Bagai air dan minyak. Dalam sejarah, Kotagede menjadi tempat bertemunya berbagai macam ideologi. Akan tetapi, meski sempat bergejolak pada sekitar tahun 1950-1965, perbedaan itu pada akhirnya tidak memutus kesadaran masyarakat untuk bisa tetap hidup berdampingan.
Pada masa itu, pergerakan Muhammadiyah acapkali mendapatkan berbagai perlakuan tidak mengenakkan. Seperti tindakan mengganggu saat diadakannya berbagai agenda dakwah. Meski demikian, warga Muhammadiyah lebih tidak memilih menanggapinya dengan cara-cara yang konfrontatif. Melainkan dengan cara-cara yang dirasa mampu mengurangi ketegangan yang dapat menimbulkan perpecahan.
Salah satu yang bisa diamati dari hal-hal yang demikian itu, ialah tumbuhnya gerakan kesenian yang dilakukan melalui Sanggar Bulus Kuning. Yakni, lembaga kesenian muda-mudi Muhammadiyah yang pada waktu itu tumbuh berdampingan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) milik Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Dalam bukunya Mitsuo Nakamura, ada beberapa anggota awal PKI yang ada di Kotagede. Ada yang menjabat sebagai, kalau tidak salah, Mantri. Terus juga beberapa pegawai atau buruh perak gitu. Itu anggota-anggota awal PKI di Kotagede,” kata Yasin, anggota Pimpinan Cabang Kotagede saat diwawancara pada Rabu (28/1).
Gejolak Politik Nasional Tahun 1950-an sampai 1965 di Kotagede
Kotagede pada latar tahun 1950-1965 dihadapkan dengan situasi politik nasional yang memanas. Jumlah buruh di daerah ini meningkat pasca kebangkitannya, usai memadam akibat depresi tahun 1930-an. Kelompok ini, menjadi sasaran mobilisasi politik, terutama oleh PKI. Di sisi yang lain, Muhammadiyah juga banyak menyalurkan aspirasi politiknya melalui Masyumi.
Jika bicara masalah suara, pada Pemilu 1955 dan Pemilu Daerah 1957, PKI mengalami peningkatan yang signifikan. Di Kotagede sendiri, PKI bahkan mampu mengungguli Masyumi pada Pemilu Daerah.
“Tahun 1945 sampai tahun 1965 itu PKI cukup jadi kekuatan yang besar di samping ada Muhammadiyah dan Masyumi. Salah satu buktinya itu kan Pemilu tahun 1955. Pemilu itu menunjukkan bahwa yang menang suara terbanyak di Kotagede itu ternyata PKI. Masyumi, kemudian baru PNI dan NU,” kata Yasin.
Selanjutnya, pasca pembubaran Masyumi pada 1960, Muhammadiyah yang merupakan anggota Masyumi dihadapkan pada posisi yang kurang menguntungkan. Warga Muhammadiyah sering dicurigai sebagai rumah bagi eks aktivis partai tersebut. Kecurigaan inilah yang akhirnya menjadi salah satu sumber gesekan antara Muhammadiyah dan PKI di Kotagede.
Menghadapi situasi sedemikian rupa ini, Muhammadiyah memilih tidak bereaksi cepat, apalagi dengan konfrontasi. Cara yang dilakukan ialah dengan tetap fokus pada misi dakwah lewat lini pendidikan, juga sosial-kemasyarakatan yang tetap digalakkan.
Kehadiran Sanggar Bulus Kuning
Kehidupan berdampingan antar masyarakat dengan pelbagai dinamikanya itu tidak hanya terjadi di ranah politik, dengan ideologinya masing-masing itu, pun terjadi di ruang kebudayaan yang digerakkan oleh muda-mudinya.
PKI merawat kegiatan berkeseniannya melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Underbow kepemudaan PKI, Pemuda Rakyat (PR) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) rutin mengadakan kegiatannya, seperti ketoprak dan pawai budaya, terutama di kawasan Bumen dan Bodon.
Keduanya kemudian bersaing dalam berbagai lapangan kegiatan dengan Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah. Muda-mudi Muhammadiyah pun memiliki kendaraan dakwah yang dijalankan lewat jalan kultural.
Melalui Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah Kotagede, kemudian terlibat aktif dalam Sanggar Bulus Kuning. Sanggar tersebut menjadi pusat kegiatan kebudayaan seperti seni teater, qasidah, shalawat, dan lain halnya.
Nama Bulus Kuning sendiri diambil dari simbol Kotagede. Yakni kura-kura kuning yang disakralkan di Sendang Selirang. Pilihan nama ini, ialah bagian dari upaya untuk merangkul tradisi lokal tanpa kehilangan nilai Islam.
“Bukan cuma PKI sebenarnya, Muhammadiyah pun juga melakukan itu. Bikin pementasan drama Muhammadiyah, drama Islam, bikin pawai, dan Drum Band. Drum band itu sebenarnya salah satu cara orang-orang Muhammadiyah untuk menandingi PKI di lapangan dalam pentas budaya. PKI bikin ketoprak dan pawai, nah Muhammadiyah bikin drum band,” sebut Yasin lagi.
Dijelaskannya, pada awalnya drum band muncul untuk mengawal dan menjaga diri. Utamanya saat menjelang Idul Fitri dan Idul Adha.
Sanggar Bulus Kuning, bukanlah sebuah manifestasi dari alat propaganda politik. Melainkan, kebudayaan dan kesenian difungsikan sebagai sarana membina persaudaraan muda-mudi di Kotagede. Latihan rutin digelar, seperti di musala Jalan Kemasan atau di pendopo rumah warga. Hal ini membuat ini membuat sanggar diterima luas, bahkan oleh masyarakat di luar Muhammadiyah.
Meski demikian, lagi-lagi jalan kultural ini tetap memunculkan ketegangan. Pada periode tahun 1964, pawai-pawai unjuk kekuatan sering diadakan dengan mengerahkan para pemuda, anggota, dan tokoh partai. Termasuk Muhammadiyah dan PKI. Bahkan, hampir setiap hari jalanan di Kotagede seolah tak pernah sepi pawai.
Dalam acara-acara pemuda Muhammadiyah sekalipun, gangguan dan ejekan kerap muncul. Namun respons yang diambil lagi-lagi bukan konfrontasi. Pemuda Muhammadiyah memilih menghindar. Anggota diminta menjaga diri.
Menjelang 1965, pawai unjuk kekuatan semakin sering. Pemuda Rakyat berlatih kemiliteran dengan jumlah besar, ratusan orang. Situasi ini menciptakan rasa terancam bagi warga Muhammadiyah.
Akan tetapi, warga Muhammadiyah tetap menahan diri. Gesekan yang terjadi umumnya bersifat sporadis dan cepat mereda. Masyarakat menganggapnya sebagai dinamika anak muda, bukan konflik yang harus dibesar-besarkan.
Haji Muhammad Chirzin dan Jalan Merawat Perdamaian
Seperti di dalam penelitian (Hakim, Luqman: 2022), Tokoh Muhammadiyah yang pada masa itu menjadi kunci ialah Haji Muhammad Chirzin. Ia merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede yang dikenal aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Termasuk pergaulannya dengan simpatisan PKI dan Lekra.
Secara personal, Haji Chirzin tidak memutus hubungan meski memiliki pandangan politik yang berbeda. Ia menjalin persahabatan dengan Salim, salah satu seniman terkenal di Yogyakarta, yang anaknya aktif di Lekra dan Gerwani. Pendekatan ini dilakukannya untuk mendekatkan diri dengan semua kalangan dan mencegah polarisasi politik yang semakin menguat menjelang 1965.
Bahkan, nantinya pasca peristiwa G30S, Haji Chirzin justru adalah tokoh Muhammadiyah yang paling awal berusaha melindungi dan merangkul para eks PKI.
“Pasca 65 itu kan ada pembersihan. Orang-orang yang ingin mencari aman itu dirangkul oleh Muhammadiyah. Mereka itu paling tidak punya rasa aman dulu lah di bawah Muhammadiyah itu. Kemudian ikut pengajian,” ungkap Yasin.
“Bermula dari situlah Muhammadiyah secara tidak langsung ikut menampung orang-orang eks-PKI itu untuk dikonsolidasikan dalam wadah pengajian biar aman,” lanjutnya.
Sebelum muncul G30S, diketahui kehidupan masyarakat Kotagede pada 1950-an memang berjalan rukun. Kegiatan keagamaan aktif dan polarisasi politik tidak menonjol. Saat itu hanya ada dua masjid utama, Masjid Gedhe Mataram dan Masjid Perak, serta langgar kecil di kampung-kampung.
Langgar dipakai salat dan pengajian oleh orang tua dan anak-anak. Peserta pengajian anak-anak berasal dari berbagai latar belakang, termasuk keluarga abangan dan simpatisan PKI. Pun juga Pandu Rakyat, kepanduan ini diikuti anak-anak dari berbagai kalangan. Sebagian pengajarnya berasal dari Muhammadiyah.
Sementara itu, juga banyak anak tokoh dan simpatisan PKI bersekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Seperti SD Muhammadiyah Bodon, SD Muhammadiyah Kleco, dan Madrasah Muallimin-Madrasah Muallimat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta.
“Dalam konteks waktu itu, namanya orang dalam bahaya, kita harus nyari tempat aman. Nah, kebetulan tempat aman yang bisa dijadikan naungan itu organisasi keagamaan, baik Muhammadiyah, maupun Katolik dan Kristen. Apakah secara pribadi mereka terpaksa atau enggak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas konteksnya adalah mencari tempat aman di masa bahaya,” tuturnya
