Oleh : Anang Fahmi (Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto)
Ada prinsip dalam fisika yang disebut prinsip kausalitas: sebab harus mendahului akibat. Tidak ada peluru yang mengenai target sebelum ditembakkan. Tidak ada cahaya yang sampai sebelum bintang meledak. Tidak ada banjir yang terjadi sebelum hutan ditebang.
12 Januari 2026, Institut Teknologi Bandung menggelar Workshop Program Pemulihan Pasca Bencana di Aula Timur. Lima puluh hari setelah bencana yang menewaskan ratusan orang di tiga provinsi Sumatera. Pertanyaan yang mengganggu: dimana workshop pencegahan sebelum bencana? Dimana konferensi tentang dampak deforestasi masif? Dimana seminar tentang risiko pelepasan kawasan hutan untuk sawit?
Ilmu pengetahuan yang datang setelah tragedi bukan ilmu pengetahuan—itu otopsi. Berguna untuk memahami apa yang salah, tapi tidak menyelamatkan pasien yang sudah meregang nyawa.
Timing dan Sequence: Fisika Tidak Bisa Dibalik
Dalam mekanika kuantum, ada prinsip yang disebut “arrow of time”—anak panah waktu. Entropi selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Telur pecah tidak bisa jadi utuh lagi. Video yang diputar mundur bisa dikenali karena melanggar hukum fisika.
Lihat sequence of events dalam kasus bencana Sumatera:
1990-2020: Ratusan ribu hektar hutan dikonversi jadi sawit. Izin diberikan legal. Terra Drone memetakan. Akademisi… diam.
25 November 2025: Siklon Tropis Senyar. Air hujan tidak terserap hutan yang sudah jadi sawit. Banjir bandang. Ratusan meregang nyawa.
Desember 2025: Desakan audit lingkungan. Terra Drone terbakar. Data hilang. BNPB bilang “belum memenuhi ambang batas.”
12 Januari 2026: Workshop pemulihan di ITB.
Sequence ini melanggar prinsip preventif dalam sains. Seperti memasang alarm kebakaran setelah rumah jadi abu. Seperti membuat vaksin setelah pandemi berakhir. Dalam bahasa fisika: intervensi datang terlalu jauh di hilir kausal chain.
Yang lebih mengganggu: Kepala BNPB Letjen Suharyanto—orang yang mengatakan ratusan korban meninggal “belum memenuhi ambang batas”—memberi keynote speech tentang “penanggulangan bencana.” Ini adalah inversi kausalitas yang sempurna: orang yang gagal mencegah bencana sekarang bicara tentang cara menanggulanginya.
Momentum dan Inersia: Mengapa Sistem Sulit Berubah
Dalam mekanika Newton, momentum adalah massa dikali kecepatan. Benda dengan momentum besar sulit dibelokkan—butuh gaya yang sangat besar untuk mengubah arahnya. Ini disebut inersia.
Sistem ekstraksi sumber daya alam Indonesia punya momentum sangat besar. Ratusan ribu hektar konsesi sudah diberikan. Puluhan tahun kontrak sudah ditandatangani. Triliunan rupiah investasi sudah mengalir. Momentum sistem ini sangat besar—dan arahnya jelas: ekstraksi terus, transparansi tidak.
Workshop ITB melibatkan hampir semua universitas besar: UI, IPB, UGM, ITS, UNAIR, USU, UNAND. Impressive. Tapi pertanyaannya: dimana momentum akademisi ini sebelum bencana? Kenapa gaya intelektual hanya muncul untuk “rehabilitasi dan rekonstruksi,” bukan untuk “pencegahan dan transparansi”?
Ada satu topik menarik dalam workshop: “Optimalisasi Data/Informasi Geospasial dalam Pemulihan Pasca Banjir.” Presented oleh Dr. Riantini Virtriana dari ITB. Tapi ada ironi brutal di sini: data geospasial Terra Drone—yang memetakan 600,000 hektar lahan sawit dan hutan di Sumatera—baru saja terbakar sebulan lalu.
Jadi kita “mengoptimalkan” data yang sudah tidak ada? Atau kita membuat data baru yang tidak mengungkap apa yang terjadi sebelum bencana? Ini seperti mengumumkan membangun observatorium setelah komet sudah lewat.
Energi Aktivasi: Berapa Banyak Korban Meninggal Yang Dibutuhkan?
Dalam kimia, ada konsep energi aktivasi—energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Beberapa reaksi butuh energi aktivasi tinggi: butuh panas sangat besar atau katalis khusus untuk mulai bereaksi.
Berapa energi aktivasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan akademisi Indonesia bereaksi terhadap ancaman bencana ekologis?
Ternyata jawabannya adalah: ratusan korban meninggal.
Sebelum bencana, tidak ada workshop nasional tentang risiko deforestasi masif. Tidak ada konferensi besar tentang dampak perkebunan sawit terhadap hidrologi. Tidak ada pressure dari akademisi untuk audit transparan terhadap izin pelepasan kawasan hutan.
Setelah ratusan meninggal, baru ada workshop. Dengan sambutan Menteri, Rektor, dan Kepala BNPB. Dengan panel session berlapis.
Dalam bahasa kimia: energi aktivasi untuk workshop pemulihan lebih rendah dari energi aktivasi untuk workshop pencegahan. Lebih mudah bereaksi setelah tragedi daripada mencegah tragedi. Kenapa? Karena workshop pemulihan tidak mengancam status quo. Workshop pencegahan mengancam konsesi, mengancam izin, mengancam aliran uang.
Resonansi dan Frekuensi: Pola yang Berulang
Dalam fisika gelombang, resonansi terjadi ketika frekuensi gaya eksternal sama dengan frekuensi alami sistem. Amplitudo meningkat drastis. Jembatan Tacoma runtuh karena resonansi angin dengan frekuensi natural jembatan.
Indonesia punya frekuensi natural bencana ekologis yang disebabkan deforestasi. Terjadi berulang dengan periode sekitar 5-10 tahun. Antara lain, Banjir Jakarta tahun 2007, 2013, 2020. Longsor Banjarnegara tahun 2014.Banjir Kalimantan tahun 2021 dan banjir Sumatera 2025
Setiap kali, responsnya sama: workshop pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan kemanusiaan. Tapi frekuensi pencegahan tidak pernah match dengan frekuensi ancaman. Maka amplitudo bencana terus meningkat—korban makin banyak, kerusakan makin parah.
Workshop ITB hari ini adalah bagian dari pola resonansi ini. Bereaksi pada frekuensi pemulihan, tidak pada frekuensi pencegahan. Maka sistem akan terus berosilasi—bencana, workshop, pemulihan, lalu… bencana lagi.
Second Law: Entropi Tidak Bisa Dikurangi Tanpa Kerja
Hukum kedua termodinamika: entropi dalam sistem tertutup selalu bertambah. Untuk mengurangi entropi (meningkatkan keteraturan), butuh kerja dari luar sistem.
Bencana Sumatera adalah entropi maksimal: ratusan meninggal, ribuan mengungsi, infrastruktur hancur, ekosistem rusak. Workshop pemulihan bertujuan mengurangi entropi—membangun kembali keteraturan. Tapi ada yang sering dilupakan: untuk benar-benar mengurangi entropi, harus ada kerja yang mengubah sistem fundamental.
Jika dibandingkan topik-topik dalam workshop: Program pemulihan di Aceh, Sumut, Sumbar (symptom treatment). Peran universitas dalam rehabilitasi (symptom treatment). Teknologi shelter dan hunian sementara (symptom treatment). Kesehatan dan pendampingan psikososial (symptom treatment).
Topik yang belum ada: Audit transparan izin pelepasan kawasan hutan. Investigasi korupsi pemberian konsesi. Moratorium izin perkebunan di kawasan kritis. Pertanggungjawaban korporasi atas dampak ekologis. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam keputusan tata ruang.
Symptom treatment tidak mengurangi entropi sistem—hanya mengurangi entropi lokal sementara. Seperti AC yang mendinginkan ruangan tapi memanaskan lingkungan. Total entropi tetap bertambah.
Untuk benar-benar mengurangi entropi, butuh kerja fundamental: mengubah sistem pemberian izin, mengubah struktur konsesi, mengubah mekanisme akuntabilitas. Tapi kerja ini tidak ada dalam agenda workshop.
JICA dan Pola Lama: Invited Colonialism Versi Soft Power
Ada satu pembicara menarik: Mr. Hiroyuki Yamamoto, JICA Expert, bicara tentang “Enhancement for Disaster Risk Reduction Through Improvement of the Disaster Risk Information and Communication Framework.”
JICA—Japan International Cooperation Agency—adalah soft power Jepang. Seperti World Bank dan IMF yang masuk Venezuela dengan dalih “bantuan,” JICA masuk Indonesia dengan dalih “peningkatan kapasitas.” Legal, bermaksud baik, dengan metodologi modern.
Tapi pola dasarnya sama dengan VOC 400 tahun lalu: datang saat krisis, tawarkan solusi, minta konsesi—bukan konsesi teritorial, tapi konsesi data, konsesi framework, konsesi metodologi yang membuat sistem tergantung pada “expert” asing.
Ahli sejarah Sri Margana menyebutnya “Invited Colonialism.” Kita mengundang mereka masuk karena sedang berkonflik sendiri—antara pembangunan dan kelestarian, antara elite dan rakyat, antara data yang terbakar dan kebutuhan akan data baru.
Kesimpulan: Workshop atau Window Dressing?
Workshop Program Pemulihan Pasca Bencana ITB hari adalah gathering akademisi terbesar tentang bencana Sumatera. Impressive secara organisasi. Tapi agak mengganggu secara timing.
Karena ilmu pengetahuan sejati harus datang SEBELUM bencana, bukan setelah. Membangun bendungan sebelum banjir, bukan setelahnya. Insinyur memasang detektor gempa sebelum tsunami, bukan setelah kejadian. Akademisi seharusnya memberi early warning tentang deforestasi masif, bukan memberi late recovery setelah ratusan korban meninggal.
Ada satu pertanyaan yang tidak terjawab dalam workshop : Dimana data Terra Drone? Siapa yang dapat izin menebang ratusan ribu hektar hutan? Mengapa data terbakar tepat saat investigasi dimulai?
Karena workshop pemulihan bukan tempat untuk pertanyaan seperti itu. Workshop pemulihan adalah tempat untuk bicara tentang shelter, kesehatan, dan pendampingan psikososial. Semua penting. Semua berguna. Tapi semua datang terlambat.
Prinsip kausalitas tidak bisa dibalik. Anak panah waktu tidak bisa mundur. Dan ratusan orang yang sudah jadi korban tidak akan hidup lagi—tidak peduli seberapa bagus workshop pemulihan yang kita gelar.
Yang bisa kita lakukan adalah memastikan workshop berikutnya adalah workshop pencegahan. Sebelum bencana berikutnya. Sebelum ratusan orang berikutnya meregang nyawa.
Atau kita akan terus terjebak dalam loop resonansi: bencana—workshop—pemulihan—bencana—workshop—pemulihan.
Dan fisika mengajarkan: sistem dalam loop resonansi akan runtuh—cepat atau lambat, tapi pasti.
