Jakarta, panjimas – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Hal itu disampaikan saat peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Abdul Mu’ti mengatakan, penguatan integritas di sektor pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan karakter peserta didik. Sistem pengelolaan pendidikan, termasuk penyaluran anggaran, juga harus dibangun agar semakin terbuka dan sulit disalahgunakan.
Menurut dia, terdapat sejumlah sektor yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), khususnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Yang pertama adalah penyaluran dana BOS dan dana PIP yang semakin transparan, semakin akuntabel, semakin terbuka. Tentu dengan sistem yang semakin online dan semakin baik kita sempurnakan,” kata Abdul Mu’ti.
Dia mengatakan, transparansi juga terus didorong dalam program revitalisasi sekolah yang selama ini kerap dipandang sebagai salah satu sektor yang rawan penyimpangan.
“Revitalisasi sekolah yang biasanya yang seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang basah, kadang-kadang basah kuyup begitu,” ujarnya.
Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah kini mendorong mekanisme pengelolaan revitalisasi sekolah yang lebih sederhana dan akuntabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kementeriannya, pola tersebut dinilai memberikan sejumlah dampak.
“Alhamdulillah prosesnya lebih simpel, juga lebih akuntabel, hasil pekerjaannya lebih baik, kemudian dapat menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” katanya.
Dia menyebut, pengelolaan revitalisasi sekolah juga diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja serta pembelian material untuk pembangunan dari lingkungan sekitar.
Selain persoalan anggaran, Abdul Mu’ti menilai akurasi data pendidikan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pengelolaan program pemerintah.
Dia mengakui, banyaknya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui sektor pendidikan menjadi tantangan tersendiri, terlebih ketika data peserta didik belum sepenuhnya akurat.
“Sering kali dana itu menjadi salah satu tantangan tersendiri, terutama ketika misalnya data murid yang belum akurat dan sebagainya,” ujarnya.
Karena itu, Kemendikdasmen terus membenahi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurut Abdul Mu’ti, akurasi data menjadi penting agar berbagai program dan anggaran pemerintah dapat disalurkan kepada penerima yang tepat.
“Kami berusaha untuk memperbaiki data pokok pendidikan yang kami miliki sekarang ini,” katanya.
Upaya memperkuat integritas juga dilakukan melalui pembenahan sistem penerimaan murid baru. Abdul Mu’ti menyebut penerimaan murid baru selama ini menjadi salah satu layanan publik yang kerap menimbulkan persoalan dan mendapat perhatian masyarakat.
Kemendikdasmen kemudian menyempurnakan sistem tersebut melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan prinsip inklusif, berkeadilan, terbuka, dan akuntabel.
SPMB menggunakan empat jalur penerimaan, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Abdul Mu’ti mengklaim pembenahan sistem tersebut membuat proses penerimaan murid berjalan lebih tertib, termasuk untuk sekolah yang selama ini dipandang sebagai sekolah favorit.
“Alhamdulillah dengan SPMB ini penerimaan berjalan dengan akuntabel, dengan tertib, dan tidak ada jual kursi, terutama untuk sekolah-sekolah yang dianggap favorit,” ujarnya.
Dia menilai perbaikan sistem menjadi penting agar intervensi dari pihak-pihak tertentu tidak kembali memengaruhi proses penerimaan murid.
“Kalau ada penerimaan murid baru itu kepala dinas tidak bisa tidur. Apalagi kepala sekolah. Karena banyak pesanan orang-orang hebat, orang-orang kuat yang membuat sistem tidak berjalan,” kata Abdul Mu’ti.
Selain pembenahan sistem, Kemendikdasmen juga memperkuat kanal pengaduan masyarakat melalui Unit Layanan Terpadu (ULT). Abdul Mu’ti menyebut layanan tersebut dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pelayanan pendidikan.
Dia menegaskan integritas pendidikan pada akhirnya tidak hanya menyangkut persoalan administrasi, tetapi juga pembentukan karakter.
“Pendidikan tidak sekadar proses-proses administratif, tapi proses yang kita lakukan untuk membangun karakter dan budaya bangsa. Salah satunya adalah bangsa yang jujur dan berintegritas,” ujar Abdul Mu’ti
