Jakarta, panjimas – Ada satu permintaan khusus yang disampaikan oleh Sekjen MUI Pusat, Dr. Amirsyah Tambunan yang mengajak para mantan diplomat seperti Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA yang juga adalah Duta Besar RI untuk PBB periode (2004 – 2007), Dubes Safira Machrusah juga merupakan diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair (2016–2020).
Selanjutnya ada Duta Besar RI untuk Aljazair dan Spanyol, Yuli Mumpuni Widarso, Bunyan Saptomo seorang diplomat Indonesia yang telah bertugas di berbagai posisi di beberapa negara di Dunia.
Para tokoh-tokoh dan para mantan Duta Besar itu sebagian besar berkaitan dengan persoalan Hak Asasi Manusia dan wilayahnya ada di Amerika Utara serta beberapa yang hadir adalah para tokoh Internasional yang berkumpul bersaman di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Mereka semua datang untuk menyusun konsep sebagai bagian dari Rangkaian pra-kongres untuk persiapan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VIII yang akan diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 24-26 Juli 2026 di Jakarta.
Secara intensif Steering Committee (SC) terus mematangkan materi dan isu strategis melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) di Aula Buya Hamka, Kamis (25/6/26).
Hadir pada pertemuan itu Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA yang mengharapkan kepada para mantan Dubes yang telah berpengalaman memberikan kontribusi untuk merumuskan konsep dan strategi membangun pradaban Negara dalam multipolar.
Menurut Buya Amirsyah Tambunan kegiatan ini membahas masalah penguatan umat (taqwiyatul ummah), berikutnya masalah kedaulatan bangsa (siyādat ad-daulah) dalam konteks politik Internasional (dunia multipolar) yang mengacu pada sistem pembagian kekuasaan di mana terdapat tiga negara besar atau lebih yang memiliki pengaruh militer, ekonomi, dan politik dalam skala global dalam kerangka memperkuat peradaban Internasional dalam paradigma Islam Wasathiyah.
Kegiatan tersebut diharapkan berdampak untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) dalam hubungan internasional untuk negara-negara yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan militer signifikan di panggung global di mana Indonesia menempati posisi ke-1 dalam jumlah pemeluk agama Islam, berada di atas negara-negara seperti Pakistan dan India.
Oleh karena itu penting menjadikan Indonesia sebagai jembatan perdamaian dunia di tengah krisis geopolitik, merupakan langkah staregis yang patut di dukung dunia Islam yang berhimpun di OKI baik dalam bentuk dialog maupun membangun Peradaban Global.
Majunya sebuah pradaban negara karena majunya adab. Sebalinya mundurnya negara karena kekacauan pradaban seperti tidak menghagai nilai kemanusiaan. Oleh karena itu pertemuan yang dilakukan dalam rangka pengumpulkan para duta besar negara sahabat yang berpengalaman dan tokoh bangsa untuk mendorong dialog terbuka dalam menyelesaikan krisis dan konflik global.
Sekjen MUI juga menegaskan pentingnya diplomasi kemanusiaan berupa lembaga filantropi dan diplomat dalam bentuk penguatan ekonomi dan politik untuk memperkuat kerja sama lintas batas.
Untuk itu MUI telah mempelopori pelatihan diplomasi wasathiyah untuk membekali para calon diplomat dengan prinsip Islam moderat (wasathiyah).
“Tujuannya agar para diplomat mampu menjadi duta perdamian, keadilan, dan kemaslahatan di dunia internasional, ” pungkasnya.
