Jakarta, panjimas – The Lead Institute Universitas Paramadina, didukung MaHa Indonesia, Pray Foundation, dan Pratita Foundation, menggelar webinar bertajuk Plus Minus 81 Tahun Indonesia pada malam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesiake-81, Selasa, 18 Agustus 2026.
Diskusi dipandu Dida Darul Ulum dan dimoderatori Suratno Muchoeri, Ketua The Lead Institute dengan menghadirkan empat narasumber lintas bidang untuk ber-muhasabah, merefleksikan capaian dan kekurangan bangsa selama delapan dekade lebihmerdeka.
Dalam sambutannya mewakili Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Suratno Muchoeri mengutip pemikiran Tan Malaka mengatakan bahwa suatu bangsa belum benar-benar merdeka apabila seluruh rakyatnya belum merasakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
“Kalau keadilan politik mungkin kita sudah one man one vote dalam pemilu, tapi keadilan ekonomi, apakah kita sudah semuanya merasakan?” ujarnya.
Suratno menyinggung hasil survei SMRC yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah merosot dari kisaran 80 persen menjadi 50 persen.
“Saya kira survei ini kayak semacam menjadi alarm juga bagi pemerintah kita, untuk segera melakukan banyak perbaikan,”ujar Suratno.
Indonesia Tertinggal dalam Pengembangan Teknologi Frontier Narasumber pertama, Prof. Dr. rer. nat. Arli Aditya Parikesit dari i3L University, memaparkan bahwa Indonesia unggul dalam mega biodiversitas dan industri farmasi, tetapi tertinggal jauh dalam pengembangan teknologi frontier seperti kecerdasanbuatan, komputasi kuantum, dan nano teknologi.
Ia mengungkit sejarah Fairchild Semiconductor yang pernah membangun pabrik di Indonesia pada era 1970-an, tapi izinoperasionalnya dibekukan pemerintah karena kekhawatiran otomatisasi mengurangi penyerapan tenaga kerja.
Fairchild Semiconductor adalah perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat yang didirikan pada 1957, dikenal luassebagai pionir dalam pembuatan transistor silikon dan sirkuit terpadu (integrated circuit/IC) yang menjadi dasar bagiperkembangan teknologi modern serta lahirnya kawasan Silicon Valley.
Investasi itu pun beralih ke Malaysia dan menjadi fondasi industri semikonduktor mereka hingga kini, sementara Indonesiakehilangan peluang emas untuk mengembangkannya.
“Tidak hanya Fairchild Semi conductor, akhirnya masuk Intel, akhirnya masuk Motorola, masuk macam-macam company lain lagi. Pemerintah Malaysia pun kasih syarat, kalian boleh masuk sini tapi harus alih teknologi, kalian tidak bisa sekadar investasi atau buka lapangan kerja saja, tapi harus alih teknologi,” tutur Arli.
Kegagalan itu, menurut Arli, bukan sekadar catatan sejarah, tetapi harus menjadi pelajaran penting bagaimana hasil satukeputusan yang tidak bijak dapat menutup pintu kemajuan teknologi dan masa depan keberlanjutan generasi.
Kemudian, menurut Arli, Indonesia harus memperkuat kebijakan riset dan menggencarkan kolaborasi penelitian lintas negara berkembang.
“Kita justru harus berkolaborasi dengan sesama negara berkembang, karena kita harus lebih paham perspektif kita,” kata ArliIa juga menekankan perlunya perbaikan iklim investasi ketimbang sekadar menambah hibah riset pemerintah, agar peran swasta dalam R&D dapat tumbuh seperti di negara maju.
Kerukunan Beragama Membaik, Akar Rumput Masih Bertengkar Prof. Dr. Katimin, Guru Besar Sejarah Politik Islam sekaligus Wakil Rektor UIN Sumatera Utara, menyoroti dinamika hubungan antar agama di Indonesia yang secara indeks kerukunan menunjukkan perbaikan.
Namun, peningkatan indeks kerukunan antar umat beragama masih diwarnai gesekan pada level akar rumput, salah satupolemik yang lekat dalam ingatannya adalah terkait penggunaan pengeras suara atau TOA masjid dan mushola melalui tanggapan lanjutan di sesi diskusi, ia menekankan pentingnya peran Majelis Ulama Indonesia dan para dai untuk lebih sensitif menyikapi gesekan di akar rumput.
“Hubungan antarumat beragama yang dipraktikkan dalam tradisi dan kebudayaan lokal menjadi modal sosial yang amatberharga dalam menjaga harmoni dan kerukunan,” tutur Katimin.
Sehingga, lanjut Katimin, syiar keagamaan tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan sosial bersama.
Partisipasi Kerja Perempuan Masih Timpang, Beban Domestik Jadi Penghambat Utama
Aina haq Donna Abdul Latief, tokoh pemberdayaan perempuan sekaligus pengusaha, memaparkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia baru mencapai sekitar 54 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84 persen, berdasarkan data Sakernas dan World Bank.
“Pengukuran kesenjangan gender secara global menempatkan Indonesia masih memiliki kesenjangan yang belum tertutup,termasuk di area ekonomi dan pemberdayaan,” ujar Donna.
Ia menjabarkan enam bentuk pemberdayaan perempuan yang telah berjalan, tapi implementasi di lapangan masih mengalamikendala, mulai dari peningkatan keterampilan, dukungan UMKM, literasi keuangan, kesetaraan upah, ekonomi digital, hingga akses layanan sosial.
Donna menegaskan bahwa beban kerja domestik akibat budaya patriarki menjadi penghambat utama produktivitas perempuan. Ia turut mengingatkan bahaya pinjaman daring atau pinjol bagi pelaku usaha perempuan skala kecil dan mendorong pemanfaatan modal sosial seperti arisan sebagai alternatif yang lebih aman ketimbang mengakses pinjaman berbunga tinggi.
“In this economy itu menampar kebanyakan pengusaha kalangan menengah,” ujarnya, mengingatkan pentingnya kelompokusaha menengah tetap didukung agar tidak terus terkikis.
Kualitas Pendidikan Merosot, Guru Masih Jauh dari Kesejahteraan
Narasumber terakhir, Mayasintha Fransiska, peneliti The Lead Institute sekaligus praktisi pendidikan anak usia dini,menyampaikan kritik paling tajam terkait political will pemerintah dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Maya menyoroti amanat konstitusi Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan anggaranpendidikan minimal 20 persen APBN, sementara realisasi belanja pendidikan Indonesia tercatat hanya 1,3 persen dari produkdomestik bruto, terendah dalam perbandingan global.
“Bagaimana kualitas kita bisa bagus, bisa tinggi, bisa bersaing secara global, kalau anggaran pendidikannya saja bisa disebutala kadarnya,” ujar Maya.
Maya sintha juga mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai populis, tapi kurang substantif, seperti program Makanan BergiziGratis, pembagian panel layar interaktif ke jenjang PAUD, sekolah rakyat yang dikhawatirkan menciptakan stratifikasi sosialbaru di kalangan anak-anak, hingga rencana perbaikan buku pelajaran cetak.
“Kita sudah 81 tahun merdeka, tetapi kenapa sekolah rakyat yang dulu ada di zaman kolonial sekarang bisa muncul lagi?,” tutur Maya. Mayasintha juga menyoroti secara khusus metode pembelajaran deep learning yang belakangan diperkenalkan KementerianPendidikan sebagai cara belajar baru, menggantikan pendekatan lama yang menekankan hafalan dan nilai ujian semata.
Ia menegaskan bahwa secara kurikulum sebenarnya tidak ada yang berubah signifikan dari Kurikulum 2013 maupunKurikulum Merdeka sebelumnya, dan metode itu sendiri sejalan dengan semangat pembelajaran bermakna yang ia yakinisepanjang dua dekade lebih berkecimpung sebagai praktisi pendidikan anak.
Namun, menurutnya, keberhasilan metode ini bergantung penuh pada satu variabel yang justru paling rapuh kondisinya saatini, yaitu tenaga pendidik.Ia menilai tiga prasyarat mendasar belum terpenuhi agar deep learning dapat berjalan optimal, yakni beban administratif guru yang menyita waktu mengajar, kesejahteraan guru yang belum layak, sampai anggaran pendidikan yang kerap dipangkasdemi membiayai program populis berorientasi politis.
“Deep learning sangat bergantung pada kualitas literasi dan intelektualitas guru,” tegas Mayasintha.
Karenanya, Maya mendorong publik untuk lebih dewasa dalam berdemokrasi, misalnya memilih pemimpin lima tahun kedepan bukan berdasarkan narasi, emosi, atau citra, melainkan berdasarkan rekam jejak.
Ia juga menekankan perlunya anggaran rutin tahunan khusus untuk pelatihan dan kesejahteraan guru, baik di sekolah swastamelalui peran yayasan maupun di sekolah negeri melalui Dinas Pendidikan.
Jembatan Emas Kemerdekaan Belum Sepenuhnya Diseberangi
Menutup diskusi, Suratno Muchoeri merangkum keempat paparan dengan mengutip pesan Bung Hatta bahwa kemerdekaanbukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Setelah merdeka 81 tahun, apakah kita sudah adil, sudah makmur, sudah sejahtera? Kalau kita boleh jujur, belum,” ujarnya.
Suratno menyerukan kepemimpinan nasional yang lebih visioner di bidang sains dan teknologi, penguatan prinsip mubadalah atau kesalingan dalam pengasuhan rumah tangga, sikap keberagamaan yang lebih toleran, serta perbaikan kesejahteraanguru sebagai garda depan pendidikan bangsa.
