Jakarta, panjimas – Hasil penelitian tentang gizi nasional menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mulai menurun, meskipun dapat di lihat pada angka masih masih tinggi. Pada dasarnya asupan gizi masih ada masalah yang berdampak lain munculnya anemia, kurang gizi, dan obesitas, dll.
Masih menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Untuk 2024 di bawah 14 %. Angka menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 21,5 %. Ini
berdampaknya pada 18,5% bayi lahir dengan panjang badan kurang dari 48 cm.
Data ini menunjukkan adanya risiko stunting meningkat 1,6 kali dari kelompok; pertama, umur 6-11 bulan; kedua ke kelompok umur 12-23 bulan. Oleh karena itu masalah gizi nasional merupakan masalah bersama yang harus dapat di atasi melalui pemenuhan gizi nabati dan hewani, buah-buahan yang seimbang dengan asupan lainnya.
Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi yang telah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Upaya lain tidak hanya aspek memenuhi anggaran hingga Rp100 triliun untuk melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG).
Suntikan dana itu diperlukan agar sasaran penerimanya sesuai dengan target awal, yakni 82,9 juta orang. Kepala Badan Gizi menegaskan kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu (anggaran makan bergizi gratis) atau percepatan itu pada September (2025), maksimal kita hanya butuh Rp100 triliun,” kata Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional dalam acara penanda tanganan MoU dalam rangka silaturrahmi bersama Dewan Pimpinan MUI di Aula Buya Hamka, Senin(17/2/25).
Dia juga menyampaikan bahwa anggaran program makan bergizi gratis yang ditetapkan Rp 71 triliun akan berada dikelola Badan Gizi Nasional. Dalam acara silaturrahmi di lanjutkan dengan dialog menghasilkan catatan penting. Menurut buya Amirsyah sebagai Sekjen MUI pertama, makan bergizi gratis (MBG) hanya salah satu dari banyak cara untuk memenuhi asupan gizi agar sesuai standar halal dan thoyib.
Potensi alam Indonesia yang subur memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam sayur dan beternak sapi, ayam petelur, budi daya ikan, dll. Ketiga, memperkuat ekosistem ekinomi masyarakat agar mampu mengelola sumber daya alam dan sumber guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat; keempat, mengembangkan sumber daya manusia (SDM) ahli gizi untuk mengawasi standar gizi bagi masyarakat.
Memperkuat tata kelola makan bergizi gratis sehingga tepat sasaran terutama masyakarat yang sangat membutuhkan sehingga MBG. Bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi fokus utama dalam rangka menurunkan prevalensi standing di Indonesia.
