Jakarta, panjimas – Kemiskinan bukan sekadar angka dalam statistik. Ia adalah realitas yang hidup dan mengakar dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Meski berbagai program telah digulirkan pemerintah, kemiskinan di desa tetap menjadi tantangan besar karena pendekatan selama ini kerap tidak berkelanjutan, bersifat sektoral, dan kurang memberdayakan.
Namun, harapan baru muncul lewat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Program ini mengusung semangat gotong royong dan ekonomi kolektif sebagai jalan keluar dari jeratan kemiskinan struktural yang telah berlangsung turun-temurun.
Menurut Prof. Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia, peluncuran Kopdes Merah Putih merupakan langkah penting yang menjanjikan perubahan fundamental.
“Kemiskinan di desa bukan semata penghasilan rendah, tetapi kondisi sistemik: kurangnya akses, modal, dan lemahnya posisi tawar. Ini adalah lingkaran setan yang hanya bisa diputus dengan intervensi struktural,” tegas Al Arif, yang juga menjabat sebagai Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
Potret Buram Kemiskinan Desa
Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia tinggal di desa. Tingkat kemiskinan di pedesaan tercatat dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Masalah utamanya bukan hanya soal pendapatan, tapi juga akses: petani kesulitan menjual hasil panen secara langsung ke pasar, pelaku UMKM kerap ditolak perbankan karena tidak memiliki agunan, dan infrastruktur penunjang ekonomi lokal masih minim.
Alhasil, warga desa kerap hidup dari hari ke hari tanpa perputaran ekonomi produktif. Tanpa intervensi menyeluruh, kemiskinan itu akan terus diwariskan lintas generasi.
Kopdes Merah Putih: Bukan Koperasi Biasa
Kopdes Merah Putih hadir sebagai respons atas situasi ini. Berbeda dari koperasi konvensional, program ini dirancang sebagai gerakan kolektif berbasis komunitas, dengan orientasi pada pemberdayaan ekonomi akar rumput. Target utamanya adalah desa-desa miskin dan tertinggal, dengan dukungan pembiayaan dari APBN, swasta, dan optimalisasi ekosistem ekonomi lokal.
“Filosofinya jelas: rakyat desa harus punya kekuatan untuk mengelola, memproduksi, dan menjual sendiri. Tidak boleh hanya jadi penonton di negerinya sendiri,” ujar Al Arif.
Koperasi ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai simpan pinjam, tapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat, mulai dari pertanian, peternakan, hingga kerajinan dan perdagangan lokal. Pendekatan ini menekankan profesionalisme pengelolaan, pendampingan manajemen, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar yang lebih luas.
Nama “Merah Putih” sendiri dipilih sebagai simbol bahwa koperasi ini adalah milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia mengusung nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan solidaritas ekonomi.
Tiga Alasan Kopdes Bisa Jadi Titik Balik
Prof. Al Arif menguraikan tiga alasan mengapa Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi game-changer dalam pengentasan kemiskinan desa:
Model Alternatif dari Akar Rumput
Selama ini, banyak program penanggulangan kemiskinan bersifat karitatif dan sentralistik, seperti bansos dan BLT. Kopdes menawarkan pendekatan berbasis usaha produktif komunitas yang selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945.
