Yogyakarta, panjimas – Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) menggelar Sosialisasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah pada Rabu (24/09) di Yogyakarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan terobosan nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren Muhammadiyah.
Ia menyayangkan adanya penilaian negatif dari sebagian kecil masyarakat di media sosial yang menuding Muhammadiyah tidak lagi murni dan sudah menyimpang dari semangat KH Ahmad Dahlan.
Menurut Haedar, tudingan semacam itu keliru dan simplistis. Muhammadiyah sejak awal berdiri berpegang pada prinsip tajdid, yaitu pembaruan ajaran Islam. Namun, tajdid bukan hanya soal pemurnian, melainkan juga dinamisasi sesuai perkembangan zaman.
“Banyak yang hanya memahami tajdid sebatas pemurnian. Padahal, dalam kerangka Manhaj Tarjih, tajdid itu juga berarti dinamika, agar ajaran Islam tetap segar dan relevan dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.
Ia kemudian menyinggung pemahaman terhadap Surat al-Ma‘un. Selama ini surat tersebut kerap dipersempit maknanya hanya sebagai teologi pembela kaum lemah. Padahal, menurut Haedar, sejatinya Al-Ma‘un adalah seruan kepada orang-orang berdaya untuk peduli kepada yang membutuhkan.
Dengan demikian, pesan surat itu tidak berhenti pada advokasi kaum mustad‘afin, melainkan juga mengajak lahirnya kelompok masyarakat yang kuat dan mampu menolong sesamanya.
Terkait isu biaya, Haedar menegaskan bahwa mahal atau murahnya pendidikan dan layanan Muhammadiyah sangat relatif. Bahkan, tidak sedikit sekolah Muhammadiyah yang biayanya lebih rendah daripada sekolah negeri, meskipun sekolah negeri dibiayai penuh oleh APBN.
“Pendidikan swasta, termasuk Muhammadiyah, sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat. Begitu juga rumah sakit. Maka jangan melakukan penyederhanaan terhadap organisasi sebesar dan sekompleks Muhammadiyah,” katanya.
Lebih jauh, Haedar mengingatkan bahwa konsep pendidikan Muhammadiyah sejak era KH Ahmad Dahlan adalah pendidikan Islam modern yang holistik. Modernisasi ini tampak dari integrasi antara iman, ilmu, dan kemajuan.
Jika pesantren tradisional dulu hanya berfokus pada ilmu agama, KH Ahmad Dahlan justru memperkenalkan sistem yang memadukan ilmu agama dengan ilmu umum. Dari gagasan itu lahirlah ribuan sekolah, madrasah, dan boarding school Muhammadiyah.
“Dalam keputusan Muktamar Satu Abad, Muhammadiyah menegaskan tujuan membentuk manusia berakhlak mulia, memiliki kesadaran spiritual dan sosial, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkeahlian. Capaiannya adalah lahirnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Reformulasi pendidikan harus menjaga agar kualitas itu terus meningkat,” ujar Haedar.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan, mulai dari Muqaddimah AD Muhammadiyah (1951), Khittah Palembang (1956), Kepribadian Muhammadiyah (1962), Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (1969), hingga Risalah Islam Berkemajuan (2022). Semua dokumen itu, menurutnya, merupakan landasan berpikir yang tidak bisa diabaikan.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 140 peserta, terdiri dari unsur LP2 PP Muhammadiyah, perwakilan lembaga dan majelis PP Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA), Tim Unit Penjaminan Mutu Pesantren, asesor, serta para mudir pesantren Muhammadiyah dari berbagai daerah seperti DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, hingga Sulawesi Selatan
