Jakarta, panjimas — Para tokoh organisasi keagamaan menyampaikan apresiasi atas kerukunan umat beragama yang terus terjaga dan terawatt. Apresiasi ini disampaikan sejumlah tokoh agama, saat bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Dialog Umat Beragama di Jakarta. Mereka menilai kerukunan umat selama ini berjalan dengan baik.
Empat survei Poltracking Indonesia secara konsisten menempatkan upaya menjaga kerukunan umat beragama pada urutan pertama dalam evaluasi keberhasilan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya tercatat sebesar 77,8 persen pada Maret 2026, meningkat menjadi 80 persen pada Mei, dan berada pada angka 72,5 persen pada Agustus 2026, lalu 73,8 persen pada Oktober 2026.
Apresiasi terhadap kerukunan umat ini antara lain disampaikan wakil dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Johan. Dia mengapresiasi pembinaan kerukunan yang terus dijalankan Kementerian Agama.
PGI menyoroti dua dimensi utama kerukunan, yakni interaksi nyata antarumat (tolerance in action) dan jaminan kebebasan beragama. PGI juga memaparkan sejumlah wujud toleransi konkret yang telah berjalan, seperti kerja sama lintas agama dalam Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia dan Aksi Iklim Lintas Iman.
“Di PGI, kami selalu melihat kerukunan itu dari dua aspek, dua dimensi. Yang pertama, aspek kerukunan di mana terjadi interaksi atau kerja sama antaragama. Jadi, bukan hanya tolerance discourse, melainkan juga tolerance in action,” ujar Pendeta Johan di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Ia berharap PGI dan Kemenag dapat terus bersinergi dan berkoordinasi langsung apabila muncul persoalan kebebasan beribadah di lapangan.
Apresiasi senada disampaikan perwakilan umat Buddha dari Sangha Agung Indonesia. Menurut dia, umat Buddha di Indonesia merasa terlindungi serta aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Keharmonisan dan sinergi antarumat beragama juga dirasakan berjalan sangat baik hingga ke tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Banten melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Pada intinya, kami di Indonesia sudah cukup merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah karena hampir setiap kegiatan yang kami lakukan selalu bisa berkolaborasi,” ungkapnya. Ia juga berkomitmen merenungkan dan menerapkan arahan Menteri Agama di tengah masyarakat Buddha.
Sementara itu, Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantias menilai Kementerian Agama berhasil menjadi jembatan komunikasi antarumat beragama di Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan zaman yang berpotensi memicu gesekan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas pendampingan Kemenag dalam pelaksanaan Mahasabha, forum lima tahunan PHDI.
“Jadi, kita patut berbangga bagaimana Bapak Menteri Agama ini membuat suatu jembatan, membangun komunikasi kepada kita semua dalam rangka terus meningkatkan kerukunan agama di Indonesia,” tutur I Nyoman.
Meski kerukukan tetap terjaga, Sekretaris Jenderal Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyoroti ancaman krisis multidimensi, mulai dari krisis politik, ekonomi, sosial, kultural, hingga ekologis, serta meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global yang berdampak langsung ke Tanah Air. Ia mengimbau para pemimpin agama untuk memperkuat doa dan menjaga kewaspadaan bersama dalam masa turbulensi ini.
“Mohon doanya. Kita semua, pemimpin agama, punya dua hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu mengelola, menjaga, dan merawat aset. Pertama, aset spiritual, yaitu doa. Kedua, aset institusional,” tegasnya.
Imam mengingatkan agar empat aset bangsa, yakni spiritual, institusional, kultural, dan intelektual, terus dirawat agar nilai-nilai toleransi tidak tergerus oleh pergeseran zaman (shifting mode) pada generasi muda.
