Jakarta, panjimas – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, menyampaikan pandangannya mengenai rencana legalisasi kasino di Indonesia. Abbas mengungkapkan ide tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, konstitusi, dan Pancasila sebagai dasar negara.
Buya mengaku terkejut ketika seorang anggota DPR mengajukan ide untuk melegalkan perjudian demi meningkatkan pendapatan negara. Baginya, langkah ini jelas melanggar ajaran agama dan konstitusi yang mengatur negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.
“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal penghormatan terhadap nilai-nilai agama,” katanya kepada Panjimas, Selasa (13/5/2025).
Beliau mengingatkan Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan beragama, yang seharusnya mencari cara-cara halal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan dengan membuka peluang untuk praktik yang jelas dilarang dalam agama. Menurutnya, negara harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah tertuang dalam Pancasila dan konstitusi, yang tidak hanya menjaga aspek hukum, tetapi juga moral dan etika bangsa.
Buya Abbas juga menanggapi argumen yang menganggap perjudian sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi negara. Ia menyatakan cara-cara tidak halal seperti ini bukanlah pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita jangan sampai kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama,” ujarnya.
Ia percaya, peningkatan produktivitas rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik adalah jalan yang lebih baik daripada terjebak dalam praktik yang melanggar ajaran agama.
Lebih lanjut, Buya menekankan pentingnya fokus pada pengentasan pengangguran dan peningkatan sektor produktif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Ia mengingatkan jika pemerintah memilih jalan yang salah, seperti melegalkan perjudian, itu bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat Indonesia.
Buya Anwar Abbas mengajak semua pihak untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat memengaruhi arah negara. Menurutnya, jika pemerintah mengambil langkah melawan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, maka negara akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar di masa depan.
“Kita tidak bisa membiarkan bangsa ini terjerumus ke dalam praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya kita,” tegasnya.
Sebelumnya, isu legalisasi kasino kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (8/5/2025). Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita menyebut Indonesia harus berpikir out of the box untuk membahas potensi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ia mencontohkan, negara Arab, Uni Emirat Arab yang telah melegalkan kasino.
