Jakarta, panjimas- Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan pemerintah masih mengkaji skema baru pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai mekanisme pelaksanaan maupun sasaran penerima manfaat program tersebut.
Abdul Mu’ti mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun kebijakan yang matang agar program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Belum ada keputusan. Kami terakhir rapat bersama BGN dan saat ini masih menyusun berbagai skenario kebijakan agar MBG dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semua harus melalui pengkajian yang mendalam,” ujar Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Ahad (5/7/2026).
Prioritas yang Membutuhkan
Menurut Abdul Mu’ti, salah satu skenario yang tengah dibahas adalah pemberian bantuan makan bergizi gratis tidak dilakukan kepada seluruh peserta didik, melainkan diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan.
Meski demikian, pemerintah masih memformulasikan mekanisme penetapan penerima manfaat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara adil dan efektif.
“Tidak untuk semuanya, tetapi bagi yang memang memerlukan. Mekanismenya saat ini masih kami susun agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Pendidikan Karakter
Abdul Mu’ti menjelaskan program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui penguatan pendidikan karakter.
Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu mendukung lahirnya generasi yang sehat secara fisik, terbebas dari stunting, sekaligus memiliki kebiasaan hidup sehat sejak dini.
Kemendikdasmen juga telah menerbitkan berbagai panduan agar pelaksanaan MBG dapat terintegrasi dengan pendidikan karakter di sekolah, termasuk melalui pembiasaan pola makan sehat sebagai bagian dari tujuh kebiasaan baik yang diterapkan di lingkungan pendidikan.
BGN Leading Sector
Abdul Mu’ti menegaskan seluruh kebijakan teknis pelaksanaan program MBG tetap berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leading sector.
Saat ini pemerintah masih menghitung berbagai kebutuhan, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga skema distribusi sebelum kebijakan baru diterapkan secara bertahap.
“Kami terus memberikan masukan kepada BGN sebagai pelaksana utama. Berbagai skenario masih dihitung agar implementasi program ini benar-benar tepat sasaran dan berjalan optimal,” pungkas Abdul Mu’ti
