Jakarta, panjimas — Di tengah penilaian publik bahwa kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran masih berada pada kategori “sedang” dengan skor rata-rata 3,07, riset lembaga independen IndoStrategi Research Institute justru menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di posisi teratas dengan skor 3,35, tertinggi di antara 47 kementerian yang dievaluasi selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Gaya Tekno-Birokrat Abdul Mu’ti
Kemendikdasmen yang dipimpin Abdul Mu’ti dinilai berhasil melakukan terobosan strategis di bidang pendidikan dasar, dengan menekankan pemerataan kualitas, efisiensi birokrasi, dan adaptasi teknologi.
Program seperti redistribusi guru ASN, pembelajaran mendalam (deep learning), serta pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan koding dalam kurikulum dasar mendapat apresiasi publik sebagai langkah adaptif menghadapi era digital.
IndoStrategi mencatat, beban administratif guru kini berkurang sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar. Sistem penerimaan murid baru (PPDB) juga dinilai lebih tertib dan minim gejolak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kepemimpinan Abdul Mu’ti dianggap teknokratik dan memahami dunia pendidikan dari dalam,” tulis laporan IndoStrategi yang dipublikasikan Jumat, 17 Oktober 2025.
Catatan Kritis: Kebijakan yang Masih Fluktuatif
Meski mendapat skor tertinggi, Kemendikdasmen juga menghadapi sejumlah tantangan. Kebijakan yang kerap berubah, seperti sistem evaluasi Tes Kemampuan Akademik (TKA), sempat menimbulkan kebingungan di kalangan guru dan orang tua.
Implementasi program AI dan koding juga masih terbatas di wilayah perkotaan karena ketimpangan infrastruktur digital.
Selain itu, redistribusi guru ASN memunculkan efek domino bagi guru honorer, sementara kesejahteraan tenaga pendidik belum membaik signifikan. Laporan juga menyoroti penurunan alokasi anggaran pendidikan akibat prioritas program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga sejumlah inisiatif inovatif sulit berkelanjutan.
Rekomendasi IndoStrategi: Pemerataan Digital dan Stabilitas Kebijakan
IndoStrategi merekomendasikan agar Kemendikdasmen memperkuat pemerataan akses pendidikan digital di seluruh daerah melalui penyediaan infrastruktur dan pelatihan guru.
Pemerintah juga diminta menjaga konsistensi kebijakan evaluasi nasional agar tidak berubah setiap periode, serta memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru.
“Pendidikan karakter, etika, dan gotong royong harus menjadi inti pendidikan dasar di samping penguasaan teknologi,” demikian rekomendasi IndoStrategi dalam laporannya.
10 Kementerian dengan Kinerja Terbaik
Dalam laporan yang sama, IndoStrategi menempatkan sepuluh kementerian dengan kinerja tertinggi berdasarkan penilaian publik. Menariknya, tiga besar diisi oleh sektor pendidikan dan diplomasi:
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – 3,35 (Abdul Mu’ti)
Kementerian Luar Negeri – 3,32 (Sugiono)
Kementerian Agama – 3,26 (Nasaruddin Umar)
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – 3,22 (Brian Yuliarto)
Kementerian Pertanian – 3,21 (Amran Sulaiman)
Kementerian Keuangan – 3,15 (Purbaya Yudhi Sadewa)
Kementerian Dalam Negeri – 3,14 (Tito Karnavian)
Kementerian Pertahanan – 3,13 (Sjafrie Sjamsoeddin)
Kementerian Kehutanan – 3,12 (Raja Juli Antoni)
Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) – 3,09 (Rosan Roeslani)
Kementerian Berkinerja Sedang
Sebagian besar kementerian lain berada di kategori “sedang” (akor 3,08 – 2,90), mencerminkan kinerja administratif yang stabil tetapi belum menghadirkan gebrakan besar. Di antaranya:
Kemenko PMK (3,08)
Kementerian Perdagangan (3,08)
Kementerian Kesehatan (3,07)
Kementerian Sekretariat Negara (3,07)
Kementerian PUPR (3,03)
Kementerian Perindustrian (3,03)
Kementerian Pemuda dan Olahraga (3,03)
Kementerian Perhubungan (3,02)
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (3,02)
Kemenko Pangan (2,98)
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (2,98)
Kemenko Perekonomian (2,98)
Kementerian Sosial (2,98)
Kementerian Ketenagakerjaan (2,98)
Kementerian Komunikasi dan Digital (2,98)
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (2,97)
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (2,96)
Kementerian Kebudayaan (2,94)
Kemenko Polhukam (2,93)
Bappenas dan BKKBN (2,92)
Kementerian Lingkungan Hidup (2,92)
Kementerian UMKM dan Pariwisata (2,91)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (2,90)
Kementerian Koperasi (2,90)
Lima Kementerian dengan Kinerja Terendah
Lima kementerian dengan skor terendah mencerminkan persoalan klasik: lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, dan stagnasi reformasi birokrasi.
Kementerian Hukum – 2,86
Kementerian Transmigrasi – 2,83
Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan – 2,81
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN – 2,81
Kementerian Hak Asasi Manusia – 2,79
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman – 2,77
Kementerian ESDM – 2,74
Kemendikdasmen, Simbol Harapan di Tengah “Kinerja Sedang”
Dari seluruh hasil riset IndoStrategi, tampak bahwa Kemendikdasmen menjadi simbol paling jelas dari arah baru pemerintahan Prabowo–Gibran: birokrasi yang efisien, inovasi berbasis data, dan pendidikan yang berorientasi masa depan.
Dengan kombinasi teknokratis dan empatik, Abdul Mu’ti menunjukkan bahwa reformasi pendidikan tidak selalu harus revolusioner—tetapi harus berkelanjutan, terukur, dan berakar pada kebutuhan nyata di ruang kelas.
