YOGYAKARTA, panjimas – Muhammadiyah terus memperkuat komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), yang sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui program Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM).
Langkah strategis ini dipandang bukan semata-mata soal logistik, melainkan wujud pengamalan filosofi dan ideologi gerakan Muhammadiyah seperti Teologi Al-Maun, melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM).
Hal ini disampaikan oleh M. Nurul Yamin, selaku Direktur BPPGM saat Pelatihan dan Uji Sertifikasi Chef Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta Kampus 1 pada Sabtu (5/9).
Menurutnya, Muhammadiyah dalam urusan program makan bergizi tidak hanya menyediakan makan dan menu yang ada di atas meja makan, tetapi juga bagian dari pemahaman dan penghayatan pengamalan Muhammadiyah.
“Seperti filosofi dan ideologi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan,” tegas Yamin.
Untuk mewujudkan layanan yang maksimal, BPPGM menetapkan standar tinggi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (SPPGM), khususnya terkait kompetensi SDM, diantaranya terkait juru masak atau chef.
Sementara Wakil Direktur BPPGM, Ahmad Ma’ruf menjelaskan bahwa Muhammadiyah menargetkan standarisasi dapur hingga mencapai level terbaik.
“Ini bagian dari misi SPPG Muhammadiyah yang kita harus upayakan pada grade A. Grade A itu tidak sekadar alatnya lengkap dan sempurna, tapi SDM-nya punya kompetensi,” ungkap Ma’ruf.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi ini menjadi kunci utama. Tujuannya memastikan dapur-dapur Muhammadiyah memberi layanan yang makanannya aman, kemudian bergizi, dan diminati oleh penerima manfaat.
Pelatihan dan sertifikasi ini didukung penuh oleh Unisa Yogyakarta yang menyediakan fasilitas Laboratorium Gizi. Rektor Unisa, Warsiti yang juga hadir dalam pelatihan dan uji sertifikasi, menyatakan bahwa ini adalah bentuk khidmat kampus terhadap Persyarikatan.
“Kami sudah ready dengan semua peralatan yang akan disiapkan dalam rangka kegiatan sertifikasi kompetensi ini,” jelas Warsiti.
Ia menegaskan komitmen institusinya, seperti memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga juga didukung oleh SDM yang berkualitas juga.
Selain kualitas makanan, BPPGM juga menekankan tata kelola yang ketat dan transparan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan pengawas internal yang independen di setiap dapur.
“Kalau di Badan Gizi Nasional (BGN), di setiap SPPG kan menempatkan tiga orang. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi. Nah Muhammadiyah menempatkan dua lagi untuk mengawal program itu, atas biaya dari Muhammadiyah sendiri ya. Dia itu penanggung jawab dan pengawas, itu yang melekat di setiap dapur”, papar Yamin.
Tata kelola ini juga didampingi oleh Lembaga Pengawas dan Pembina Keuangan (LPPK) Muhammadiyah serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokasi Publik milik Muhammadiyah untuk mencegah kebocoran, baik dari sisi hulu (bahan baku), tata kelola, maupun hilir (distribusi).
Lebih jauh, BPPGM saat ini telah mengantongi status sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Status ini memastikan bahwa gerakan pemenuhan dan pelayanan gizi di Muhammadiyah akan terus berkelanjutan dengan tujuan mengoptimalkan nilai manfaat untuk generasi sehat dan berkualitas
