Jakarta, panjimas – Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (23/9/2025), menjadi sorotan dunia.
Di hadapan para pemimpin negara, Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap two state solution atau solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik panjang Israel–Palestina.
Namun, Guru Besar Politik Islam Global UIN Jakarta, Prof. M. Din Syamsuddin, mengingatkan bahwa seruan itu, meski ideal, menghadapi realitas pahit yang sejak lama menghambat implementasinya.
Solusi yang Terus Digantungkan
Din menilai, gagasan solusi dua negara bukanlah pemikiran baru. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Indonesia, sejak lama menganut gagasan ini sebagai formula damai yang dianggap paling realistis.
Ide itu, pada mulanya, menyimpan optimisme: Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam kedaulatan yang diakui dunia. Namun, syarat-syarat pokok yang seharusnya mengantar pada lahirnya dua negara justru tidak pernah dijalankan Israel.
Din menyebutkan tiga hal mendasar yang menjadi batu sandungan. Pertama, Israel tak pernah bersedia mundur dari wilayah Arab yang mereka duduki sejak Perang 1967, termasuk Sinai dan Dataran Tinggi Golan.
Kedua, pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat justru semakin gencar. Ketiga, status Yerusalem—yang seharusnya dijaga sebagai kota suci bersama—telah sepihak dijadikan ibu kota Israel dengan dukungan Amerika Serikat.
“Dengan kenyataan ini, bagaimana mungkin kita berharap solusi dua negara bisa lahir? Apalagi Israel kini bukan hanya memperluas pemukiman, tetapi juga melakukan genosida atas Gaza dan menodai Masjidilaqsa,” ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat itu.
Bagi Din, seruan Prabowo di forum dunia ibarat “teriakan di tengah samudera”: keras, penuh semangat, namun mudah hilang ditelan deburan ombak. Sebab, faktor-faktor fundamental seperti penghentian genosida di Gaza dan penarikan Israel dari wilayah pendudukan belum tersentuh.
“Tanpa itu, dan itu sulit diterima Israel, maka solusi dua negara menjadi hampa,” tegasnya, pada Panjimas, Rabu 24 September 2025 sore.
Indonesia dan Ujian Nyali Diplomasi
Meski begitu, Din menekankan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan tidak boleh berhenti pada level retorika. Indonesia perlu bersuara lebih lantang untuk menuntut Israel mundur dari wilayah pendudukan, menghentikan genosida, dan segera memastikan bantuan kemanusiaan mengalir ke Gaza.
Lebih jauh, Din menilai Indonesia bahkan bisa mengambil langkah berani bila jalur diplomasi terus buntu. “Kalau jalan damai tidak digubris Israel, maka opsi militer melalui Peace Keeping Force (Pasukan Penjaga Perdamaian) atau bahkan War Preventing Force (Pasukan Pencegah Perang) bisa dipertimbangkan,” ujarnya.
Di ujung refleksinya, Din menantang keberanian kepemimpinan nasional untuk memimpin inisiatif itu. “Beranikah Indonesia mempelopori opsi ini? Itu sangat tergantung pada nyali dan kekuatan hati Kepala Negaranya,” tutur Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) tersebut.
