YOGYAKARTA, panjimas – Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) mulai menguji coba pelaksanaan program Makan Bergizi dengan model prasmanan di 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Direktur BPPGM, M. Nurul Yamin, menjelaskan bahwa penerapan model prasmanan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pangan sekaligus membangun karakter positif peserta didik.
Menurutnya, penyajian makanan secara prasmanan memungkinkan pengawasan terhadap kualitas dan proses penyajian pangan dilakukan secara lebih ketat. Dengan demikian, makanan yang dikonsumsi siswa diharapkan tetap terjaga kualitasnya.
“Model prasmanan ini tidak hanya memperhatikan kualitas pangan yang disajikan, tetapi juga memiliki nilai pendidikan. Melalui praktik makan bersama, siswa dapat belajar budaya antre, menaati aturan, bertanggung jawab, berdoa sebelum & sesudah makan, serta membangun kebersamaan,” jelas Yamin pada Rabu (28/10).
Yamin menambahkan, pelaksanaan Makan Bergizi dengan model prasmanan dapat menjadi sarana pembelajaran soft skill bagi siswa. Kebiasaan sederhana seperti mengantre, mengambil makanan sesuai kebutuhan, menjaga ketertiban, dan menghargai orang lain merupakan bagian dari pembentukan karakter yang dapat ditanamkan melalui aktivitas sehari-hari.
Bagi Muhammadiyah, praktik makan bersama dengan sistem prasmanan sejatinya bukan hal baru. Pola tersebut telah lama diterapkan di sejumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah, terutama pesantren dan sekolah berasrama (boarding school), serta di lingkungan sekolah pada umumnya.
Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Muhammadiyah dalam mengembangkan skema pelayanan MBG yang tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan gizi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan dan pembiasaan perilaku positif.
“Dalam pelaksanaannya, Muhammadiyah mengembangkan beberapa skema pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan penerima manfaat. Skema tersebut meliputi pelayanan berbasis sekolah (school kitchen), pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, serta layanan umum,”imbuh Yamin.
Keberagaman skema ini memungkinkan penyelenggaraan MBG disesuaikan dengan kondisi masing-masing lingkungan pelayanan. Di sisi lain, pengelolaan yang terkoordinasi diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Yamin menegaskan, pengembangan berbagai model pelayanan Makan Bergizi merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah untuk membangun sistem penyediaan makanan bergizi yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik.
“Melalui uji coba model prasmanan di 20 SPPG tersebut, Muhammadiyah berupaya mengoptimalkan pelayanan pemenuhan gizi sekaligus menghadirkan nilai tambah dalam proses pendidikan karakter siswa,” pungkasnya.
