang menentukan siapa yang berdaulat dan siapa yang bergantung. Indonesia berdiri di persimpangan ketiga kekuatan itu. Soemitronomic dan aksiologi Pancasila menawarkan peta untuk melintasinya dengan bermartabat.
Peta Kekuatan Global: Tiga Kutub yang Mengepung
Diagram Negara × Modal × Teknologi — lanskap baru sumber ketegangan geopolitik dan geoekonomi — menunjukkan realita yang tidak boleh dibaca secara naif. Kekuatan Negara (Sovereign Power) senilai 81 triliun USD dipimpin integrator sistem seperti AS, Jerman, dan Korea Selatan; dengan basis kekuatan pada warga negara. Kekuatan Modal (Transcapital Power) 78 triliun USD dikendalikan bank sentral, asset managers seperti BlackRock dan Vanguard, hingga hedge fund; basisnya adalah warga modal. Kekuatan Teknologi (Technology Power) 6 triliun USD dikendalikan industri semikonduktor, AI, dan bioteknologi; basisnya adalah warga data.
Indonesia, dalam peta ini, masuk dalam kategori paling rentan: sebagai negara dengan ketergantungan struktural, bukan sebagai integrator sistem. Kondisi ini bukan takdir — melainkan hasil dari pilihan kebijakan yang secara historis telah diperingatkan oleh Soemitro Djojohadikusumo.
Soemitronomic: Strategi Pertahanan dari Dalam
Soemitro Djojohadikusumo telah lama mendiagnosis ancaman ini jauh sebelum era digital. Baginya, “negara yang baru merdeka tidak akan mampu mempertahankan kedaulatannya tanpa struktur ekonomi yang kuat.” Tekanan struktural eksternal — dari Konferensi Meja Bundar, IMF, Bank Dunia, hingga WTO — adalah instrumen penjajahan dalam jubah baru: penjajahan melalui sistem keuangan, standarisasi indikator, dan kepatuhan kelembagaan.
Dalam kerangka Soemitronomic, strategi pertahanan bukan isolasionisme — melainkan apa yang disebut selective integration: keterlibatan dalam ekonomi global berdasarkan kepentingan nasional, bukan kepentingan kreditur atau platform teknologi asing. Jika AS menerapkan prinsip America First yang zero-sum, maka Indonesia wajib menerapkan Indonesia First yang berkeadilan: membangun dari fondasi konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
*“Jika masuk dalam korelasi keuangan, teknologi, dan militer, maka tekanan struktural eksternal itu menunjukkan rapuhnya penegakan fondasi internal. Indonesia merupakan negara rentan kedaulatan ekonomi karena mengkhianati fondasi dan visi konstitusi 1945.”*
— Soemitro Djojohadikusumo (dalam buku Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia, 2026)
Aksiologi Pancasila: Lima Nilai sebagai Lima Perisai
Dalam perspektif aksiologi Pancasila, pertahanan ekonomi bukan sekadar soal anggaran militer atau diplomasi dagang. Ia adalah soal nilai — dan nilai itulah yang menentukan apakah sebuah bangsa mampu berdiri tegak di hadapan tekanan global atau justru perlahan tunduk pada arsitektur dominasi yang bekerja tanpa suara.
Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa rakyat bukan komoditas. Dalam era digital, ini berarti data warga negara adalah kedaulatan, bukan ladang eksploitasi bagi platform asing. Regulasi data nasional dan perlindungan warga data bukan pilihan teknis — ia adalah amanat moral konstitusi. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut apa yang oleh Soemitro disebut Indonesia Incorporated: negara, BUMN, koperasi, dan swasta nasional bergerak dalam satu arah strategis tanpa fragmentasi kepentingan. Koperasi Desa Merah Putih dan rantai pasok nasional yang terintegrasi adalah wujud konkret dari nilai persatuan yang bukan sekadar retorika kebangsaan.
Sila Keempat, Kerakyatan, menolak oligarki modal sebagai pemilik sejati kekuatan ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti kepemilikan produktif ada di tangan rakyat — koperasi bukan institusi simbolik, melainkan fondasi partisipasi rakyat dalam rantai nilai nasional. Sementara Sila Kelima, Keadilan Sosial, menetapkan standar tertinggi: pertumbuhan ekonomi hanya sah secara moral jika distribusi nilai tambahnya merata. Hilirisasi industri, Makan Bergizi Gratis, dan kontrol negara atas sektor strategis adalah instrumen keadilan distributif yang mengoperasionalkan nilai ini dalam kebijakan nyata.
Dari kerangka nilai Pancasila itulah, Soemitronomic membangun tiga lini pertahanan yang harus dijalankan Indonesia secara simultan dalam menghadapi tiga kutub dominasi global.
Lini pertama adalah pertahanan dari dominasi modal atau Transcapital Power. Soemitro menegaskan bahwa perbankan nasional tidak boleh menjadi bayang-bayang pemerintahan asing. Arsitektur keuangan harus dibangun oleh negara sendiri — bukan tunduk pada likuiditas yang dikendalikan BlackRock, The Fed, atau hedge fund senilai empat triliun dolar. Dalam konteks ini, Sovereign Wealth Fund Indonesia harus diperkuat sebagai amunisi finansial otonom yang memberi negara ruang gerak dalam menghadapi volatilitas kapital global tanpa harus bersandar pada utang eksternal yang sarat kondisionalitas.
Lini kedua adalah pertahanan dari dominasi teknologi atau Technology Power. Soemitro memandang data sebagai komoditas strategis abad ke-21 — ekuivalen modern dari penguasaan industri manufaktur yang menjadi jantung pembangunan di abad sebelumnya. Dominasi platform teknologi multinasional seperti TSMC, NVIDIA, Google, dan Microsoft bukan sekadar persaingan pasar; ia adalah bentuk kolonisasi baru yang bekerja melalui ketergantungan infrastruktur dan data. Respons yang tepat bukan menolak teknologi, melainkan membangun kapasitas semikonduktor, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital yang berdaulat — sebagaimana yang pernah dilakukan Korea Selatan dan Jepang ketika mereka memilih melindungi industri domestik sebagai prasyarat kemandirian jangka panjang.
Lini ketiga adalah pertahanan dari ketergantungan struktural terhadap Sovereign Power. Tarif timbal balik yang diberlakukan Amerika Serikat bukan cerminan kemitraan setara — ia adalah zero-sum game yang membuktikan bahwa panggung perdagangan global tidak pernah benar-benar netral. Di sinilah strategi hedging Soemitro menemukan relevansinya: jaga hubungan dengan berbagai blok kekuatan tanpa kehilangan otonomi keputusan. Prinsip bebas-aktif dalam politik luar negeri harus menjadi doktrin ekonomi yang hidup, bukan sekadar warisan retorika diplomatik yang diucapkan di forum internasional namun absen dalam meja negosiasi perdagangan.
Ketiga lini ini tidak bisa dijalankan secara terpisah. Ia adalah satu sistem pertahanan yang kohesif — berpijak pada nilai Pancasila sebagai kompas moral, dioperasionalkan melalui tujuh pilar Soemitronomic sebagai peta strategis, dan diarahkan untuk menjawab 165 triliun dolar kekuatan global yang mengepung Indonesia dari tiga penjuru sekaligus.
Pancasila Bukan Nostalgia — Ia Peta Jalan Kedaulatan
Soemitro mewariskan satu kesimpulan yang tak lekang oleh waktu: Indonesia bukan objek sejarah, melainkan subjek yang bisa menentukan nasibnya sendiri — asalkan memiliki fondasi nilai yang kokoh dan strategi yang sistemik. Soemitronomic bukan teori lama yang usang. Ia adalah bingkai analitis yang hari ini lebih mendesak dari sebelumnya, ketika tiga kutub kekuatan global — senilai total 165 triliun USD — sedang merestrukturisasi ulang tatanan dunia.
Aksiologi Pancasila menyediakan legitimasi moral bagi strategi pertahanan ini. Kemanusiaan menolak kolonisasi data. Persatuan menuntut Indonesia Incorporated yang solid. Kerakyatan memastikan bahwa kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi di tangan segelintir oligarki — domestik maupun asing. Keadilan sosial menetapkan standar akhir: seberapa besar manfaat pertumbuhan dirasakan oleh mereka yang paling rentan.
Di tengah hegemoni modal 78 triliun dan teknologi 6 triliun dolar, Indonesia tidak bisa bertahan hanya dengan anggaran pertahanan. Yang dibutuhkan adalah kedaulatan nilai — dan Pancasila, dibaca melalui lensa Soemitronomic, adalah senjata paling strategis yang dimiliki bangsa ini.
