Oleh : Prof. Dr. dr. Sukadiono, M.M.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
Secara hierarki, Muhammadiyah memiliki struktur kepemimpinan yang tersusun rapi . Di tingkat tertinggi terdapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di bawahnya ada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) di tingkat provinsi, kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya ada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di tingkat kecamatan, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) di tingkat desa atau kelurahan.
Dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah, semua aset milik pimpinan usaha Muhammadiyah. Semua perguruan tinggi yang jumlahnya 172, semua asetnya atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Begitu juga dengan sekolah Muhammadiyah mulai tingkat TK hingga SMA adalah milik PP Muhammadiyah. Termasuk Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyah juga milik PP Muhammadiyah.
Karena itu, meskipun bernama Universitas Muhammadiyah Surabaya, ia bukan milik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tetapi itu adalah milik PP. Universitas hanya diberikan otonomi untuk mengelolanya secara profesional.
Sistem kepemilikan yang terpusat ini membuat Muhammadiyah dapat mengetahui jumlah asetnya secara keseluruhan.
Muktamar Memilih 13 PP Muhammadiyah
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dipilih melalui Muktamar Muhammadiyah dengan jumlah 13 orang formatur. Sementara itu, PWM dipilih melalui Musyawarah Wilayah, dan PDM dipilih dalam Musyawarah Daerah. Sistem musyawarah ini berlangsung hingga tingkat ranting.
Patut dicatat, di Muhammadiyah tidak ada kepemimpinan tunggal. Semua bersifat kolektif kolegial. Ketua umum PP Muhammadiyah atau ketua PWM itu bukan satu-satunya yang menentukan kebijakan organisasi. Bukan top leader yang bisa melakukan segalanya.
Karena memilih 13 orang, di Muhammadiyah tidak terjadi “oyok-oyokan”. Sebab, muktamar, musywil, musyda, dan seterusnya, memilih formatur. Ke-13 orang yang terpilih sebagai formatur itulah yang menentukan ketua umum terpilih.
Belum tentu yang mendapat suara terbanyak itu menjadi ketua umum. Meski praktiknya, ketua umum itu biasanya selalu yang mendapatkan suara terbanyak. Kendati demikian, praktik kepemimpinannya tetap kolektif kolegial.
Salah satu hal penting yang perlu dipahami, meskipun aset Muhammadiyah mencapai ratusan triliun, tapi bukan berarti gaji ketua umumnya itu sangat tinggi. Pimpinan Muhammadiyah tidak menerima gaji dari jabatan organisasinya. Ketua umum PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah, hingga pimpinan daerah menjalankan amanah secara sukarela dan ikhlas.
Tetapi kalau sesorang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, dia digaji sesuai dengan profesionalnya. Seperti saya yang pernah jadi rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, tentu saya digaji sesuai kemampuan amal usaha itu.
Untuk pimpinan pusat itu tidak pernah digaji. Pimpinan wilayah tidak digaji. Pimpinan daerah pun tidak digaji. Sehingga jangan dibayangkan kalau ketua umum dengan ratusan triliun aset, itu gajinya juga triliunan. Tidak.
Muhammadiyah tentu juga tidak sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan. Ada kalanya sebagian orang mencoba memanfaatkan jabatan untuk memengaruhi amal usaha yang memiliki sumber keuangan besar. Namun, budaya keikhlasan yang kuat di Muhammadiyah menjadi benteng utama organisasi. Mereka yang masuk Muhammadiyah hanya mencari keuntungan pribadi biasanya tidak bertahan lama.
Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh insya Allah akan memperoleh keberkahan dalam kehidupan dan kariernya.Jadi mengurus Muhammadiyah jangan dijadikan sampingan, meskipun tidak digaji,supaya dapat keberkahan dari Allah melalui Muhammadiyah.
SMPM 5 Pucang SBY
Islam Berkemajuan dan Budaya Inovasi
Muhammadiyah dikenal dengan gagasan “Islam Berkemajuan”, yaitu Islam yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Muhammadiyah memandang masa depan bukan sekadar kelanjutan masa lalu, tetapi hasil dari imajinasi dan inovasi yang terus dikembangkan. Dari sinilah muncul berbagai macam amal usaha Muhammadiyah itu.
Dalam konteks ini, kepemimpinan bukanlah soal insentif. Tetapi komitmen ideologis. Setiap pimpinan Muhammadiyah/amal usaha Muhammadiyah punya ada tiga komitmen. kepada Islam,komitmen kepada persyarikatan Muhammadiyah, dan komitmen utk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah.
Komitmen ini menjadikan pengelolaan amal usaha Muhammadiyah, bukan karena figur tunggal. Tetapi sistem. Sekedar contoh, di Jawa Timur ada 39 rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah yang dikelola cukup lama. Bahkan punya jaringan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur, yang dikoordinasi melalui MPKU, Majelis Pembina Kesehatan Umum.
Rumah Sakit Muhammadiyah, direktur bisa berganti, tetapi sistem tetap berjalan. Pelayanan juga tetap konsisten. Siapapun yang menjadi direktur di situ, semuanya tetap baik-baik saja karena sistem sudah berjalan. Sistem yang berjalan baik ini adalah buah hasil d imajinasi dan inovasi yang secara terus-menerus dilakukan tanpa berhenti.
Pertanyaan selanjutnya, apakah berbagai amal usaha itu menghasilkan profit? Tentu saja ada profit. Organisasi sosial tetap, tapi ada profit. Tapi profit itu juga digunakan untuk pengembangan amat usaha itu sendiri dan juga untuk kemaslahatan.
Misalnya ada Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Ketika ada musibah, di manapun itu, mesti ia akan terjun terlebih dahulu. Bahkan –mohon maaf–, kadang-kadang pemerintah belum terjun ke situ, MDMC sudah di sana. Musibah di dalam negeri maupun luar negeri, MDMC ini akan langsung terjun.
Begitu juga ada Lazismu. Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah ini juga pernah memberikan bantuan ke Palestina 50 miliar. Termasuk dulu saat kasus COVID, juga mendirikan namanya Muhammadiyah COVID-19 Command Center, MC3.
Semua itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Muhammadiyah dibangun dengan pendekatan adaptif, kolaboratif, dan berbasis jaringan. Di Muhammadiyah itu, yang terpenting banyak bekerja daripada teori.
Kekuatan Muhammadiyah tidak terletak pada figur tertentu, tetapi pada sistem organisasi. Dan sekali lagi, para pimpinan Muhammadiyah itu tidak digaji.**
***
Catatan: Naskah disampaikan dalam Seminar Kepemimpinan Nusantara di Universitas Airlangga Surabaya, 12 Mei 2026
