Oleh : Mohammad Nur Rianto
Al Arif Nur Rianto merupakan dosen dan peneliti di UIN Syarif Hidayatullah dan CSEAS Indonesia
Panjimas, – Sudah hampir satu tahun Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Satu tahun pertama selalu menjadi cermin arah perjalanan pemerintahan. Dari sini publik bisa menilai apakah janji-janji kampanye benar-benar diturunkan menjadi kebijakan nyata, atau sekadar menjadi jargon politik belaka.
Prabowo datang dengan visi besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi mandiri, sejahtera, dan berdaulat. Asta Cita, delapan program prioritas nasional yang dibawa, menegaskan arah tersebut. Di antara delapan cita itu, ada penekanan yang kuat pada ketahanan pangan, energi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup rakyat melalui program makan bergizi gratis.
Visi ini tampak sebagai kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun Joko Widodo. Namun dengan nuansa yang berbeda, yaitu Prabowo menekankan kedaulatan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Meski demikian, tentu saja menjalankan visi tidak semudah membalik telapak tangan.
Tahun pertama selalu penuh ujian. Dunia sedang tidak ramah di mana harga pangan berfluktuasi, harga energi melonjak, dan ketegangan geopolitik global terus menekan. Di dalam negeri, ekspektasi masyarakat begitu tinggi, sementara ruang fiskal negara tidak selalu longgar.
Kebijakan ekonomi Prabowo diwarnai kombinasi antara program populis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah, dan kebijakan strategis jangka panjang yang berorientasi pada pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan, serta penguatan sektor keuangan.
Dari program makan bergizi gratis, stimulus ekonomi, swasembada beras, pembentukan Danantara sebagai sovereign wealth fund baru, hingga injeksi Rp 200 triliun ke perbankan
Semuanya menggambarkan cara Prabowo mencoba menjawab kebutuhan jangka pendek sekaligus menata strategi jangka panjang. Namun, satu tahun juga terlalu singkat untuk menilai hasil secara penuh.
Karena itu, refleksi kali ini lebih tepat disebut sebagai cermin arah kebijakan, bukan evaluasi final. Di tengah gejolak global, Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.
Bahkan pada triwulan II 2025, mampu mencapai angka 5,12 persen di atas estimasi nilai pertumbuhan ekonomi dari beberapa lembaga internasional. Angka ini bukan hal kecil. Banyak negara besar justru mengalami perlambatan, bahkan resesi.
Pemerintah Prabowo tampak berhasil menjaga optimisme pasar sekaligus menggerakkan mesin konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan yang stabil itu menyimpan pekerjaan rumah besar. Struktur ekonomi kita masih berat sebelah.
Konsumsi memang tinggi, tetapi industrialisasi dan ekspor produk bernilai tambah belum memberi kontribusi signifikan. Hilirisasi yang digadang-gadang sebagai jalan keluar baru sebatas fondasi. Industri pengolahan masih dikuasai pemain besar, dan keterlibatan UMKM masih minim
Dengan kata lain, Indonesia belum sepenuhnya keluar dari jebakan “ekonomi konsumsi” yang rentan terhadap guncangan global.
Salah satu capaian penting pemerintahan di tahun pertama adalah kemampuan menjaga inflasi di kisaran 2,5–3 persen. Padahal, dunia tengah menghadapi gejolak harga pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik. Di banyak negara, harga beras, daging, dan gandum melonjak tajam.
Namun, di Indonesia, meski harga beras sempat naik, pemerintah mampu menahan lonjakan lebih besar dengan menggelar operasi pasar, menambah stok Bulog, serta menyalurkan subsidi pupuk bagi petani. Ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kestabilan harga pangan.
Meski demikian, masyarakat kelas menengah bawah tetap merasakan tekanan. Bagi sebagian besar rakyat, sedikit saja kenaikan harga bahan pokok langsung terasa di meja makan.
Maka menjaga inflasi bukan sekadar soal angka statistik, melainkan soal bagaimana rakyat kecil bisa tetap makan dengan layak tanpa harus berhemat berlebihan. Tidak dapat dipungkiri, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah adalah ikon utama tahun pertama pemerintahan Prabowo. Program ini menyedot perhatian publik sejak awal.
Bukan hanya karena skalanya yang besar, di mana jutaan anak sekolah menjadi sasaran. Program ini menjadi ikon karena implikasi ekonominya yang luas. Program ini pada dasarnya bukan sekadar kebijakan gizi, melainkan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia.
Anak-anak yang mendapat makanan bergizi di sekolah diharapkan tumbuh sehat, cerdas, dan kelak menjadi generasi produktif.
Namun, efek jangka pendeknya juga terasa, yaitu kebutuhan bahan pangan melonjak, membuka peluang besar bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Sayangnya, pelaksanaannya tidak mulus. Masalah distribusi, pengawasan, hingga menu yang monoton dan keracunan makanan menjadi batu sandungan. Kritik datang dari berbagai pihak di mana ada yang menyebut program ini ambisius, tapi belum siap. Ada pula yang meragukan keberlanjutannya karena beban fiskal negara.
Namun, terlepas dari segala tantangan itu, program ini adalah terobosan. Untuk pertama kalinya, negara benar-benar menjadikan gizi anak sebagai kebijakan ekonomi sekaligus sosial yang terintegrasi. Kemudian, tidak ada yang lebih simbolis dalam politik pangan Indonesia selain kata “swasembada beras”.
Hampir semua presiden pasca-Orde Baru menyinggung hal ini, tapi hanya segelintir yang benar-benar mendekati capaian. Prabowo menempatkan isu ini sebagai prioritas strategis.
Langkah-langkah konkret ditempuh, mulai dari modernisasi alat pertanian, subsidi pupuk yang lebih besar, perluasan lahan produktif, hingga pembangunan infrastruktur irigasi.
Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui riset bibit unggul dan digitalisasi distribusi pupuk.
Bagi rakyat kecil, swasembada beras berarti jaminan harga terjangkau dan ketersediaan pangan stabil. Bagi negara, ini adalah strategi mengurangi ketergantungan impor yang rentan terhadap gejolak harga global. Indonesia berhasil menorehkan rekor baru dalam hal stok beras tahun ini.
Pada pertengahan tahun ini, stok beras nasional berhasil mencapai 4,2 juta ton. Tak hanya itu saja, sektor pertanian juga berhasil tumbuh 10,52 persen hingga pertengahan 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada Oktober dapat mencapai 31 juta ton.
Pada 2024 saja, produksi beras sudah mencapai 28 juta ton. Artinya, kata Amran, ada surplus sebesar 3 juta ton. Namun, tantangan besar tetap ada, yaitu reformasi agraria, distribusi lahan yang timpang, serta kesejahteraan petani.
Selanjutnya, Prabowo melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang dimulai era Jokowi. Tujuannya jelas, yaitu agar Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Pernyataan ini kembali dilontarkan dimana Prabowo meminta para profesor dan pakar untuk memperbaiki sistem agar kekayaan alam negara dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nikel, bauksit, dan tembaga menjadi fokus utama. Pemerintah mendorong pembangunan smelter, menarik investasi asing, sekaligus memperkuat regulasi.
Tahun pertama lebih banyak diisi dengan konsolidasi, yaitu menyelesaikan proyek-proyek lama, memastikan investor tetap bertahan, dan menyiapkan kerangka hilirisasi yang lebih luas, termasuk di sektor pangan dan energi. Namun, hilirisasi juga memunculkan kritik. Sebagian kalangan menilai manfaatnya belum dirasakan secara merata.
Banyak industri kecil dan menengah belum dilibatkan, sementara keuntungan besar justru masih dinikmati perusahaan asing. Jika tidak hati-hati, hilirisasi bisa jadi hanya mengganti “ekspor bahan mentah” dengan “ekspor setengah jadi”, tanpa benar-benar mengubah struktur ekonomi dalam negeri.
Hal lain yang tetap dilanjutkan ialah pembangunan infrastruktur. Jalan tol terus diperpanjang, bendungan baru dibangun, pelabuhan diperbaiki, dan infrastruktur digital diperluas.
Bedanya, Prabowo mencoba menekankan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar simbol pencapaian, melainkan harus memberi dampak langsung pada produktivitas rakyat.
Bendungan, misalnya, diorientasikan untuk mengairi sawah petani. Infrastruktur digital ditujukan untuk membuka akses UMKM ke pasar online. Jika pendekatan ini konsisten, maka pembangunan infrastruktur akan lebih terasa manfaatnya bagi rakyat banyak, bukan hanya bagi investor besar atau kota besar.
Salah satu ujian terbesar Prabowo di tahun pertama adalah menjaga fiskal negara. Program makan bergizi gratis membutuhkan dana ratusan triliun. Sementara itu, pemerintah harus tetap membiayai pembangunan infrastruktur, subsidi energi, serta program sosial lain. Bagaimana caranya menjaga agar defisit APBN tetap di bawah 3 persen?
Pemerintah menempuh beberapa Langkah mulai dari memperkuat penerimaan pajak, menekan belanja tidak produktif, serta memanfaatkan instrumen pembiayaan seperti obligasi dan sukuk.
Namun, ruang fiskal Indonesia memang terbatas. Pajak kita masih relatif rendah dibanding negara lain.
Reformasi pajak menjadi kebutuhan mendesak agar negara punya ruang gerak lebih luas untuk membiayai pembangunan tanpa harus terus-menerus menambah utang.
Hal yang juga menandai era baru ekonomi Prabowo adalah lahirnya Danantara, sebuah sovereign wealth fund (SWF) generasi baru yang digadang-gadang mampu menjadi motor pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Kehadiran Danantara dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengelola dana negara, baik dari sumber daya alam maupun investasi strategis, agar lebih produktif. Harapannya, Danantara dapat menjadi “mesin uang” baru yang menopang pembiayaan infrastruktur, energi hijau, hingga transformasi industri.
Namun, sebagaimana lembaga baru pada umumnya, kehadiran Danantara menimbulkan pertanyaan, yaitu sejauh mana tata kelola dan transparansinya mampu menjamin manfaat bagi publik luas, bukan sekadar segelintir kelompok ekonomi besar. Di luar itu, kebijakan yang juga menarik perhatian publik adalah injeksi dana segar sebesar Rp 200 triliun ke sektor perbankan.
Guyuran ini dimaksudkan sebagai upaya memperkuat likuiditas perbankan nasional, sehingga mampu menyalurkan lebih banyak kredit produktif ke sektor riil. Dalam teori, tambahan likuiditas ini akan memperbesar kapasitas bank dalam mendukung pembiayaan dunia usaha, terutama industri strategis dan UMKM.
Namun, sebagaimana sering terjadi, tantangan terletak pada efektivitas penyaluran. Apakah dana ini benar-benar mengalir ke pelaku usaha produktif atau justru terparkir dalam instrumen keuangan jangka pendek menjadi pertanyaan penting yang terus dikawal publik dan kalangan akademisi. UMKM harus tetap menjadi tumpuan ekonomi Indonesia.
Pemerintah memberi berbagai program kredit murah, pelatihan digitalisasi, hingga kemitraan dengan BUMN. Namun, banyak masalah klasik masih menghantui seperti akses pembiayaan terbatas, literasi digital rendah, dan kualitas produk yang belum merata.
Padahal, UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Jika UMKM tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan kesenjangan bisa dikurangi. Tahun pertama pemerintahan Prabowo masih perlu lebih banyak terobosan di sektor ini, agar UMKM benar-benar naik kelas, bukan hanya jadi jargon politik.
Refleksi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa Prabowo di tahun pertama berhasil menjaga stabilitas, meluncurkan program ikonik, dan melanjutkan pembangunan. Namun, pekerjaan rumah ke depan jauh lebih berat. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya stabil, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.
Hilirisasi harus melibatkan rakyat kecil, bukan hanya konglomerat.
Program makan bergizi gratis harus dikelola transparan dan berkelanjutan. UMKM harus didorong masuk ke rantai pasok global. Pajak harus direformasi agar negara punya ruang fiskal yang lebih sehat.
Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto adalah awal dari perjalanan panjang. Ada capaian yang bisa dibanggakan seperti pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, infrastruktur berlanjut, dan program gizi anak yang visioner.
Namun, ada pula tantangan yang harus segera dijawab seperti beban fiskal, kesenjangan sosial, dan struktur ekonomi yang belum berubah signifikan. Tahun-tahun berikutnya akan menentukan apakah visi Indonesia Emas 2045 benar-benar bisa dicapai.
Refleksi satu tahun ini memberi pesan jelas, yaitu fondasi sudah diletakkan, tapi bangunan besar bernama kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi masih harus terus diperjuangkan.
