VATIKAN, panjimas – Muhammadiyah dalam agenda kunjungan bersama delegasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan kesepakatan bersama Kardinal George Jacob Koovakad, Prefek Diskateri Dialog Antar Agama Vatikan (Prefect of the Dicastery for Interreligious Dialougue) dalam rangka mendorong koalisi organisasi keagamaan lintas tradisi untuk mengentikan perang ekonomi (economic war).
Hal itu dilandaskan oleh berbagai isu yang disebabkan oleh perang ekonomi yang mana ini berdampak luas khususnya kepada krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Pertemuan dan kesepakatan ini dcapai dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Vatikan, 5 Mei 2026. Ketua Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, dalam tulisan redaksi Senin (11/5), mengatakan kesepakatan dan kerja sama ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara formal antara vatikan dan organisasi Islam di Indonesia.
“Ini merupakan pertemuan antara negara Vatikan dan organisasi Islam Muhammadiyah. Mungkin ini dapat menjadi kerja sama pertama antara sebuah negara dengan institusi ormas Islam,” jelas Bachtiar yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sebagai tindak lanjut konkret, Muhammadiyah dan Vatikan sepakat membentuk tim perumus yang terdiri atas lima orang dari pihak Muhammadiyah untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU). Dokumen ini nantinya akan menjadi payung bagi berbagai program bersama lintas negara yang berlandaskan Deklarasi Istiqlal 2024 dengan dua agenda utama, yakni humanisasi dan pendidikan.
Bachtiar menambahkan bahwa sebagai sebuah negara, Vatikan juga memiliki protokol diplomatik yang ketat. Maka dari itu, seluruh dokumen kerja sama nantinya akan melalui proses pemeriksaan administratif serta pertimbangan konsekuensi hukum dan kelembagaan bagi masing-masing pihak.
Mengerucut lebih dalam, Rektor UMY, Achmad Nurmandi, mengungkap bahwa koalisi organisasi keagamaan adalah kerja sama terstruktur antara Muhammadiyah, Vatikan dan institusi keagamaan internasional lainnya dalam bentuk advokasi bersama, penyampaian pesan perdamaian, serta aksi kemanusiaan nyata.
Nurmandi menjelaskan bahwa Kardinal Koovakad secara langsung memberikan keprihatinannya terhadap kondisi geopolitik global yang terus memburuk. Nurmandi menyebut, terdapat beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah: 1.) melemahnya otoritas PBB, 2.) pengabaian hukum internasional, 3.) tindakan sejumlah negara adidaya yang dinilai merugikan negara-negara yang lebih lemah secara militer.
“Kardinal menyampaikan perlunya gerakan bersama untuk menghentikan perang ekonomi di seluruh belahan dunia yang menimbulkan penderitaan umat manusia, termasuk anak-anak dan perempuan,” pungkasnya
