Oleh: Anang Fahmi ( Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto )
Ramadhan 2026 mencatat paradoks paling absurd dalam sejarah Indonesia. Pemerintah mengumumkan komitmen USD 1 miliar (Rp 17 triliun) untuk Dewan Perdamaian Gaza sambil mengirim ribuan pasukan. Indonesia resmi bergabung dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Di saat bersamaan, ibu-ibu di pasar tradisional menangis melihat cabai rawit Rp 100.000 per kilo untuk buat sambal berbuka puasa.
Dalam ilmu fisika, ini disebut “misalokasi energi sistemik”—energi raksasa mengalir ke luar sistem sementara bagian dalam sistem mengalami defisit kritis. Mari kita bedah dengan hukum termodinamika yang sama yang menjelaskan manfaat puasa bagi tubuh.
*Hukum Kekekalan Energi yang Dilanggar*
Hukum pertama termodinamika tegas: energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya berubah bentuk. Dalam konteks negara, APBN adalah total energi yang tersedia. Pertanyaannya: bagaimana energi ini dialokasikan?
Rp 17 triliun untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) yang digagas Donald Trump adalah energi yang mengalir keluar sistem. Sementara di dalam sistem, energi defisit parah: harga sembako melonjak, proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menyentuh pasar lokal, inflasi Ramadhan mencekik rakyat kecil. Ini seperti tubuh yang mengeluarkan kalori berlebihan untuk aktivitas eksternal sementara organ-organ vital kekurangan nutrisi.
Saat puasa, tubuh mengajarkan prioritas: energi terbatas harus dialokasikan untuk fungsi vital—otak, jantung, paru-paru dapat prioritas, sementara otot dan sistem pencernaan masuk mode hemat energi. Tapi pemerintah Indonesia melakukan kebalikannya: mengalirkan energi besar ke luar (diplomasi Board of Peace ) sementara fungsi vital dalam negeri (stabilitas pangan) diabaikan.
Ironinya, USD 1 miliar itu setara dengan: Subsidi langsung Rp 500.000 untuk 34 juta keluarga miskin. Stabilisasi harga sembako selama 6 bulan. Modal untuk 340.000 UMKM dengan dana Rp 50 juta per unit. Dalam bahasa fisika: kita punya energi untuk menyelesaikan masalah domestik, tapi memilih membuangnya keluar sistem.
*Autophagy Nasional yang Gagal: Membersihkan Masalah Internal Sebelum Eksternal*
Autophagy—proses sel membersihkan dirinya sendiri—adalah pelajaran paling penting dari puasa. Sebelum tubuh bisa berfungsi optimal, ia harus membersihkan “sampah internal” terlebih dahulu: sel rusak, protein tidak terpakai, racun yang menumpuk.
Indonesia butuh autophagy nasional: bersihkan korupsi, perbaiki distribusi pangan, stabilkan ekonomi domestik, baru kemudian ekspansi diplomasi internasional. Tapi yang terjadi? Kita skip tahap autophagy dan langsung lompat ke “aktivitas eksternal intensif”—seperti orang sakit yang memaksakan diri marathon sebelum sembuh.
Gaza adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Tapi Indonesia juga punya tragedi kemanusiaan domestik: anak SD di NTT bunuh diri karena Rp 10.000 untuk buku, ibu hamil kekurangan gizi karena tidak mampu beli protein, petani lokal bangkrut karena harga jatuh sementara konsumen bayar mahal.
Dalam prinsip autophagy, tubuh prioritaskan “survival internal” dulu. Negara seharusnya juga demikian: pastikan rakyat sendiri sejahtera, baru kemudian bantu negara lain. Ini bukan egois—ini basic thermodynamics: sistem yang sehat bisa membantu sistem lain, sistem yang sakit akan kolaps jika dipaksa.
*Entropi Maksimum: Kekacauan yang Terorganisir*
Ramadhan seharusnya menurunkan entropi sosial—mengurangi kekacauan, meningkatkan keteraturan. Puasa mengajarkan disiplin, fokus, dan prioritas. Tapi kebijakan Rp 17 triliun untuk Board of Peace justru meningkatkan entropi nasional secara dramatis.
Pro-kontra membelah masyarakat. Yang pro bilang ini jihad kemanusiaan, solidaritas Islam, dan diplomasi strategis. Yang kontra bertanya: kenapa bergabung pada Board of Peace prioritas sementara rakyat sendiri menderita? Kenapa ribuan pasukan dikirim ke luar sementara pengamanan dalam negeri lemah?
Dalam fisika, entropi tinggi berarti energi terbuang tanpa menghasilkan kerja berguna. Perdebatan sengit di media sosial, demo pro-kontra, polarisasi politik—semua ini adalah “panas limbah” yang tidak produktif. Energi sosial yang bisa digunakan membangun ekonomi malah terbuang dalam konflik internal.
Yang lebih parah: kebijakan ini menciptakan “cognitive dissonance” massal. Saat berbuka puasa dengan harga cabai Rp 100.000, rakyat dipaksa menerima narasi bahwa Rp 17 triliun untuk Board of Peace adalah prioritas. Ini seperti memaksa tubuh yang sedang puasa untuk lari marathon—secara teoretis bisa, tapi praktikal destruktif.
*Defisit Kalori Nasional: Input Kurang, Output Berlebihan*
Prinsip puasa yang sehat: defisit kalori terkontrol. Input (makanan) dikurangi, tapi tidak sampai membahayakan fungsi vital. Output (aktivitas) disesuaikan agar tubuh tidak kolaps.
Indonesia melakukan defisit kalori ekstrem yang berbahaya. APBN sudah terbatas (defisit anggaran terus membengkak), tapi output dipaksa maksimal: MBG puluhan triliun, infrastruktur masif, subsidi energi, dan sekarang ditambah Rp 17 triliun untuk Board of Peace plus biaya logistik ribuan pasukan.
Ini seperti orang puasa yang tetap kerja berat 14 jam sehari tanpa istirahat—cepat atau lambat kolaps. Ekonomi Indonesia sedang “puasa paksa” (pertumbuhan melambat, daya beli turun), tapi pemerintah memaksakan “aktivitas intensif” seolah ekonomi sedang booming.
Dalam fisika, ini melanggar hukum konservasi energi. Anda tidak bisa mengeluarkan energi lebih banyak dari yang Anda punya tanpa konsekuensi—dalam tubuh itu namanya katabolisme berlebihan (tubuh memakan ototnya sendiri), dalam negara itu namanya resesi atau krisis fiskal.
*Homeostasis yang Terganggu: Keseimbangan yang Hilang*
Puasa mengajarkan homeostasis—keseimbangan optimal semua sistem tubuh. Hormon diatur ulang, metabolisme disesuaikan, semua organ bekerja harmonis dalam keterbatasan energi.
Kebijakan bergabung dalam Board of Peace mengganggu homeostasis nasional secara fundamental. Alokasi anggaran tidak seimbang: fokus berlebihan ke diplomasi eksternal, defisit parah di stabilitas domestik. Prioritas terdistorsi: pasukan dikirim ke luar sementara pengamanan pasar dari spekulan sembako lemah.
Hasilnya? Sistem nasional mengalami “stress response” seperti tubuh yang kehilangan keseimbangan—inflasi naik (hormon stres naik), nilai tukar tertekan (tekanan darah naik), kepercayaan investor turun (sistem kekebalan melemah).
Yang ironis: pemerintah menjual kebijakan ini dengan narasi “solidaritas Ramadhan”. Padahal Ramadhan mengajarkan kebalikannya—prioritaskan yang terdekat dulu (keluarga), baru yang jauh (tetangga), baru yang lebih jauh (masyarakat umum). Charity begins at home—prinsip universal yang berlaku dalam termodinamika sosial.
*Quantum Leap atau Quantum Collapse?*
Dalam fisika kuantum, “quantum leap” adalah lompatan tingkat energi yang tiba-tiba ke level lebih tinggi. Pemerintah mungkin membayangkan kebijakan bergabung Board of Peace sebagai quantum leap Indonesia ke panggung diplomasi global—dari follower menjadi leader, dari penonton menjadi pemain.
Tapi realitas fisika kuantum lebih kompleks: quantum leap membutuhkan energi aktivasi yang tepat. Jika energi kurang atau salah timing, yang terjadi bukan leap melainkan “quantum collapse”—sistem jatuh ke tingkat energi lebih rendah.
Indonesia saat ini tidak punya energi surplus untuk quantum leap. Ekonomi stagnan, utang membengkak, harga sembako tak terkendali—ini indikator sistem dalam “low energy state”. Memaksakan quantum leap dalam kondisi ini berisiko quantum collapse: krisis ekonomi, instabilitas politik, krisis kepercayaan publik.
*BDNF Nasional: Investasi pada Regenerasi Sel vs Aktivitas Eksternal*
Puasa meningkatkan BDNF—protein yang meregenerasi sel otak, memperkuat koneksi neural, meningkatkan kapasitas kognitif. Ini investasi jangka panjang: tubuh memperbaiki diri untuk masa depan lebih baik.
Rp 17 triliun untuk iuran anggota Board of Peace adalah kebalikannya: spending jangka pendek untuk hasil tidak pasti. Pasukan Indonesia di Gaza tidak akan menghentikan perang—konflik ini didorong oleh kekuatan geopolitik raksasa (AS, Iran, Arab Saudi) yang jauh melampaui kapasitas Indonesia.
Investasi “BDNF nasional” yang sebenarnya dibutuhkan: Rp 17 triliun untuk R&D teknologi pangan—Indonesia mandiri sembako dalam 5 tahun. Rp 17 triliun untuk infrastruktur distribusi—harga stabil, petani sejahtera, konsumen tidak tercekik. Rp 17 triliun untuk pendidikan vokasi—SDM produktif, pengangguran turun, ekonomi tumbuh. Ini adalah regenerasi sel nasional yang berkelanjutan, bukan aktivitas eksternal yang habis tanpa jejak.
*Lesson dari Puasa: Prioritas, Efisiensi, Keberlanjutan*
Puasa mengajarkan tiga prinsip fundamental yang dilanggar kebijakan bergabung Board of Peace
Prioritas: Energi terbatas harus ke fungsi vital dulu. Otak (pendidikan), jantung (ekonomi), paru-paru (kesehatan) dapat prioritas sebelum otot (diplomasi).
Efisiensi: Setiap kalori harus digunakan optimal. Tidak ada pemborosan untuk aktivitas yang tidak produktif. Rp 17 triliun untuk hasil diplomatik yang tidak jelas adalah inefisiensi maksimal.
Keberlanjutan: Puasa itu 30 hari, bukan 1 hari. Tubuh dilatih berkelanjutan, bukan sprint. Kebijakan Gaza adalah sprint diplomasi—habis energi, tidak sustain, kolaps setelahnya.
Saat berbuka nanti, saat Anda melihat harga cabai Rp 100.000 di pasar, ingatlah: Rp 17 triliun bisa menstabilkan harga sembako untuk jutaan keluarga selama setahun. Tapi energi itu dipilih mengalir ke Gaza—keputusan yang secara termodinamika sosial, tidak efisien dan tidak berkelanjutan.
Puasa mengajarkan kita mengendalikan hawa nafsu. Termasuk hawa nafsu diplomasi—keinginan tampil heroik di panggung internasional sementara rumah sendiri berantakan. Seperti tubuh yang sedang sakit tapi memaksakan tampil fit di depan orang—cepat atau lambat, kolaps tidak bisa dihindari. Wallahu a’lam.
