TANGERANG, panjimas — Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) berkolaborasi dengan LabMu menyelenggarakan Pelatihan Akreditasi Pesantren Muhammadiyah 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Ahad, 30 Oktober–1 November 2026, bertempat di Novotel Tangerang, BSD City, Tangerang, Banten.
Sebanyak 36 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Para Peserta berasal dari berbagai unsur, meliputi Unit Penjaminan Mutu, Asesor Internal, Asesor Eksternal, jajaran pengurus LP2 PPM, panitia, serta instruktur. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesiapan para asesor terkait kebijakan akreditasi, tahapan pelaksanaan, instrumen penilaian, hingga pengoperasian Aplikasi Akreditasi PesantrenMu sebagai bekal sebelum melakukan penilaian secara langsung di pesantren.
Ketua LP2 PPM, Maskuri, menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan bagian dari langkah strategis Muhammadiyah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan pesantren secara berkelanjutan.
Menurutnya, akreditasi tidak semata-mata menjadi kegiatan administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan setiap pesantren memiliki standar pengelolaan dan kualitas pendidikan yang baik. Ia menegaskan bahwa keberadaan tim akreditasi diharapkan mampu mendorong Pesantren Muhammadiyah agar terus meningkatkan mutu layanan pendidikan serta menghasilkan kader persyarikatan, umat, dan bangsa yang unggul dan berdaya saing.
“Pelatihan akreditasi ini bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan wujud nyata dari upaya LP2 PP Muhammadiyah dalam menjaga standardisasi dan kualitas tata kelola pesantren di lingkungan Muhammadiyah”, ujarnya.
Sementara itu, Ketua Penjamin Mutu Pesantren Muhammadiyah sekaligus Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Kemdikdasmen, Toni Toharudin, menekankan bahwa penjaminan mutu pendidikan membutuhkan proses evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Ia menjelaskan bahwa akreditasi memiliki peran penting dalam mengukur sekaligus memetakan kualitas lembaga pendidikan. Dengan dukungan sistem penilaian yang terarah dan berbasis digital, setiap pesantren dapat mengetahui aspek yang telah memenuhi standar maupun bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
“Akreditasi adalah instrumen krusial dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Melalui skema penilaian yang terstruktur dan terintegrasi secara digital, kita dapat memetakan keunggulan sekaligus area yang perlu dievaluasi oleh setiap pesantren,”tuturnya.
Lebih lanjut, ia berharap Pesantren Muhammadiyah mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan pendidikan nasional serta meningkatkan daya saing di tingkat global, dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai kepesantrenan sebagai landasan utama.
Usai pelaksanaan pelatihan, tim penjaminan mutu Pesantren Muhammadiyah akan melanjutkan agenda dengan melakukan Visitasi Akreditasi ke sejumlah pesantren. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 2–9 November 2026 dengan menyasar sembilan Pesantren Muhammadiyah di berbagai daerah.
“Pesantren Muhammadiyah harus terus beradaptasi, memenuhi standar pendidikan nasional yang holistik, dan berdaya saing global tanpa kehilangan akar nilai nilai kepesantrenannya,” tegasnya.
Pelaksanaan visitasi mencakup sejumlah wilayah, yakni Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerataan standar mutu pendidikan pesantren sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Pesantren Muhammadiyah.
Melalui rangkaian pelatihan dan visitasi akreditasi tersebut, LP2 PPM berharap tercipta sistem penjaminan mutu pesantren yang lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan sehingga seluruh Pesantren Muhammadiyah dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia
